Satgas P3AU : Perlu Komunikasi Terbuka dan Kawal Penyelesaian Masalah Hak Keluarga korban Sriwijaya SJ 182 dgn BOEING. Hindari "release and discharge" dan potongan 30% jasa "broker" berkedok lawyer.

image
Koordinator Satgas Peduli Bencana  P3AU Ferdinand Tobing, menjelaskan  melalui media Putra Dirgantara swararesi.com,  merasa terpanggil untuk membantu keluarga korban Sriwijaya SJ 182 untuk mendapatkan second opinion dari  Penasihat Hukum skala Internasional fari Pemerintah RI ,yang telah teruji reputasinya dalam menangani hak korban kecelakaan  pesawat terbang produksi Boeing seperti pesawat Sriwijaya Air SJ 182.
Seperti diketahui dari korban SJ 182 terdapat 4 penumpang yang merupakan keluarga KBAU ( Keluarga Besar AU).
Kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 menjadi bencana penerbangan terbesar di tanah air sejak kecelakaan pesawat Lion Air JT-160 jenis Boeing 737-8 MAX. Pesawat jenis Boeing 737-500 yang berusia 27 tahun itu jatuh sekitar Pulau Laki, Kepulauan Seribu, sehingga menimbulkan korban jiwa 50 penumpang dan 12 awak kabin pesawat. “Hingga kini, belum diketahui penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air tersebut. Apabilla terjadi malpraktik, maskapai penerbangan yaitu Sriwijaya Air dan pabrik pembuat pesawat terbang bisa digugat secara perdata, hal ini terungkap saat diskusi dalam seminar daring dan luring di Jakarta, Sabtu (23/1).
Selain kompensasi dari maskapai, keluarga korban bisa menuntut Boeing jika ditemukan adanya masalah teknis atau cacat produk. “Namun demikian, kita tunggu hasil investasi KNKT untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut,” ujar seorang ahli hukum penerbangan.
Ferdinand berencana secepatnya  menghubungi beberapa keluarga korban untuk menyampaikan  informasi tambahan dari hasil seminar ini yang menjadikan masukan dan pertimbangan dari nasihat hukum yang perlu dipahami khususnya mengenai "release and discharge",  dengan cara penyampaian terbaik mengingat masa duka yang masih dialami keluarga.
Pengalaman atas masalah hukum yang pernah ditangani , bila pihak ahli waris sudah terlanjur menandatangani pernyataan yang ada  diksi kata release and discharge, maka akan alami hambatan saat menuntut hak ke perusahaan yang memproduksi pesawat yang alami musibah, kalaupun berhasil maka haknya sudah tidak utuh diterima disamping memerlukan waktu cukup lama penyelesaiannya.
Hanya saja Ferdinand wanti wanti sebelum ada perikatan dengan Lawyer , perlu konfirmasi dengan lembaga Pemerintah yang punya kewenangan menangani hak korban agar dapat diterima utuh nantinya.

Sat, 30 Jan 2021 @09:29


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

MEDIAWATCH DIRGANTARA TOKOH & PAHLAWAN NA
PUSAT INFO TOKOH NASIONAL & PAHLAWAN NASI
Cek Nama Domainf

Cek Nama Domain ?

selamat datang di website kami.
image

BUKU SERIAL TOKOH & PAHLAWAN NASIONAL

Telp: (sms/WA only)


Penerbitan SWARA RESI AktaNotaris 37/Kumham 24/3/2000 Rekening:BRI No: 053801052152509 an. Ferdinand H LTobing : Jl.Apel 1 Depok. Koord. Forum Putra Veteran Pejuang Kemerdekaan RI (PKRI) Ketua Yayasan Glori .Email: redaksi@swararesi.com
Copyright © 2021 swararesi.com · All Rights Reserved