MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

Ganjarpranowo dkk tidak terbukti langgar UU Pemilu tentang kampanye Kepala Daerah , Media mainstream agar proporsional beritakan keputusan Bawaslu Jateng.

image

Koordinator Mediawatch Swararesi.com menghimbau kepada media mainstream agar proporsional dan tidak tendensius mengangkat berita keputusan Bawaslu Jawatengah (Hotel Grand Candi 23/2/19) tentang hasil investigasi pemeriksaan laporan kubu paslon 02 yang merasa ada pelanggaran kampanye dilakukan Ganjarpranowo dkk saat deklarasikan dukungan ke paslon 01 di Solo (26/1/19).

Hasil penelusuran berita mainstream yang ada sementara , mediawatch menemukankan berita detik.com (23/2/19) yang dianggap proporsional yaitu Ganjarpranowo dkk dianggap tidak melanggar UU Pemilu tentang kampanye oleh Kepala Daerah baik secara pidana maupun administratif ini sejalan dengan sikap pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo yang menyatakan Kepala daerah perlakuannya tidak sama dengan  ASN karena mereka adalah pilihan partai politik, sepanjang tidak gunakan fasilitas negara atau tidak kampanye saat hari kerja maka tidak dapat diberi sanksi melanggar aturan di UU Pemilu.Dalam hal Bawaslu menganggap ada pelanggaran aturan UU Pemda tentu sifatnya masih debatable, apakah rekaman saat perkenalan ke media saat konferensi pers masuk katagori kampanye, tentu perlu pendalaman apakah masuk wewenang Bawaslu menguji dan menelaah UU Pemda apalagi menjustified walaupun menurut PP terbaru Bawaslu dapat melakukan fungsi judikasi, hanya apakah boleh dipublikasikan untuk masalah diluar kewenangan Bawaslu.

Tobing harapkan agar media memberitakan yang lengkap dengan diksi yang tepat secara kronologis dan tidak tendensius karena merasa dilindungi UU Pers dengan "hak jawabnya".

Ganjar saat ini melalui twitternya (24/2/19) menunggu klarifikasi salah satu media mainstream (viva.co.id dan kompas.com) yang mempublikasikan di judul berita bahwa Ganjar dkk melanggar aturan ,padahal didalam isi berita media tersebut diuraikan Ganjar dkk tidak melanggar aturan kampanye tetapi langgar aturan UU Pemda yg dikutip dari jurubicara Bawaslu Jateng bukan kutipan dari komisioner Bawaslu Jateng.

Mediawatch swararesi berusaha menghubungi Bawaslu Jateng untuk klarifikasi dugaan ambiguitas penyampaian berita kemedia oleh Bawaslu Jateng pada hari Senin 24/2/19.

Tim Litbang Mediawatch Swararesi.com

Sat, 23 Feb 2019 @23:18


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2019 swararesi.com · All Rights Reserved