RSS Feed
Subscribes

Rencana Aksi Unjuk Rasa Akbar Sejuta Buruh Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada kaitan dengan Partai Buruh.

image
Rencana Aksi Unjuk Rasa Akbar Sejuta Buruh Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja , tidak terkait dengan gerakan Partai Buruh.
Aliansi Aksi Sejuta Buruh CabutUU Omnibus Law Cipta Kerja akan melakukan aksi unjuk rasa akbar serentak pada tanggal 10 Agustus 2022 di Jakarta dan di berbagai Ibu Kota Propinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hingga sekarang, Aliansi ini telah diikuti lebih dari 40 Organisasi Buruh mulai dari, Konfederasi, Federasi, Serikat Pekerja tingkat perusahaan, OJOL (Ojek Online), TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) dan lain-lain di Seluruh Indonesia. Aksi unjuk rasa akbar ini akan dilakukan karena Pemerintah maupun DPR tidak menghiraukan berbagai aksi dan dialog-baik sebelum dan sesudah disahkannya UU tersebut-yang telah dilakukan oleh berbagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) yang terjadi hampir di seluruh daerah terutama di Jakarta. Hal ini malahan direspons dengan men-sah-kan revisi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (PPP) sehingga bisa menjadi alat untuk melegitimasi UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi Konstitusional dan berlaku di Indonesia. 
Seperti kita ketahui bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah bermasalah sejak awal pembentukannya dan hal itu tergambar dengan jelas dari reaksi yang timbul dari 
banyak komponen masyarakat. Karenanya bisa dikatakan bahwa Pemerintah bersama DPR telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam pembentukan UU tersebut. Tanda-tanda bahwa pemerintah bersama DPR akan tetap melanjutkan cara-cara 
akrobatik terlihat pada proses revisi UU PPP yang prosesnya sangatcepat. 
Bila kita menyimak Putusan MK tentang UU Omnibus Law Cipta Kerja, akan terlihat bahwa tidak mungkin UU ini menjadi Konstitusional, bahkan setelah revisi UU PPP disahkan kecuali diulang dari awal sejak mulai perencanaan dan penyusunannya. Salah satu pelanggaran yang tidak memungkinkan UU Omnibus Law Cipta Kerja dapat disahkan adalah Putusan MK yang menyatakan bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut melanggar asas yang tercantum dalam UU PPP. Pelanggaran asas tersebut adalah tidak secara memadai dilibatkannya berbagai pemangku kepentingan termasuk SP/SB sebagai representasi 
pekerja/buruh dalam proses pembentukannya. 
Secara gambling UU Omnibus Law Cipta Kerja ini melanggar Pasal 5 huruf (g) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu mengabaikan asas keterbukaan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan. Sehingga sebagai pihak terdampak langsung dalam hal ini pekerja/buruh tidak dapat memberikan masukan baik dalam tahap perencanaan dan penyusunan draft/naskah Maupun saat pembahasan di DPR. 
Konferensi Pers yg diadakan di Gedung Juang, pada tgl. 11 Juli 2022, akan dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya di Sentul ,Bogor untuk lebih memantapkan persiapan gerakan unjuk rasa sejuta buruh tgl. 10 Agustus 2022.(fredi).

Mon, 11 Jul 2022 @14:17


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

selamat datang di website kami.
image

BUKU PANGLIMA TNI & KAPOLRI PUTRA TNI AU

Telp: 081281400155 (sms/WA only)


Penerbitan Media Putra Dirgantara SWARA RESI AktaNotaris 37/Kumham 24/3/2000 Rekening:BRI No: 053801052152509 an. Ferdinand H LTobing : Jl.Apel 1 Depok. Ketua Yayasan Glori .Email: redaksi@swararesi.com
Cek Nama Domainf

Cek Nama Domain ?

MEDIAWATCH DIRGANTARA TOKOH & PAHLAWAN NA
Berita Terhangat Minggu Ini
PUSAT INFO TOKOH NASIONAL & PAHLAWAN NASI