RSS Feed
Subscribes

DPN Dewan Pengacara Nasional Indonesia adalah sah sebagai organisasi Advokat Indonesia

image

 

 
DPN Dewan Pengacara Nasional Indonesia adalah sah sebagai organisasi Advokat Indonesia
DPN Dewan Pengacara Nasional Indonesia Adalah Organisasi Advokat yang sah dan berbadan Hukum sesuai dengan SK Menkumham RI Tahun 2020.
Dalam Acara tersebut , Hotman Paris yang memang menjadi dewan penasehat DPN Indonesia hadir dan  menyinggung Masalah Organisasi DPN Peradi Pimpinan Oto Hasibuan, bahwa terpilihnya kembali sebagai ketua DPN Peradi itu tidak Sah ” karena menyimpang dari ADRT PERADI dan perbuatan melawan Hukum dalam berorganisasi, tanpa ada Musyawarah Nasional ( Munas ) dan hanya dengan rapat pleno.(20/04/2020) Prosperiry tower Lt.11 SCBD Jakarta.
 
Di Kantor DPN Dewan Pengacara Nasional Indonesia Gd. prosperty Tower Jakarta.
Acuan dari apa yang di sampaikan Hotman Paris diperkuat Putusan Pengadilan Tinggi Medan Soal SK Perubahan AD, Ini Kata DPN Peradi Alamsyah sudah mengajukan permintaan kepada Menkuhamham, agar tidak terburu-buru mengesahkan dan atau memberikan izin pengesahan terhadap susunan pengurus DPN Peradi yang baru dilantik sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. DPN Peradi akan mempertimbanqkan untuk mengajukan upaya hukum kasasi.
 
 
Putusan Pengadilan Tinggi Medan bernomor 592/Pdt/2020/PT MDN memperkuat putusan PN Lubuk Pakam No.12/Pdt.G/2020/PN Lbp tertanggal, September 2020 , yang membatalkan SK DPN PERADI No.KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tertanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar DPN Peradi.
 
 
Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara itu terdiri dari Leliwaty sebagai ketua majelis, serta Osmar Simanjuntak dan Arifin sebagai hakim angg Putusan yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada 8 Februari 2021 itu pada intinya menerima permohonan banding yang diajukan Pimpinan DPN Peradi, Fauzie Yusuf Hasibuan (Ketua Umum DPN Peradi 2015-2020), dan Thomas E Tampubolon (Sekjen DPN Peradi 2015-2020)
 
“Menguatkan putusan PN Lubuk Pakam tanggal 29 September. 2020 Nota/Pdt, G/2020/PN Lbp yang dimohonkan banding,” demikian kutipan sebagian  putusan PT Medan No. 592/Pdt/2020/PT MDN itu.
 
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tinggi  PT Medan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat pertama berpendapat majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menerapkan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar. Berbagai pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama itu menjadi pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini dan memori banding yang diajukan pembanding dinilai tidak relevan  lagi untuk dipertimbangkan.
 
 
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan PN Lubuk Pakam No.12/Pdt.G/2020/PN Lbp tertangga September 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan dalam peradilan tingkat banding,” begitu kutipan pertimbangan hukum putusan PT Medan ‘No.592/Pdt/2020/PT MDN.
 
 
Dalam putusan PN Lubuk Pakam. No.12/Pdt.G / 2020/ PN Lbp. Majelis hakim menimbang antara lain SK DPN PERADI No.KEP104/PERADI No.104 / PERADI /DPN /IX / 2015 di bentuk berdasarkan rapat pleno dan melewati jangka waktu 6 bulan sebagaimana diamanatkan hasil Munas II Peradi di Kampar, Riau adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian Dalam amar putusan majelis hakim menyatakan batal atau tidak “berkekuatan Hukum dan atau tidak berkekuatan hukum tetap | SK DPN PERADI No. KEP-IO4/PERADI/DPN/IX/2019, tertanggal 4 September 2018., tentang perubahan anggaran dasar (AD) Peradi.
 
 
Hotman Paris juga menyinggung pernyataan Oto Hasibuan yang nyir – nyir dengan Gaya Hotman Paris yang selama ini dengan punya ciri khas tersendiri, seperti tangannya yang khas menunjukkan berlian di jari jarinya serta bersama gadis- gadis cantik yang katanya menyalahi aturan kode etik pengacara.tentunya hotman Paris tidak terima karena jelas itu adalah bisnis dan tidak ada sangkut pautnya dengan kode etik profesi pengacara” , kecuali membawa gadis cantik dengan pakaian bikini pada saat persidangan” ungkapnya.



 
DPN Dewan Pengacara Nasional Indonesia adalah sah sebagai organisasi Advokat Indonesia
DPN Dewan Pengacara Nasional Indonesia Adalah Organisasi Advokat yang sah dan berbadan Hukum sesuai dengan SK Menkumham RI Tahun 2020.

Dalam Acara tersebut , Hotman Paris yang memang menjadi dewan penasehat DPN Indonesia hadir dan  menyinggung Masalah Organisasi DPN Peradi Pimpinan Oto Hasibuan, bahwa terpilihnya kembali sebagai ketua DPN Peradi itu tidak Sah ” karena menyimpang dari ADRT PERADI dan perbuatan melawan Hukum dalam berorganisasi, tanpa ada Musyawarah Nasional ( Munas ) dan hanya dengan rapat pleno.(20/04/2020) Prosperiry tower Lt.11 SCBD Jakarta. Di Kantor DPN Dewan Pengacara Nasional Indonesia Gd. prosperty Tower Jakarta.Acuan dari apa yang di sampaikan Hotman Paris diperkuat Putusan Pengadilan Tinggi Medan Soal SK Perubahan AD, Ini Kata DPN Peradi Alamsyah sudah mengajukan permintaan kepada Menkuhamham, agar tidak terburu-buru mengesahkan dan atau memberikan izin pengesahan terhadap susunan pengurus DPN Peradi yang baru dilantik sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. DPN Peradi akan mempertimbanqkan untuk mengajukan upaya hukum kasasi.  Putusan Pengadilan Tinggi Medan bernomor 592/Pdt/2020/PT MDN memperkuat putusan PN Lubuk Pakam No.12/Pdt.G/2020/PN Lbp tertanggal, September 2020 , yang membatalkan SK DPN PERADI No.KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tertanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar DPN Peradi.  Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara itu terdiri dari Leliwaty sebagai ketua majelis, serta Osmar Simanjuntak dan Arifin sebagai hakim angg Putusan yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada 8 Februari 2021 itu pada intinya menerima permohonan banding yang diajukan Pimpinan DPN Peradi, Fauzie Yusuf Hasibuan (Ketua Umum DPN Peradi 2015-2020), dan Thomas E Tampubolon (Sekjen DPN Peradi 2015-2020) “Menguatkan putusan PN Lubuk Pakam tanggal 29 September. 2020 Nota/Pdt, G/2020/PN Lbp yang dimohonkan banding,” demikian kutipan sebagian  putusan PT Medan No. 592/Pdt/2020/PT MDN itu. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tinggi  PT Medan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat pertama berpendapat majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menerapkan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar. Berbagai pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama itu menjadi pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini dan memori banding yang diajukan pembanding dinilai tidak relevan  lagi untuk dipertimbangkan.  “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan PN Lubuk Pakam No.12/Pdt.G/2020/PN Lbp tertangga September 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan dalam peradilan tingkat banding,” begitu kutipan pertimbangan hukum putusan PT Medan ‘No.592/Pdt/2020/PT MDN.  Dalam putusan PN Lubuk Pakam. No.12/Pdt.G / 2020/ PN Lbp. Majelis hakim menimbang antara lain SK DPN PERADI No.KEP104/PERADI No.104 / PERADI /DPN /IX / 2015 di bentuk berdasarkan rapat pleno dan melewati jangka waktu 6 bulan sebagaimana diamanatkan hasil Munas II Peradi di Kampar, Riau adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian Dalam amar putusan majelis hakim menyatakan batal atau tidak “berkekuatan Hukum dan atau tidak berkekuatan hukum tetap | SK DPN PERADI No. KEP-IO4/PERADI/DPN/IX/2019, tertanggal 4 September 2018., tentang perubahan anggaran dasar (AD) Peradi.  Hotman Paris juga menyinggung pernyataan Oto Hasibuan yang nyir – nyir dengan Gaya Hotman Paris yang selama ini dengan punya ciri khas tersendiri, seperti tangannya yang khas menunjukkan berlian di jari jarinya serta bersama gadis- gadis cantik yang katanya menyalahi aturan kode etik pengacara.tentunya hotman Paris tidak terima karena jelas itu adalah bisnis dan tidak ada sangkut pautnya dengan kode etik profesi pengacara” , kecuali membawa gadis cantik dengan pakaian bikini pada saat persidangan” ungkapnya. (ferdinand)

Wed, 20 Apr 2022 @11:40


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

selamat datang di website kami.
image

BUKU PANGLIMA TNI & KAPOLRI PUTRA TNI AU

Telp: 081281400155 (sms/WA only)


Penerbitan Media Putra Dirgantara SWARA RESI AktaNotaris 37/Kumham 24/3/2000 Rekening:BRI No: 053801052152509 an. Ferdinand H LTobing : Jl.Apel 1 Depok. Ketua Yayasan Glori .Email: redaksi@swararesi.com
Cek Nama Domainf

Cek Nama Domain ?

MEDIAWATCH DIRGANTARA TOKOH & PAHLAWAN NA
Berita Terhangat Minggu Ini
PUSAT INFO TOKOH NASIONAL & PAHLAWAN NASI