MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

Pertemuan The 2nd east Asia Low Carbon Growth Patnership Dialogue yang berlangsung di Tokyo Jepang saat ini, dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA dan MenKLH Jepang Mr.Nobuteru Ishihara.

image

BERITA dan FOTO Rilis dari Humas Kementerian Lingkungan Hidup Tanggal 20 Mei 2013. Pertemuan antara Menteri Lingkungan Hidup RI, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA dan MenKLH Jepang Mr.Nobuteru Ishihara, dalam upaya pengembangan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), menuju pengembangan penurunan rendah karbon,inventarisasi GRK,Monitoring Reporting Verivication (MRV) aksi mitigasi,pengendalian pencemaran khususnya sampah melalui program Sustainable Cities dan sister city antara Surabaya dan Kitakiyusu dan Pembentukan policy Research Development Center. Menteri Lingkungan Hidup RI, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA memberikan apresiasi kepada Jepang atas bantuannya selama ini kepada beberapa kota di Indonesia.

selengkapnya...

Tue, 21 May 2013 @06:37

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyatakan perusahaan wajib menyusun skala upah..Himpunan Manajer dan Ahli Remunerasi Indonesia - HIMARI siap mengantisipasinya dengan mempersiapkan trainer berkompeten.

image

JAKARTA, Nakertrans.Perusahaan harus mengoptimalkan keputusan penangguhan pelaksanaan upah minimum dengan menyusun struktur dan skala upah. Manajemen jangan lagi melalaikan hal ini demi menjamin buruh menerima remunerasi yang adil sesuai kompetensi dan masa kerja. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menegaskan hal ini di Jakarta, Kamis (7/2/2013). Pemerintah daerah mengabulkan permohonan penangguhan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2013 kepada 489 perusahaan dari 949 perusahaan yang mengajukan. "Industri padat karya tetap mendapat perhatian supaya kegiatan produksi tetap berjalan dan tidak ada pemutusan hubungan kerja. Pengusaha harus segera menyusun struktur dan skala upah agar kesenjangan upah tidak terlalu lebar," kata Muhaimin. Struktur dan skala upah merupakan amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans 49/2004. Manajemen harus mengatur tingkat upah pekerja sesuai dengan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

selengkapnya...

Fri, 17 May 2013 @11:05

Dirut PT KAI tergagap ketika dikonfirmasi Menteri BUMN Dahlan Iskan dipanggung seminar keselamatan KA (14 Mei 2013), atas pengaduan masyarakat bahwa PT KAI tidak menangani dengan baik jenasah korban KA di Sta Manggarai karena petugas Kesehatan Libur.

image

Jakarta.14 Mei 2013.Berita Foto swararesi kejadian kecelakaan di Sta Manggarai yg rengut korban seorang wanita (lihat swararesi Jumat , Tgl. 6 April 2012). Cara penanganan jenazah oleh petugas PT KAI di Sta Manggarai,dilaporkan kepada Dirut PT KAI dimarkasnya di Bandung.Sayangnya surat pengaduan Forum Peduli Kereta Api Depok sdr. Ferdinand tidak ditanggapi Dirut PT KAI , sehingga kejadian ini dilaporkan kepada Menteri BUMN yang undang peserta seminar Keselamatan KA naik kepanggung . Saat kejadian kecelakaan itu,jenasah ditangani oleh portir dan satpam kemudian menelantarkan hampir satu jam dipinggir rel ,menunggu ambulance dari RS Cipto.Cara menanganinya direkam Video,hasilnya sangat mengerikan bagi yang melihatnya,tidak ada petugas kesehatan karena libur.Saat itu di Sta Manggarai belum ada pos kesehatan seperti sekarang.Diduga laporan masyarakat tidak sampai ke Dirut PT KAI.Cara Dahlan Iskan menerima masukan masyarakat dapat hilangkan budaya laporan ABS (Asal Bapak Senang).

selengkapnya...

Wed, 15 May 2013 @10:29

Kepala Staff TNI Angkatan Udara berkenan membuka Rapat Pimpinan Nasional Perhimpunan Putra Putri TNI AU Rapimnas P3AU Tahun 2013 di Kuta Bali dihadiri Utusan dari 20 Daerah Lanud (Pangkalan Utama TNI AU) seluruh Indonesia.

image

Berita Foto Swararesi Hari Jumat Tanggal 10 Mei 2013 di Wisma Kuta Jl.Raya Kuta Bali. Ketua Umum P3AU Perry Omardani dan Sekjen P3AU Sony Gondokusumo tampak besama Wakil KASAU dan para peserta RAPIMNAS diabadikan usai acara oembukaan di Wisma Kuta Bali.

selengkapnya...

Mon, 13 May 2013 @20:00

Presiden Direktur PT Astra International Tbk Prijono Sugiarto, Direktur PT Astra Otoparts Tbk Robby Sani, Presiden Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk Widya Wiryawan menerima penghargaan The Best 20 of Most Admired Companies in Indonesia

image

BERITA FOTO Swararesi .Hari Jumat Tgl. 3 Mei 2013 (rilis PR Astra Geoup) Presiden Direktur PT Astra International Tbk Prijono Sugiarto, Direktur PT Astra Otoparts Tbk Robby Sani, Presiden Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk Widya Wiryawan dan Presiden Direktur PT United Tractors Tbk Djoko Pranoto menerima penghargaan The Best 20 of Most Admired Companies in Indonesia pada acara Fortune Indonesia Most Admired Companies 2013 di Jakarta (2/5). PT Astra International Tbk juga menerima penghargaan The First Winner in Multi Industry, serta tiga anak usaha Astra, yaitu PT Astra Otoparts Tbk sebagai The Second Winner in Multi Industry, PT Astra Agro Lestari Tbk sebagai The First Winner in Agriculture Industry dan PT United Tractors Tbk juga sebagai The First Winner in Trading and Services Industry. Kunci keberhasilan Astra dapat terus tumbuh dan langgeng adalah filosofi Astra, Catur Dharma, 3 W (Winning Concept, Winning Team dan Winning System), Astra Management System dan budaya inovasi.

selengkapnya...

Sat, 4 May 2013 @11:01

Rakernis KLH Pengawasan Peredaran Bahan Perusak Ozon (BPO) di Lintas Pulau dan Batas Negara diselenggarakan di Balikpapan pada tanggal 30 April 2013 Pertemuan ini dihadiri oleh Ir. Arief Yuwono, MA, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan KLH

image

Berita Foto Swararesi Hari kamis Tgl 2 Mei 2013 Siaran Pers Pengawasan Peredaran Bahan Perusak Ozon (BPO) di Lintas Pulau dan Batas Negara. Acara ini diselenggarakan di Balikpapan pada tanggal 30 April 2013 Pertemuan ini dihadiri oleh Ir. Arief Yuwono, MA, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Ikim, Kementerian Lingkungan Hidup. Rakernis diikuti dari Perwakilan Pemda seluruh Indonesia.

selengkapnya...

Thu, 2 May 2013 @12:35

Komisi IX DPR RI menyetujui anggaran BNP2TKI sesuai seperti yang diajukan dalam APBNP 2013 dan tidak perlu diadakan pemotongan mengingat perlindungan TKI cukup penting untuk diteruskan programnya.

image

RDP Komisi IX DPR RI dengan Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat di Gedung Nusantara I Lantai 1 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta, BNP2TKI, Kamis (30/5) - Komisi IX DPR RI tidak menyetujui pemotongan anggaran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013 sebesar Rp28.748.088.000. Demikian hasil kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat di Gedung Nusantara I Lantai 1 Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Rabu (29/5) malam. Dalam kesimpulan RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz menyetujui usulan anggaran APBN-P BNP2TKI Tahun 2013 sebesar Rp 236.166.000.000. Untuk itu Komisi IX DPR RI akan memperjuangkan secara maksimal usulan tambahan anggaran tersebut melalui Badan Anggaran Komisi IX DPR RI,kata politisi dari Fraksi Partai

selengkapnya...

Sat, 27 Apr 2013 @17:44

Kadiv Humas Mabes Polri mengajak seluruh Kapolda dan jajarannya sampai Kapolsek menjadi juru bicara kasus penting dengan awak media secepatnya dengan memperhatikan UU Pers sehingga dapat melakukan penetrasi berita yang menyimpang.

image

Berita Swararesi.Foto Kadiv Humas Mabes Polri Irjen.Suhardi Alius Para perwira polisi pendidikan akhir di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) menggelar seminar bertema "Sinergi Media dan Polisi dan Mendukung Tugas Polri". "Seminar ini dimaksudkan untuk memahami bagaimana dan apa peran media massa dalam mendukung tugas Polri,"Senin (22/4). Ketua Senat Mahasiswa STIK Ajun Komisaris Polisi Anggi Saputra di Jakarta mengatakan bahwa peran media sangat penting untuk mendukung kinerja Polri. "Untuk itu, kami perlu mengenal media dan akhirnya dapat menjadikan media sebagai rekan kerja yang positif," kata Anggi. Melalui seminar ini, dia berharap akan menciptakan hubungan kerja sama sinergis antara media dan kepolisian dalam rangka menciptakan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Sementara itu, Dosen STIK Yundini Erwin menyatakan seminar itu membuktikan bahwa sebetulnya para polisi mau belajar untuk mengenal media dan mengetrapkannya dilapangan.

selengkapnya...

Thu, 25 Apr 2013 @10:51

Kementerian Lingkungan Hidup selenggarakan "Pelatihan AMDAL dari Indonesia untuk Timor Leste" dalam rangka South-South and Triangular Cooperation Indonesia, Timor Leste dan Jepang.

image

Swararesi, Jakarta, Tgl. 22 April 2013 Rilis-Siaran pers dari Humas kementerian LH. "Pelatihan AMDAL dari Indonesia untuk Timor Leste" dalam rangka South-South and Triangular Cooperation Indonesia, Timor Leste dan Jepang. Kegiatan ini diselenggarakan hari ini (Senin, 22 April 2013) di Pusdiklat KLH, Kawasan Puspiptek Serpong. Turut hadir Menteri Lingkungan Hidup, JICA, Mr. Clemente Soares, Advisor for State Secretariat of Environment (SSE) Timor Leste, dan KemLu.

selengkapnya...

Tue, 23 Apr 2013 @11:44

Media Watch mempertanyakan kepada Ketua Dewan Pers,tindak lanjut tindakan Dewan Pers terhadap Media maupun Wartawan yang diduga terlibat dalam kasus pembocoran sprindik KPK berdasarkan investigasi Komite Etik KPK agar masyarakat memahami kasus ini.

image

Kepada Yth. (Surat Elektronik-Email) Ketua Dewan Pers terpilih Prof.Dr.Bagir Manan SH,MH Dengan hormat, Dengan usainya tugas Komite Etik KPK dengan hasil pemberian sanksi terhadap pelaku pembocor sprindik di KPK, maka berdasarkan hasil Investigasi ditemukan dugaan keterlibatan wartawan yaitu,Tri Suharman dari TV One dan Rudi Pollycarpus dari Media Indonesia. Berdasarkan hasil temuan tersebut, kami selaku Media Watch sesuai dengan UU Pers No. 40 tahun 1999 Bab VII pasal 17 ayat 1 , memohon kepada ketua Dewan Pers agar melakukan konfirmasi dan klarifikasi keterlibatan wartawan tersebut melalui Pimpinan Redaksi masing2 media dan memberikan penjelasan kepada masyarakat apakah kasus ini termasuk pelanggaran Kode Etik Jurnalistik atau ada unsur lain yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan atau bertentangan dengan Peraturan Dewan Pers,serta apa tindakan pembinaan dan perbaikan kedepan agar tidak terulang lagi. Demikian permohonan kami,atas perhatiannya kami ucapkan teri

selengkapnya...

Wed, 3 Apr 2013 @21:02

Kementerian Lingkungan Hidup mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup Tahun 2013 dengan tema :"Menegakkan Good Governance dan Sinergi dalam Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup"

image

BERITA SWARARESI Rilis KemenLH Senin Tanggal 1 April 2013. Sebagai pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sisitem Perencanaan Pembangunan Nasional,KLH menyusun rencana kerja tahunan sebagai penjabaran implementasi Rencana Kerja Pemerintah yang diturunkan dari Rencana Pembangunan Jangka menengah.sejalan dengan pelaksanaan UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup,maka Kemen LH mengadakan Rakornas 2013 untuk konsolidasi Nasional dan menetapkan rencana kerja 2014 sebagai masukan Musrenbangnas 2013

selengkapnya...

Mon, 1 Apr 2013 @13:19

Menteri Luar Negeri RI,Marty Natalegawa dan Menlu Australia , Bob Carrr akan membuka sekaligus memimpin pertemuan Tingkat Menteri Ke-5 Conference on People Smuggling,Trafficking in Persons,and Related Transnational Crime -BRMC V) 1-2 aPRIL 2013

image

INDONESIA GELAR KONFERENSI BALI PROSES Ke-5, Di Bali, 1-2 April 2013. MENLU RI, Marty Natalegawa dan Menlu Australia, Bob Carr akan membuka sekaligus memimpin serta menjadi ketua bersama pertemuan Tingkat Menteri ke-5 Bali Process (Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons, and Related Transnational Crime BRMC V) di Nusa dua, Bali, 1-2 April 2013, demikian diungkapkan Direktur Informasi dan Media KEMLU, PLE Priatna dalam siaran pers (30/3/2013). Konferensi internasional Bali Process ke-5 ini akan dihadiri para pejabat setingkat Menteri dari 49 anggota, 19 negara peninjau dan 11 organisasi international (ADB, Bank Dunia, UNDP, ILO, INTERPOL, ICMPD, IGC, IFRC, ICRC, dan APC). Indonesia, Australia, Selandia Baru, Thailand, bersama wakil UNHCR dan IOM menjadi anggota Bali Process Steering Group. Sementara ke 6 anggota itu bersama 11 negara: Afghanistan, Bangladesh, India, Malaysia, Maldives, Myanmar, Pakistan, Filipina, Sri Lank

selengkapnya...

Sun, 31 Mar 2013 @16:04

FORTAPAL - Forum Peduli Tenaga Ahli Parlemen ajukan usulan kerjasama ke Ketua DPR RI khususnya penguatan Anggota DPR dibidang keahlian dgn memobilisasi Tenaga Ahli yang pernah berkarya di Parlemen jelang kesibukan Pemilu 2014 diDapilnya.

image

BERITA FOTO SWARARESI. Berdasarkan hasil kajian langsung dilapangan khususnya dengan Mitra Parlemen atau Mitra Kerja Komisi yang ada di DPR yang dilakukan Fortapal melalui Media Mitra parlemen swararesi hampir 3(tiga)tahun belakangan ini, didapatkan kesimpulan sementara bahwa banyak permasalahan yang berkembang yang tidak diinformasikan kepada anggota DPR RI karena keterbatasan Media Konvensional yang ada dalam meliiput acara Dialog,Diskusi,Sosislisasi,rapat Koordinasi bisa berbentuk konferensi, seminar,Workshop dll. Diperlukan kemamp[uan keahlian untuk menelaah hasik kegiatan tersebut yang hanya dimiliki para ahli dibidangnya masing2 untuk diolah menjadi berita atau informasi yang dapat dicerna oleh Anggota DOPR sebagai bahan bahasan dalam Rakor atau RDP dengan Mitranya diKomisi masing2.

selengkapnya...

Sat, 23 Mar 2013 @12:36

Menteri Agama menyaksikan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) dan Bareskrim Polri menandatangani nota kesepahaman tentang pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umroh.

image

Berita Foto Swararesi.Hari Rabu tanggal 19 Maret 2013 Nota kesepahaman tersebut ditandatangani Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Fajar Prihantoro dan Dirjen PHU Anggito Abimanyu dengan disaksikan Menteri Agama Suryadharma Ali, para pejabat dari Kementerian Agama, Polri dan sejumlah pengurus asosiasi penyelenggara perjalanan haji dan umroh. Dalam acara tersebut juga hadir Kepala Pendidikan Polri Komjen Pol Budi Gunawan, Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil, dan Irjen Kemenag M. Jasin. Muara dari nota kesepahaman itu adalah adanya penegakan hukum sehingga jamaah dapat terlayani dengan baik, baik ketika dalam perjalanan maupun ketika melaksanakan ibadah di tanah suci, Mekkah dan Madinah. Polri harus proaktif,harap Menag. Sementara itu, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Fajar Prihantoro dalam sambutannya atas nama Kapolri Jendral Polisi Timur Pradopo mengatakan, pihaknya memang harus proaktif dalam menertibkan penyelenggara haji

selengkapnya...

Thu, 21 Mar 2013 @09:56

Menlu RI Marty Natalegawa di Dhaka (Kamis, 14/3/13) bertemu dengan Menlu Bangladesh Dr. Dipu Moni guna melakukan pertemuan bilateral dan diikuti dengan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina (Jumat,15/3/2013)

image

SIARAN PERS Fasmed Kemlu Tgl. 14 Maret 2013 KUNJUNGAN KERJA MENLU RI KE BANGLADESH 14-15 MARET 2013 Selain membahas kerja sama bilateral, kedua Menlu juga bertukar pandangan mengenai berbagai kerja sama kedua negara di forum regional maupun global, serta isu Rohingya. Pada akhir pertemuan, kedua Menlu menyepakati rencana pelaksanaan the Third Meeting of the Joint Commission for Bilateral Cooperation RI-Bangladesh di Bangladesh pada tahun 2013/2014, yang untuk pertama kalinya akan dipimpin Menlu kedua negara. Dua pertemuan sebelumnya, masing-masing pada 2007 dan 2010, dipimpin oleh pejabat setingkat Dirjen.

selengkapnya...

Sun, 17 Mar 2013 @16:40

Fortapal-Forum Peduli Tenaga Ahli Parlemen dalam Rapat Koordinasi Penanganan Kasus WNI/TKI di LN oleh Kemlu, siap menjembatani konflik yang berkepanjangan antara NGO-TKI Migrant Care dengan Pemerintah, khususnya persepsi penanganan kasus hukum TKI.

image

Berita Swararesi Foto Dokumen Swararesi, saat Koordinator Fortapal bersama Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah,diacara Kemenlu. Rapat koordinasi Penanganan Kasus WNI/TKI yang terancam Hukuman Mati di Arab saudi diselenggarakan Kementerian Luar Negeri di Jakarta sejak tanggal 14 sd 15 Maret 2013.

selengkapnya...

Fri, 15 Mar 2013 @12:42

KPK memperkirakan Tantangan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 akan lebih masif dan terstruktur karena Pemilu Legislatif dan Presiden, untuk itu diharapkan Partai Politik dapat membangun Akuntabilitas Partai dalam rangka menaklukkan Korupsi

image

Berita Foto Swararesi Hari Rabu Tanggal 13 Maret 2013 dalam Seminar Nasional yang menghadirkan Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung selaku Keynote speech serta pembahasan Peta Korupsi Terkait Partai Politik Akar Permasalah dan Fenomena dengan Nara Sumber 1. Prof.Dr.Saldi Isra 2.Rimawan Pradipto SE,MDc,PhD 3. Burhanudin Muhtadi. dilanjutkan sesi berikutnya membahas Penguatan Aparat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Berkaitan dengan Korupsi Politik. dengan Nara Sumber 1. Prof.Dr.JE.Sahetapy 2. Prof.Dr.Eddy OS Hiariej 3. Dr.Busyro Muqoddas.

selengkapnya...

Thu, 14 Mar 2013 @05:05

Dewan Pers sebaiknya melakukan peninjauan kembali terhadap peran Media yang cenderung anomali karena mengarah ke kapitalis Usaha Pers,sebelum melakukan Aliansi Strategis dengan KPK dalam pemberantasan Korupsi agar fungsi kontrol Efektif.

image

Berita Swararesi.Hari Rabu Tanggal. 6 Maret 2013. Diskusi Dewan Pers dengan Pansel KPK dengan tema " Peran Media dalam Pemberantasan Korupsi",efektifitasnya dipertanyakan karena banyak media yang mendapatkan proyek Kementerian/lembaga Pemerintah dengan nilai Milyarad,an. Himbauan Prof.bagir manan selaku ketua Dewan Pers agar media proaktif sampai saat ini belum terlihat effektifitasnya, salah satu penyebab Forum Wartawan di K/L ikut menikmati anggaran Humas dalam berbagai bentuk. Berdasarakan Rambu-Rambu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Pers Nasional seharusnya juga berperan melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Namun, terkadang media kurang profesional karena adanya kepentingan pemilik modal yang memengaruhi agenda setting wartawan.

selengkapnya...

Thu, 7 Mar 2013 @13:08

Komisi III DPRRI Didik Irawadi dukung Swararesi Serial Artikel Korban Jebakan Batman Pengusaha Hitam menerpa anggota Legislatif.Serial ini akan diterbitkan sebagai buku pintar para calon legislatif agar tidak terkena kasus yang sama.

image

Berita Foto Istimewa. Tim media watch swararesi ,melakukan kajian dengan turun langsung antara lain mengikuti Kongres Demokrat di Bandung pada bulan Mei 2013.banayak temuan Swararesi yang menjadi Untold story.

selengkapnya...

Thu, 28 Feb 2013 @12:35

Menteri Tenaga Kerja ,Muhaimin Ajak Pengusaha dan Pekerja Kaji Aturan Baru Soal Pengupahan Pekerja/Buruh, dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Pengupahan.

image

Berita Naker Jumat Tgl.22.2.13 Muhaimin Ajak Pengusaha dan Pekerja Kaji Aturan Baru Soal Pengupahan Pekerja/Buruh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tengah menyiapkan kajian intensif dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Pengupahan. Kajian ini dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan perwakilan pemerintah, pekerja dan pengusaha dan para pemangku kepentingan lainnya. Faktor-faktor seperti skala upah, produktivitas kerja, kesejahteraan pekerja, inflasi dan usulan perubahan periodesasi penetapan upah minimum menjadi bagian yang bakal dimasukkan dalam kajian isi RPP pengupahan ini. Penetapan upah minimum Provinsi maupun Kabupaten/Kota selalu menjadi isu yang berdampak social yang luas. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan pengupahan yang lebih komprehensif,kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta pada Jumat (22/2). Muhaimin mengatakan selama ini kalangan pengusaha dan pekerja menginginkan revisi UU No. 13 tahun 2003.

selengkapnya...

Mon, 25 Feb 2013 @12:46

Menteri Lingkungan Hidup Prof.Dr.Balthasar Kambuaya terus mendorong pengembangan Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) merupakan bentuk nyata dari pembangunan yang menekankan pada Ekonomi Hijau atau Green Economy.

image

Berita Swararesi hari Rabu Tgl.20 Februari 2013 (Rilis dari KLH) Dalam gambar tampak Menteri Lingkungan Hidup Prof.Dr.Balthasar Kambuaya memimpin langsung acara diskusi , dengan harapan agar konservasi yang dilakukan bukan hanya semata pertumbuhan ekonomi tapi juga untuk pelestarian lingkungan hidup.

selengkapnya...

Thu, 21 Feb 2013 @11:21

KPPU Tidak melakukan penilaian ulang terhadap Pemberitahuan (notifikasi) akuisisi saham PT Indo Sukses Lestarai Makmur dan Eastern star Resources PTY karena telah melakukan konsultasi sebelum akuisisi dan telah mendapatkan Pendapat komisi.

image

Rilis dari Humas KPPU. KPPU melalui surat nomor 03/K/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 dan surat nomor 04/K/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 menyatakan tidak melakukan penilaian ulang terhadap Pemberitahuan (notifikasi) akuisisi saham PT Indo Sukses Lestari Makmur oleh PT Minamas Gemilang dan Eastern Star Resources PTY oleh Vale International Holdings GMBH. Hal ini dilakukan karena ke-2 perusahaan ini telah melakukan Konsultasi sebelum akuisisi dan telah pula mendapatkan Pendapat Komisi. Pendapat Komisi dimaksud adalah Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor A20112 tentang pengambilalihan saham perusahaan PT Indo Sukses Lestari Makmur oleh PT Minamas Gemilang setahun lalu tepatnya pada tanggal 17 April 2012 dan Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor A20411 tentang Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan Eastern Star Resources Pty Ltd oleh Perusahaan Vale Austria Holdings GmbH tanggal 10 Januari 2012.

selengkapnya...

Sun, 17 Feb 2013 @11:47

Menkumham dan Hakim Agung mendukung perlunya revisi UU Pers karena wartawan rentan dikriminalisasi karena pasal-pasal pidana dalam UU Pers justru menjadikan insan pers cenderung tidak terlindungi.(Kilas balik jelang uji materi UU Pers).

image

Dokumentasi Swararesi saat diskusi UU Pers di Dewan Pers,(Dokumentasi 24.9.12) Amir menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh gagasan revisi UU Pers. Namun, dikatakan Amir, revisi UU Pers hanya dapat terwujud jika semua insan pers satu suara bahwa revisi itu memang harus dilakukan. Dia berharap kalangan pers menyamakan visi dan misi terlebih dahulu terkait rencana revisi UU Pers. Karena UU Pers belum memberikan perlindungan yang cukup bagi kalangan pers itu sendiri dan juga masyarakat,ujar Amir yang juga dikenal sebagai advokat senior. Soal substansi, Amir mengusulkan agar substansi kode etik jurnalistik diserap untuk revisi UU Pers. Menurut Amir, substansi kode etik jurnalistik yang berlaku saat ini sudah cukup bagus. Dibandingkan dengan substansi UU Pers yang sumir dan tidak jelas, kode etik jurnalistik dinilai sempurna. Saya pikir pasal-pasal dalam kode etik dapat dimasukkan dalam revisi UU Pers Hakim Agung Andi Samsan mengkritisi pasal kriminalisasi wartawan di UU Pers.

selengkapnya...

Mon, 11 Feb 2013 @15:16

Berita Terhangat Minggu Ini
Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved