MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

Dewan Pers mensosialisasikan kepada Masyarakat dua Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani Kepolisian RI dan Komisi Informasi serta Pedoman pemberitaan Media Siber.Hadir Kadiv Hukum Brigjen Anton Setiadi,Wina Armada dan Bekti Nugroho.

image

Nota Kesepahaman Dewan Pers dengan Polri tentang Koordinasi Dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Kemerdekaan Pers ditandatangani 9 Februari 2012. Nota Kesepahaman dengan Komisi Informasi tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mendukung Kemerdekaan Pers ditandatangani tahun lalu, 14 Juli 2011. Sementara Pedoman Pemberitaan Media Siber disahkan pada 3 Februari 2012. Perlindungan Wina Armada Sukardi menegaskan, Pasal 8 UU Pers yang menyebut Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan"

selengkapnya...

Tue, 20 Mar 2012 @18:55

Mnteri BUMN mengakui bahwa Kontrak Karya LNG dengan Negara China yang dilakukan saat Megawati menjadi Presiden RI telah merugikan Negara ratusan Triliun,hanya saja RI harus menghormati Kontrak sehingga tidak dapat membatalkannya.

image

Jakarta, 19 September 2012, saat menjawab pertanyaan para sesepuh wartawan PWI yang mendapat Sertifikat klas 1 dari Dewan Pers, dalam acara bincang dengan menteri BUMN di Pulman Hotel Jakarta.

selengkapnya...

Tue, 20 Mar 2012 @08:35

Gubernur Lemhanas Prof.Supanji merespons masukan Komnas HAM Perempuan hasil bahasan kerangka Kebijakan dan kerjasama lintas Institusi untuk Cegah dan Tangani kebijakan Diskriminatif Atas nama Agama dan Moralitas dari Konsultasi Nasional.

image

Kerangka kebijakan bersama dan penguatan kerjasama lintas institusi untuk mencegah dan menangani kebijakan diskriminatif menjadi kebutuhan mendesak dalam merawat mandat Konstitusi untuk menghapus diskriminasi. Lintas institusi yang dimaksud adalah antara Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan juga Mahkamah Agung (MA). Dengan langkah ini, institusi yang memiliki wewenang dapat bersama-sama memastikan arah negara-bangsa Indonesia adalah menjadi negara-bangsa yang merdeka, adil dan makmur bagi segenap bangsa Indonesia, tanpa kecuali. Kebutuhan ini mencuat dalam Konsultasi Nasional bertajuk Meneguhkan Komitmen Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional bagi Perempuan yang diselenggarakan diJakarta. Tanggal 12 Maret sd 15 Maret 2012 diikuti 150 Peserta dari 22 Propinsi di Indonesia.

selengkapnya...

Tue, 13 Mar 2012 @11:13

Menko Ekonomi Hatta Rajasa,menghargai Ikatan Alumni Universitas Brawijaya yang menyelenggarakan Seminar Nasional dgn Tema Peran Perguruan Tinggi Kembangkan Wirausaha Inovatif melalui Teknopreneur yang mensejahterakan Rakyat

image

Foto Swararesi Pada Hari Minggu Tanggal 11 Maret 2012 saat menko Ekonomi Hatta Rajasa dengan Resmi membuka Seminar Ekonomi menuju Kesejahteraan Rakyat di Hotel Borobudur.

selengkapnya...

Sun, 11 Mar 2012 @17:43

Ketua BNP2TKI Jumhur Hidayat Legowo melepas jabatannya di GASPERMINDO setelah menjabat selama dua periode.Kongres Gaspermindo membahas Penolakan Buruh terhadap Outsourching.

image

BERITA FOTO SWARARESI di Bandung hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 di Ballroom Hotel Horizin Buah Batu Bandung.

selengkapnya...

Mon, 5 Mar 2012 @08:04

Hubungan Dagang & Investasi Uni Eropa dan Indonesia dibahas saat kunjungan Direktur operasional External Action Service Uni Eropa David O'Sullivan di Jakarta,sekaligus dimulainya negosiasi tentang perjanjian Kemitraan Ekonomi yang Komprehensif (CEPA)

image

BERITA FOTO DOKUMENTASI SWARARESI Jakarta, 27 Februari 2012 Bapak O Sullivan menghadiri pertemuan yang dihadiri 80 wakil perusahaan dan masyarakat madani, termasuk Airlangga Hartarto (Ketua Komisi VI DPR), Sofyan Wanandi (Ketua APINDO) dan Emirsyah Satar (Presiden & CEO, Garuda Indonesia dan Wakil Ketua KADIN). Pertemuan tersebut menggali lebih dalam potensi untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Kelompok Visi Uni Eropa-Indonesia menuju Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif untuk mengembangkan perdagangan bilateral yang sehat yang saat ini bernilai $24 miliar.

selengkapnya...

Mon, 27 Feb 2012 @22:34

Kepercayaan publik terhadap Media Indonesia menurun hampir 6 % dibandingkan Tahun 2010.Penurunan ini tentu perlu dikaji oleh Dewan Pers.Menurut Lembaga Survey Edelman Trust Tahun 2010 tingkat kepercayaan 86% Tahun 2011 turun jadi 80%.

image

BERITA FOTO SWARARESI. Ketua Dewan Pers Prof.Bagir Manan dan Ketua Komisi Pendidikan Uni Z Lubis dalam suatu acara diskusi mengenai media di JMCC bebrapa waktu yang lalu.

selengkapnya...

Fri, 24 Feb 2012 @06:54

Jasa Raharja Launching "Prime Services,PSA JR 3 Kinerja Keuangan" sekaligus memaparkan Kinerja yang cukup baik dari hasil menginvestasikan Aset Tetap maupun Aset Lancar dengan berpedoman Prudent,Hasil Optimal,Likuid.

image

Berita Foto dari pewarta Foto Swararesi pada saat acara diskusi dalam Konferensi pers di gedung Jasa Raharja kawasan kuningan pada hari Rabu tangga 22 Februari 2012

selengkapnya...

Wed, 22 Feb 2012 @20:33

Pimpinan DPD RI didampingi Tokoh Penggiat HAM memaparkan hasil Diskusi perlunya segera dibuat resolusi konflik yang komprehensif untuk akhiri Kekerasan HAM dengan Penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) , kepada Media Pers Parlemen

image

BERITA GAMBAR SWARARESI Di Gedung Nusantara III Hari Senin Tanggal 13 Februari 2012. Beberapa kesimpulan hasil diskusi anatara lain, Sebagai wakil daerah,DPD RI diharapkan juga dapat melihat dan memperjuangkan pelanggaran HAM yang terjadi pada buruh dan mendorong aturan hukum yang berpihak pada buruh,seperti meningkatkan upah buruh,penghapusan sistem kontrak (outsourcing) . Penanganan mengenai HAM harus ditangani oleh lembaga independen,seperti pembentukan komite Adhoc yang dapat menerima laporan pelanggaran HAM dan dapat melaporkan langsung ke Presiden. DPD RI diharapkan dapat mendorong sinergi anatara pemerintah pusat dan daerah.saat ini diperlukan realisasi PP 32 tahun 2009.Pemerintah daerah harus lebih responsif.

selengkapnya...

Mon, 13 Feb 2012 @14:18

(Artikel Otokritik Bersambung ) SWARARESI Mengungkapkan 66 Dosa Wartawan Mainstream-Nasional saat tugas peliputan,peringati HUT PWI - HPN 2012 -ke 66 sebagai bahan Intropeksi kedepan.Khusus Media Nasional agar lebih mengawasi wartawannya.

image

BERITA FOTO REDAKSI SWARARESI DI GUNUNG MERAPI HARI PERTAMA BENCANA Sejak Tanggal 7 Februari 2012 ,setiap harinya redaksi memuat artikel bersambung. Dosa ke 48 : Menayangkan korban teroris,menimbulkan rasa takut dan trauma pemirsa. Dosa ke 49 : Menjadi Integrator terhadap anggota keluarga yang diduga sebagai teroris. Dosa ke 50 : Malas mencari Alternatif versi lain dari apa yang disampaikan sumber resmi. Dosa ke 51 : Memprofokasi dalam mencari pernyataan Masyarakat untuk mengutuk orang lain. Dosa ke 52 : Melupakan waktu melaksanakan Ibadah menurut keyakinannya saat deadline. Dosa ke 53 : Melakukan wawancara Imajineer,berakibat berita dengan fakta Imajineer. Dosa ke 54 : Mendapatkan Informasi dengan cara memaksa,membeli,mengambil tanpa izin. Dosa ke 55 : Melalaikan melakukan verifikasi terhadap berita bencana-teroris. Dosa ke 56 : Tidak Memperhatikan keamanan dan keselamatan diri didaerah bencana. Dosa ke 57 : Menggali Informasi dari pengamat yang tidak kompetent.

selengkapnya...

Sat, 11 Feb 2012 @18:36

(Lanjutan Otokritik -Halaman ke 4 dari 5 Halaman) 66 DOSA WARTAWAN MEDIA MAINSTREAM-NASIONAL Saat lakukan tugas jurnalistik. Diterbitkan dalam rangka memeperingati Hari Pers Nasional HPN & HUT PWI Ke 66 tahun 2012.

image

Dosa ke 38 : Menggabungkan Opini beberapa pakar-pengamat yang bertentangan dengan nara sumber menjadi artikel yang memojokkan sumber berita lawan politik medianya. Dosa ke 39 : Menghadiri acara Konferensi Pers Internasional tidak fasih bahasa Inggris. Dosa ke 40 : Menyadap pembicaraan Off The Record tanpa sepengetahuan sumber berita. Dosa ke 41 : Mendesak Humas agar kegiatan Media Gathering ditangani Forum Wartawan. Dosa ke 42 : Melakukan Analisis berita tanpa cari background kasus. Dosa ke 43 : Melakukan deal-deal materi maupun politis dengan sumber berita. Dosa ke 44 : Meminta dana agar berita negatif terkait penjualan saham perdana tidak muncul. Dosa ke 45 : Menjadi konsultan korban kasus, dengan nawarkan susun skenario untuk men- dapat simpati publik. Dosa ke 46 : Menjadi wartawan back up, mengganti wartawan sedang cuti. Dosa ke 47 : Minta pasang iklan berbentuk advetorial kepada tokoh politik/tokoh masyarakat. (bersambung ................)

selengkapnya...

Fri, 10 Feb 2012 @19:39

Gerakan Tanam Pohon Perdamaian untuk Harmoni (World Interfaith Harmony Week) untuk NKRI dalam Pekan Kerukunan Umat Beragama diadakan yang masuk dalam Inter Religius Council Indonesia. (IRCI)

image

Warta foto Swararesi hari Jumat Tanggal 10 Februari 2012 di Halaman Depan Gedung MPR RI Acara Puncak akan diadakan hari Minggu Tanggal 12 Februari 2012 jam 10.00 di Gedung Nusantara IV akan dihadiri utusan Tokoh Umat Beragama.

selengkapnya...

Fri, 10 Feb 2012 @18:13

(Lanjutan Otokritik Pers) 66 DOSA WARTAWAN MEDIA MAINSTREAM saat melaksanakan tugas Jurnalistik (Wartawan Juga Manusia) ,diterbitkan dalam Rangka Memperingati Hari Pers Nasional (HPN) & HUT PWI ke 66 Tanggal : 9 Februari 2012.

image

Dosa no. 26 : Membuat berita korupsi sebatas permukaan atau cerita kronologis saja. Dosa ke 27 : Mempengaruhi Humas agar ikut peliputan didaerah biaya APBN. Dosa ke 28 : Barter pemuatan berita dengan pemuatan Iklan-Advertorial. Dosa ke 29 : Mengarahkan anggota Forum Wartawan agar tidak kritis terhadap Narasumber Dosa ke 30 : Double Job membantu jadi anggota Panitia - Event Organizer. Dosa ke 31 : Hadiri Konferensi Pers tidak aktif pertanyaan hanya menunggu Doorprize. Dosa ke 32 : Dalam Konperensi Pers mendominasi pertanyaan mengabaikan jurnalis lainnya. Dosa ke 33 : Kondisikan situasi untuk melakukan presure kepada sumber berita. Dosa ke 34 : Tidak melaporkan kepada Chief Editor adanya dugaan politik uang diKongres. Dosa ke 35 : Tidak menulis berita seutuhnya akibatkan merugikan sumber berita. Dosa ke 36 : Mengambil Foto Objek Berita halangi Fotographer lainnya. Dosa ke 37 : Tidak melaksanankan liputan Investigatif tindak lanjuti dugaan korupsi. (bersambung.....)

selengkapnya...

Thu, 9 Feb 2012 @23:27

(Lanjutan Otokritik Pers ) 66 DOSA WARTAWAN MAINSTREAM DALAM MELAKSANAKAN TUGAS -Temuan Dilapangan -Diterbitkan dalam rangka Hari Pers Nasional HPN & HUT PWI ke 66 tanggal 9 Februari 2012.

image

Dosa ke 13 :Menerima dana pengaman berita korupsi proyek Dana Alokasi Khusus. Dosa ke 14 :Menjadi " bodyguard" EventOrganizer (EO) untuk ikut seleksi Wartawan kritis. Dosa ke 15 :Memotong pertanyaan sesama Wartawan untuk mengamankan Narasumber. Dosa ke 16 :Membantu penanganan kasus kriminal di Instansi Penegak Hukum. Dosa ke 17 : Mengikuti " Perintah /Arahan" narasumber untuk memuat berita "penetrasi". Dosa ke 18 : Memakai fasilitas ruang kerja Kepala Humas saat Kahumas tidak diruangan. Dosa ke 19 :Sengaja membuat informasi tidak jelas (kabur) dan tidak tuntas. Dosa ke 20 : Membebek Kepada keinginan Narasumber Dosa ke 21 : Membatasi berita kasus tertentu karena ada kaitan dengan pemodal Redaksi. Dosa ke 22 :Tidak melakukan Riset pendahuluan dalam mengikuti Konferensi Pers. Dosa ke 23: Menjadi Timsuksesi secara terselubung. Dosa ke 24 : Menyimpan & menyebarkan barang bukti rekaman film Asusila Dosa ke 25 : Menerima biaya ganti film rekaman

selengkapnya...

Thu, 9 Feb 2012 @04:59

Swararesi peringati Hari PersNasional (HPN) ke 66 Tgl 9 Februari 2012 menerbitkan artikel berurutan tentang "66 DOSA WARTAWAN MEDIA MAINSTREAM LOKAL atau NASIONAL" sebagai bahan Intropeksi dan Koreksi kedepan menuju Jurnalis Bermartabat

image

Dosa Nomor 1. Menjadi Konsultan Media para pelaku tirduga Kejahatan-Koruptor. Dosa Nomor 2. Ikut Transaksi saham di Bursa Saham. Dosa Nomor 3. Meminta Jatah Saham Perdana Perusahaan akan Go Public. Dosa Nomor 4. Ibadah Haji atas biaya APBD. Dosa Nomor 5 Menulis berita tanpa konfirmasi (Cover Both Side) Dosa Nomor 6. Terima bantuan Sosial dari Pemda. Dosa Nomor 7. Membuat Proposal ke Instansi tertentu atas nama Forum Wartawan. Dosa Nomor 8. Terima Transpor & Uang Saku Perjalanan Dinas Peliputan beban APBD. Dosa Nomor 9. Menjadi Subordinat Narasumber dengan menerima imbalan. Dosa Nomor 10.Memanfaatkan Surat Pembaca untuk mendapatkan Iklan-Advertorial. Dosa Nomor 11.Menjadi Tim Suksesi Kampanye Kandidat Kepala Daerah. Dosa Nomor 12.Menjadi Penghubung Transaksi Bisnis Korporasi. Bersambung ..........(Pemanfaatan Forum Wartawan)..............................................................

selengkapnya...

Tue, 7 Feb 2012 @22:38

Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved