MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

Peserta Konvensi Calon Presiden dari Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo menghargai TKI yang bekerja diLuar Negeri sebagai penghasil devisa,tetapi para TKI tetap harus mengindahkan Peraturan dan Hukum diNegara tempat mereka bekerja.

image

Berita Foto Swararesi Hari Kamis Tanggal 13 November 2013 Media Center Edhie 55. Untuk lebih dikenal lebih luas dikalangan Masyarakat pengguna media sosial,Pramono Edhie meluncurkan website www.pramonoedhiewibowo.com resmi yang merupakan sebuah media informasi,komunikasi serta sarana interaksi agar masyarakat memiliki akses langsung untuk dapat lebih jauh mengenal dan berinteraksi dengan Pramono Edhie Wibowo,seorang figur yang percaya bahwa Indonesia akan lebih baik jika secara bersama bergerak maju demi keutuhan peningkatan kesejahteraan dan keadilan serta integrasi bangsa. Dengan semangat "Bergerak Maju Lanjutkan Pembangunan" maka Edhie mengajak Masyarakat untuk turut serta dalam pergerakan ini dengan mengakses tombol "Panggilan Untuk Pemimpin Masa Depan" disana akan mendapatkan pilihan sumbang pikir dan tenaga sesuai dengan waktu dan tenaga yang tersedia.Melalui forum ini kesempatan kepemimpinan anda akan terasah dan berguna dimasa yang akan datang " ungkap Edhie.

selengkapnya...

Thu, 14 Nov 2013 @21:10

Komisi I DPR RI agar panggil Dewan Pers atas pengaduan Mediawatch karena teknik pemberitaan Media mulai resahkan masyarakat seperti yang dialami Marzuki Alie yg merasa berita Majalah T tidak lakukan "coverbothside" dan berlindung kebebasan Pers

image

Berita SwararesiHari: Selasa Tgl : 13 November 2013 (Foto istimewa). Menjelang Pesta Demokrasi semakin terasa peran Media dapat mendegradasi kredibilitas seseorang yang akan ikut meramaikan bursa calon Legislatif dan calon Presiden di Pemilu 20143 nanti. Megawati,Gus Dur dan SBY pernah kritik Pers.Bahkan SBY nyatakan "Kebebasan tidak diawasi bisa Korup".Kejadian Forum Pimred diBali dgn mudah dapat sponsor Milyaran dari BUMN. Mediawatch(MW) sudah antisipasi kemungkinan penyalahgunaaan teknik pemberitaan kalangan Media seperti "settingan" atau "formating" sebuah berita untuk agenda tertentu disamping tingkatkan oplah. Amanat konstitusi yaitu UU Pers 40 Thn 1999 pasal 17, MW diberi tempat awasi Pers. Hanya saja upaya MW terhambat ,ketika minta revitalisasi peran MW dipisahkan dari Dewan Pers agar "jeruk makan jeruk" terhindari. Presiden & Komisi I DPR ketika disurati MW merespon positif,hanya MW dianggap KeMenKominfo masuk urusan DewanPers yg "tidurkan" MW 13thn lebih.

selengkapnya...

Wed, 13 Nov 2013 @18:50

Menko Kesra, HR. Agung Laksono, mewakili Pemerintah Indonesia menyerahkan secara simbolis bantuan sebesar 2 juta US$ untuk korban siklon tropis Haiyan di Filipina yang diterima oleh Duta Besar Filipina, Maria Rosario C. Aguinaldo

image

Berita BNPB-Fortapal Tg. 13 November 2013. Sebagai rasa solidaritas sesama negara ASEAN yang pernah mengalami bencana yang dahsyat dan panggilan kemanusiaan, Pemerintah Indonesia mengirim bantuan untuk korban bencana siklon tropis Haiyan ke Filipina. Menko Kesra, HR. Agung Laksono, menyerahkan secara simbolis bantuan sebesar 2 juta US$ untuk korban siklon tropis Haiyan di Filipina yang diterima oleh Duta Besar Filipina, Maria Rosario C. Aguinaldo, pada, Selasa (12/11/2013) di Kantor Kemenko Kesra, Jakarta. Bantuan 2 juta US$ tersebut terdiri dari giro 1 juta US$ dan 1 juta US$ dalam bentuk barang dan logistik. Total barang yang dikirimkan sebanyak 75 ton. Kementerian Pertahanan mengerahkan 3 pesawat Hercules C-130 beserta crew untuk mengangkut bantuan. Bantuan kemanusiaan sebanyak 75 ton tersebut: BNPB memberikan bantuannya berupa 6.000 paket permakanan, 1.000 paket lauk pauk, 21.000 paket tambahan gizi, 500 lembar selimut, 1.000 paket sandang, 1.000 paket kidsware, 10 unit genset

selengkapnya...

Wed, 13 Nov 2013 @17:25

Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama adakan Silahturahmi Nasional FKUB ke IV dengan tema "Reaktualisasi Peran Pemuka Agama dalam Pemeliharaan Kerukunan Nasional" dibuka Wakil Menteri Agama di Jakarta.

image

Berita foto Fortapal Hari : Senin Tanggal : 11 November 2013. Panel majelis Agama dihadiri : MUI,PGI,KWI,PHDI,WALUBI,MATAKIN) Salah satu narasumber yaitu Kapolri yang baru Jenderal Pol Sutarman menyampaikan materi " Kamtibmas dan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dilanjutkan dengan "Penegakan Hukum FKUB oleh jaksa Agung.

selengkapnya...

Mon, 11 Nov 2013 @21:03

Koordinator MigrantsRight Watch - Masyarakat Peduli TKI (Mapeltaki) F.L.Tobing himbau President RI untuk ambil sikap tegas dengan "blacklist" para TKI yang dipulangkan sebagai Overstayers di ArabSaudi dgn ajukan PERPU pencekalan Paspor Ybs.

image

Berita Foto Swararesi Hari jumat 8 November 2013. Diduga dengan banyaknya TKI/WNI sebagai Overstayers di Jeddah Arab Saudi merupakan bagian dari skenario permainan "Jebakan Batman" Mafia Calo TKI dan bagian dari Human Trafficking dan selalu dimanfaatkan LSM dan Politisi tertentu untuk mengkritik Pemerintah dengan alasan memperjuangkan TKI korban overstay padahal kejadian tersebut secara kasat mata diduga adalah permainan Mafia Penyalur atau Calo TKI baik yang berada di Jeddah maupun di Indonesia, dengan memanfaatkan memperdagangkan Paspor Umroh Oknum TKI. Hal ini ditemukan oleh RESI (Riset Ekonomi Sosial Indonesia) berdasarkan hasil riset sejak tahun 2008..Sehingga bila tidak dialakukan tindakan tegas berupa pencabutan Paspor, kejadian ini akan berulang dan menjadi lingkaran setan, merugikan Negara dan Uang Rakyat dengan dalih membantu korban yang dikorbankan mafia Calo TKI. Diduga kasus ini juga "dimanfaatkan" para LSM penekan dan Politisi yang bersebrangan dgn Pemerintah

selengkapnya...

Sun, 10 Nov 2013 @19:15

Kementerian Luar Negeri RI mulai memulangkan WNI Overstayers Kelompok Rentan dari Jeddah Arab Saudi , dengan menggunakan Pesawat Garuda dan mendarat di Jakarta Tgl. 10 November 2013 sejalan dengan tindakan Otoritas ArabSaudi diShumaisi

image

BERITA FOTO Kementerian Luar Negeri, Direktur Perlindungan LN. Tgl. 9 November 2013. Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Tatang B Razak selaku Ketua Tim Perbantuan Teknis , saat ini bersama petugas KJRI Jeddah ikut berperan langsung dalam kegiatan tersebut. Otoritas Arab saudi terus melakukan proses administrasi penyelesaian dokumen perjalanan yang cukup memakan waktu karena untuk tahapan mendapatkan Exit-Permit cukup banyak. Banyaknya WNI yang Overstayers saat ini , baik yang berada dipenampungan Imigrasi Shumaisi, maupun yang masih berada diluar , KJRI dan Tim Perbantuan Teknis Jakarta terus melakukan berbagai upaya gar penanganan overstayers dapat berjalan sesuai harapan semua pihak mengingat jumlahnya mencapai puluhan ribu. Pemulangan kelompok rentan dsejak pukul 00.15 (WIB) Tagl.10 November 2013 dan diharapkan tiba pukul 13.55 (WIB) di Jakarta

selengkapnya...

Sun, 10 Nov 2013 @19:15

Ketua DPR Marzuki Ali ingatkan masyarakat yang merasa kecewa dengan Kinerja DPR RI akibat pengaduan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti Pemerintah karena rekomendasi DPR tidak punya wewenang memaksa dilaksanakan Pemerintah

image

Berita Foto Dokumentasi Fortapal - Swararesi. Hari Selasa Tanggal 5 November 2013. Dengan semakin maraknya kritikan Masyarakat baik secara perorangan atau kelembagaan seperti LSM,Tokoh Masyarakat,Lembaga Independent,Ormas bahkan aparatur pemerintah,terhadap pengaduan Masyarakat khususnya ke Pemerintah yang disampaikan melalui DPR tapi tidak ditindaklanjuti atau diperhatikan Pemerintah, seolah0olah ini menjadi tanggung jawab DPR RI. Padahal menurut Marzuki Ali, saat menyampaikan keterangannya di acara Diskusi disalah satu Radio Swasta Nasional dikawasan Cikini, bahwa DPR akan berusaha agar UU MD 3 direvisi tahun 2014, sehingga setiap surat rekomendasi dari anggota DPR RI yang disampaikan ke Pemerintah wajib dilaksanakan.Hal inilah sampai saat ini belum dipahami Masyarakat bahwa perlu adanya koridor yang menjembatani DPR RI dengan Eksekutif .Kritikan inipun terlihat dari peserta Rakor LPSK diAston Hotel sehingga Fortapal terpaksa meluruskan dan meneruskan statement ketua DPR tsb.

selengkapnya...

Thu, 7 Nov 2013 @15:14

Terungkap dalam diskusi Puskapol UI bahwa Transaksi Politik jelang PEMILU baik tingkat Pilkada maupun Pilpres yg lalu begitu vulgar & masif khususnya dalam manfaatkan suara Golput untuk "dihidupkan" dan diperdagangkan jadi "suara"

image

Berita Foto Swararesi Hari Rabu 6 November 2013. Harris Hotel Jakarta. Politik uang atau dapat disebut jual beli suara antara kandidat dalam pemilu (caleg, calon anggota DPD, calon kepala daerah, calon presiden) dengan warga/pemilih merupakan peristiwa yang kini biasa ditemui dalam pemilu. Sikap permisif masyarakat terhadap pemberian imbalan (uang/barang) untuk ditukar dengan dukungan suara pada kandidat tertentu diperlihatkan melalui berbagai survei.Bentuknyapun makin "kreatif" >Praktik politik uang merupakan salah satu strategi transaksi politik dalam pemilu yang melemahkan kepentingan warga pasca pemilu>Fenomena transaksi politik seperti ini semakin sulit dikendalikan. Perlu ada strategiTransaksi Politik dalam Pemilu yang memperkuat posisi warga, dengan ciri-ciri : 1. terbuka, 2.Publik, 3.Jangka panjang, 4. Pendanaan negara. 5. Tidak Melanggar Hukum.

selengkapnya...

Wed, 6 Nov 2013 @18:35

Prof.Dr.Payaman Simanjuntak sesepuh Dewan Produktivitas ingatkan Pengusaha, untuk meredam gejolak pekerja agar selain UMP juga menerapkan KepMen Nakertrans No.: 49/Men/IV/2004 tentang Skala Upah agar jenjang upah berkeadilan.

image

BERITA FOTO FORTAPAL - Swararesi Hari Kamis Tanggal 31 Oktober 2013 .Bidakara. Kongres Nasional Produktivitas yang diselenggarakan Direktorat Produktivitas dan Kewirausahaan dihadiri perwakilan dari Pengusaha,Pemerintah dan Serikat pekerja disamping Akademisi dan stake holder lainnya. Nara sumber lainnya yaitu Dirjen PHI Jamsos Irianto Simbolon dan Ketua KSPI serta sebagai Keynote Speaker Menteri Tenaga Kerja RI Muhaimin Iskandar.

selengkapnya...

Tue, 5 Nov 2013 @11:53

Pengamat Intelijen Marsekal TNI (Purn) Prayitno Ramelan (mantan KASAU) mengungkapkan bahwa adanya isu penyadapan Amerika Serikat dan Australia melalui Kedubesnya di Jakarta menandakan Indonesia wilayah sangat strategis bagi politik mereka.

image

Berita Foto Swararesi Senin Tanggal 4 November 2013. Prayitno Ramelan menghimbau kepada para pengamat dan masyarakat, karena isu penyadapan tersebut perlu pembuktian lebih lanjut maka kita harus bersabar dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Indonesia untuk mengklarifikasi masalah tersebut sampai tuntas.

selengkapnya...

Mon, 4 Nov 2013 @14:56

Ketua PPATK Dr. Muhammad Yusuf, SH,MH selaku Key Note Speaker dan Ketua LPSK selaku Moderator memaparkan materi Rakor dengan topik "Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana , solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia .

image

Berita Foto Fortapal hari Kamis Tanggal 1 November 2013.Aston Marina Hotel Jakarta. Rapat Koordinasi para Pemangku kepentingan dalam Aktivitas perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana dan Penegakan HAM. Dalam rapat tersebut Kordinator Fortapal mengungkapkan bahwa banyaknya pengaduan masyarakat ke DPR RI yang tidak ditindaklanjuti Eksekutif/Pemerintah karena menurut Ketua DPR RI Marzuki Alie bahwa DPR RI belum mempunyai wewenang untuk memaksa Pemerintah melaksanakan rekomendasi DPR RI atas pengaduan masyarakat karena belum diatur peraturan perundang-undangan.Hal ini berakibat surat DPR RI hanya bersifat hibauan dan tidak menjadi keharusan Pemerintah memlaksanakannya.Siharapkan tahun depan UU MD3 akan direvisi agar rekomendasi DPR RI punya otoritas memaksa Eksekutif melaksanankannya.Sehingga pengaduan masyarakat yang relevan bisa diteruskan ke Pemerintah.

selengkapnya...

Fri, 1 Nov 2013 @23:56

Lembaga RESI (Riset Ekonomi Sosial Indonesia) temukan hasil Riset mengejutkan salah satu penyebab Buruh paksa Dewan Pengupahan pakai KHL versi survey buruh, diduga akibat tekanan ekonomi pola konsumtif barang2 kredit yang melanda buruh

image

Berita Foto Swararesi hari Rabu Tanggal : 30 Oktober 2013.Demo didepan Balaikota DKI.. Pihak Apindo melihat tuntutan buruh tidak rasional seperti sewa rumah Rp.900.000,-/bulan dan tuntutan kenaikan UMP 2014 sebesar 50% dari UMP 2013 atau senilai Rp.3,7 juta artinya seorang pekerja lulusan SMP non pengalaman yang baru mulai bekerja akan mendapatkan fasilitas tsb.Padahal hasil Survey RESI seperti yang diungkapkan Sekjen HIMARI (Himpunan Ahli Remunerasi Indonesia) Ferdinand Tobing SE.MBA, saat ini seorang karyawan lulusan S1 berpengalaman bekerja dikawasan Senayan dapat sewa kamar senilai Rp.500.000,-=/bln disamping tuntutan tsb mulai menimbulkan kecemburuan sosial dikalangan PNS dan Kesimpulan sementara ditemukan banyak buruh saat ini mempunyai kartu Kredit lebih dari 2, kredit Motor,Gatget mahal,LCD,Arisan dll yang layaknya didapati karyawan berpengalaman yang bukan diarea UMP tapi masuk di Sistem Skala Upah KepmenNaker No.49/2004.Jadi diduga tuntutan drastis menutupi kreditasi ts

selengkapnya...

Wed, 30 Oct 2013 @20:17

Prof.Anwar Arifin dalam Dialog Pilar Negara di MPR, mengungkapkan bahwa UU Pers No. 40 Tahun 1999, Pasal 17 tentang peran Media Watch dibuat karena saat eforia reformasi bersebrangan dengan pemerintah,padahal tidak tersedia anggaran

image

Berita Swararesi. Hari Senin Tanggal 28 Oktober 2013. Ruang Auditorium Perpustakaan MPR RI Senayan Jakarta. Prof.Anwar Arifin adalah.Profesor Ilmu Komunikasi Politik.Dan pelaku sejarah pembuatan Undang2 Penyiaran. Mantan anggota Dewan Pers Tahun 1993 sd 2000 dan aktif sebagai konsultan Ahli/TPA Komisi X DPR RI.

selengkapnya...

Mon, 28 Oct 2013 @16:27

Jelang Pemilu 2014 kritik terhadap Pimpinan Pemerintahan semakin marak dari segala penjuru,salah satu sarana kritikan adalah dengan menerbitkan buku seperti buku Bambang Susatyo "Presiden dalam pusaran politik para Sengkuni"

image

Warta Foto Swararesi Hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2013 di Press Room DPR RI. Nara sumber pembahas buku antara lain : Mahfud MD mantan Ketua Mahkamah Konstitusi,Prof.Cipta Lesmana.

selengkapnya...

Thu, 24 Oct 2013 @17:07

Selamat HUT tahun ke 15 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai anak sulung reformasi. Kelahirannya merupakan hasil perjuangan bersama khususnya kekerasan perempuan tragedi Mei 98.

image

Berita Foto Swararesi. Hari Selasa Tanggal 22 Oktober 2013. Hotel Bidakara Jakarta . Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai anak sulung reformasi, genap berusia 15 tahun. Kelahirannya merupakan hasil perjuangan bersama khususnya gerakan perempuan dan respon bangsa Indonesia atas kekerasan terhadap perempuan pada tragedi Mei 98. 15 tahun Komnas Perempuan bertahan dan tumbuh menjadi salah satu mekanisme HAM nasional, secara terus menerus melakukan pemantauan untuk mendokumentasi dan menemukenali berbagai persoalan kekerasan terhadap perempuan, mereformasi kebijakan dan mendorong sistem pemulihan korban, membangun kesadaran dan komitmen negara maupun masyarakat untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan sebagai lembaga milik semua bangsa Indonesia bermaksud merayakan peringatan ke-15 Komnas Perempuan dengan tema besar Menata Langkah Bersama Memajukan Upaya Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan..

selengkapnya...

Wed, 23 Oct 2013 @16:27

Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat mengapresiasi terobosan Masyarakat Desa Majasari yang mempunyai Peraturan Desa (Perdes) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan satu-satunya di Indonesia.

image

Indramayu, Rilis BNP2TKI, Senin (21/10) -Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat tegaskan Peraturan Desa (Perdes) Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Desa Majasari merupakan terobosan terbaik bagi perlindugan TKI di tingkat desa. Isi Perdes yang ditandatangani oleh Kepala Desa Majasari Wartono meliputi prapenempatan, masa penempatan yang diserahkan urusan perlindungannya kepada BNP2TKI dan masa purna penempatan terkait program pemberdayaan kegiatan ekonomi produktif. "Perdes itu satu-satunya di Indonesia. Saya memberi apresiasi tinggi," kata Kepala BNP2TKI ketika berbicara pada dialog dengan para calon TKI, keluarga TKI, dan TKI purna di Balai Desa Majasari, Senin (21/1). Turut hadir pula pada acara itu Wakil Bupati Indramayu Supendi, sejumlah pejabat BNP2TKI, Kepala BP3TKI Bandung Hasan Abdullah, Kepala Disnaker Indramayu Wawang Irawan, dan Kepala Desa Majasari Wartono, serta undangan lain.

selengkapnya...

Tue, 22 Oct 2013 @15:51

Dr.Chusnul Mariyah "Dalam diskusi Dinasti Versus Meritokrasi di Perhimpunan Pergerakan Indonesia"PPI ungkapkan istilah baru yaitu "Koruptor yang di Koruptorkan" ini sejalan dgn riset yg dilakukan RESI dgn tema "Jebakan Batman&quo

image

Berita Foto Swararesi Hari Selasa Tanggal 22 Oktober 2013. Di tempat yang sama, pengamat politik dari UI Chusnul Mariyah menyatakan, fenomena politik dinasti hingga hari ini masih kuat karena Indonesia telah melupakan perjuangan reformasi 1998. Saat itu, sebut dia, hampir seluruh elemen bersemangat mengampanyekan aksi memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). "Setelah 15 tahun reformasi, kolusi dan nepotisme tidak pernah benar-benar diberantas. Semua terpaku hanya pada pemberantasan korupsi," tegas Chusnul. Padahal, tutur dia, kolusi dan nepotisme juga sama bahayanya dengan korupsi. hanya pada kesempatan tersebut dia mengingatkan bahwa tidak semua koruptor dibirokrasi murni punya niat korupsi, karena ada yang terjebak dengan sistem yang ada.

selengkapnya...

Tue, 22 Oct 2013 @13:29

Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif Mari E Pangestu nyatakan Industri fashion masuk koridor ekonomi kreatif."Fashion perlu dikembangkan , potensinya besar seiring meningkatnya permintaan masyarakat kelas menengah "ujarnya usai buka JFW 2014

image

Berita foto Swararesi hari Senin 21 Oktober 2013. Peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dinilai menjadi salah satu faktor yang meningkatkan industri sandang atau fashion. Masyarakat kelas menengah dinilai sudah mulai menjadikan fashion berkualitas atau bermerek tertentu sebagai kebutuhan, sehingga potensi industri sektor ini semakin meningkat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu mengatakan industri fashion masuk dalam koridor ekonomi kreatif, yang saat ini menjadi sasaran pemerintah untuk terus dikembangkan potensinya. Untuk itu, katanya, Menurutnya, selama dua tahun ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Koperasi dan UKM telah bekerjasma meningkatkan ekonomi kreatif, yang salah satunya adalah menyelenggarakan Indonesia Fashion Week 2014.Demikian ujarnya saat konferensi pers usai membuka JFW 2014.

selengkapnya...

Mon, 21 Oct 2013 @12:23

Menteri Kesehatan RI beserta Gubernur DKI Jakarta dengan antusias memberikan hadiah kepada anak sekolah yang berpartisipasi dengan menjawab pertanyaan dengan tepat pada peringatan hari Cuci Tangan Sedunia di Jakarta

image

Berita Foto Swararesi Minggu Tanggal 20 Oktober 2013. Parkir barat Senayan. Acara Peringatan hari Cuci tangan sedunia ini dihadiri oleh ribuan anak sekolah se jabodetabek dengan disaksikan oleh Ibu2 anggota SIKIB Kabinet RI dengan pemecahan rekon cuci tangan dengan melibatkan anak sekolah terbanyak.

selengkapnya...

Sun, 20 Oct 2013 @19:27

Anggota DPD RI Intsiawati Ayus menyatakan semua Undang Undang yang dilahirkan pasca keputusan MK adalah cacat Formal karena tidak mengakomodasi pendapat dari Anggota DPD.

image

Berita Foto Swararesi Hari Rabu Tanggal 16 Oktober 2013 Di Gedung Parlemen Senayan dalam Dialog Kenegaraan dengan topik Konflik Antar Lembaga Negara .Pembicara lainnya yang menjadi narasumber yaitu Margarito Kamis.Pengamat Hukum Tata Negara) dengan moderator Jaka Suryo dari Forum wartawan Parlemen.

selengkapnya...

Wed, 16 Oct 2013 @16:11

Gaji Minimum TKI Hongkong Naik Jadi 4.010 Dollar Hongkong/bulan dikabulkan Pemerintah Hongkong atas usulan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar .

image

Swararesi Media Migrant Right Watch 12 Oktober 2013 Oleh : DESK INFORMASI Ri.Rilis Sekretaris Kabinet 11 Oktober 2013. Pemerintah Hongkong mengabulkan usulan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar untuk menaikkan gaji minimum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT) di wilayah tersebut, dengan memberikan kenaikan upah minimum dari dari HK $ 3.920/bulan menjadi HK$ 4.010/bulan ((sekitar 6 juta rupiah/bulan). Keputusan ini berlaku mulai 1 Oktober 2013. Selain mendapatkan kenaikan upah minimum, TKI yang bekerja di Hongkong juga berhak mendapatkan kenaikan tunjangan makan dari HK$ 875/bulan menjadi HK$ 920/bulan (kenaikan mencapai HK$ 45 atau 5,1 %). Menakertrans Muhaimin Iskandar menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada pemerintah Hongkong yang telah memberikan respon positif dan menerima usulan kenaikan upah minimum bagi TKI PLRT yang berkerja di sektor domestic worker ini.

selengkapnya...

Mon, 14 Oct 2013 @18:38

Asosiasi Perusahaan dan Kementerian Tenaga Kerja bahas Permenaker tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan lain, Implementasi berbentuk Alur Kerja Outsourching dan Inpres 9-2013 tentang Pengupahan.

image

Berita Swararesi . Kamis Tanggal : 10 Oktober 2013 Redtop HotelJakarta. Acara juga dihadiri oleh Kepala Dinas Naker didaerah dengan menghasilkan kesepahaman bersama dalamimplementasi Permenaker tersebut.

selengkapnya...

Fri, 11 Oct 2013 @11:00

Ketua Komisi III Gede Pasek Swardika dukung rencana Swararesi terbitkan Buku "Jebakan Batman" hasil penelitian RESI (Riset Ekonomi Sosial Indonesia) di Legislatif &Birokrasi, bahwa tidak semua yg terlibat kasus korupsi = kriminal.

image

Berita Pewarta Swararesi. Hari Rabu Tanggal : 2 Oktober 2013. Gedung Parlemen. Berdasarkan hasil penelitian Lembaga RESI (Riset Ekonomi Sosial Indonesia) sejak tahun 2002 dilingkungan Legislatif (DPR,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten) dan Birokrasi Pemerintahan Pusat ,Provinsi dan Kabupaten,serta masukan dari para pakar seperti seorang guru besar FISIP UI, dan melalui rangkaian seminar nasional dan daerah, maka didapatkan suatu kesimpulan bahwa para terpidana kasus korupsi tidak semua murni kriminal, tetapi "korban" dari Jebakan Batman yang tidak disadari masuk perangkap baik sistem maupun skenario dari pihak yang berkepentingan mendapatkan hasil dari "power" yang dimiliki para pejabat dilingkungan Legislatif maupun Eksekutif. Ketuakomisi III IGede Pasek Swardika ketika ditemui di kantornya di komisi III DPR RI siang tadi (Rabu, 2 Oktober 2013) dengan antusias mengamini thesis yeng didapat dari hasilpenelitian Swararesi.

selengkapnya...

Wed, 2 Oct 2013 @14:17

Mediawatch dukung rencana Komisi Yudisial panggil ulang wartawan di "toilet" yang beritakan adanya dugaan penyerahan amplop dari dari salah satu calon Hakim Agung kepada anggota Komisi III DPR RI.Perlu hindari dugaan "Blackmail Jurnalisme&

image

Berita Swararesi Hari Rabu tanggal : 2 Oktober 2013. Komisi Yudisial (KY) pada Kamis (26/9) memeriksa Hakim Tinggi Pontianak SD terkait isu lobi dirinya dengan salah satu anggota Komisi III DPR Bahrudin Nasori usai menjalani wawancara fit and propert test calon hakim agung di DPR. SD dalam pernyataannya menegaskan bahwa ia sama sekali tidak melakukan apa yang dituduhkan tersebut. Menurut SD berita yang menyebutkan ada perpindahan baik itu berupa amplop maupun bingkisan dari dirinya kepada salah satu anggota DPR sama sekali tidak benar. Dalam diskusi di ILC hari Selasa malam, Komisi Yudisial menyatakan sudah melakukan panggilan ke 2 terhadap wartawan yang menjadi saksi adanya penyerahan amplop tersebut,karena pada pemanggilan pertama tidak hadir.karena UU Pers tidak Lex Specialis ke Undang Undang lainnya, maka wartawan tidak punya hak tolak karena disini perannya "Eye Witness" dan tidak ada nara sumber karena beritanya sepihak.

selengkapnya...

Wed, 2 Oct 2013 @12:00

Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved