MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

Bicara Jalan Tol, ketua PAC PDIP kota Semarang Hendrar Prihadi bukan kapasitas Walikota dan sifatnya internal saat simulasi gladi resik dihadapan pengusaha simpatisan Jokowi.

image

Mediawatch Swara Resi yang mengemban amanat UU Pers ps. 40/1999 pasal 17 khususnya mengawasi pemberitaan media mainstream agar  sesuai dengan kode etik jurnalistik. Tobing sejak awal Januari 2019 "turun gunung" ke Jawa Tengah yang diprediksi merupakan  salah satu daerah yang panas di tahun politik untuk merebut suara  pemilih Legislatif dan Presiden.2019.

Tobing ikut menghadiri  acara simulasi gladiresik silahturami Pagujuban Pengusaha Jawa Tengah (PPJT) dengan calon Presiden RI nomor urut 01 jelang kedatangan Jokowi di MG Setos (2/2) termasuk saat Hendrar didaulat pembawa acara agar tampil kepanggung berperan sebagai Jokowi.

Sejak awal pembawa acara yang notabene adalah salah satu Wakil Ketua  TKN Jokowi-Ma'ruf , Abdul Kadir Karding mengingatkan berulang-ulang kepada peserta silahturahmi yang jumlahnya sekitar 1500 anggota PPJT simpatisan Jokowi bahwa acara silahturahmi ini adalah kampanye dihari libur, sehingga dilarang menyebutkan nama jabatan dari peserta yang hadir yaitu Presiden,Menteri,Gubernur, Walikota dll karena acara ini diawasi Panwaslu dan Diliput media.

Atas dasar itu Mediawatch sangat prihatin usai acara silahturami membaca berita beberapa media mainstream  berlomba-lomba membuat headline dengan mencantumkan jabatan Walikota, bahkan ada media online mainstream yang salah menyebutkan jabatan Hendrar sebagai Wakil Walikota Semarang karena semangat pembuat berita yang terburu-buru dengan asumsi pasti menjadi berita hangat.

Konteks berita akan berbeda bila dijelaskan Hendrar menyampaikan pidatonya saat itu berperan "seolah-olah" Jokowi dengan kapasitasnya saat kampanye itu adalah sebagai  Ketua PAC PDIP Kota Semarang bukan sebagai Walikota Semarang dan sesuai peringatan awal dari pembawa acara meminta para peserta yg hadir (berarti termasuk wartawan) jangan menyebut nama jabatan publik,  disayangkan justru media yang berlomba-lomba mencantumkan jabatan dijudul berita (headline) tanpa penjelasan peran Hendrar saat tampil bicara. Perlu koreksi para pelaku media bahwa peringatan pembawa acara kwalifikasinya  hampir sama dengan "off the record" untuk berita dari narasumber ,dalam hal ini khususnya larangan menyebut nama jabatan pejabat untuk dipublikasikan karena akan menimbulkan mispersepsi dan dimanfaatka para penikmat "bully" dimedia sosial seolah-olah pejabat publik berkampanye untuk paslon tertentu , dan bully ini sudah terjadi sampai saat berita  Mediawatch ini dipublikasikan jam 23.37 (2/2)

Sebelumnya media masa berulang-ulang telah  diingatkan agar ikut menjaga kondusifitas suasana Pileg dan Pilpres 2019. Untuk itu Mediawatch Swara Resi akan mengirim surat Elektronik baik kepada Pimpinan Media maupun Dewan Pers agar segera mengkoreksi dan melengkapi dan meluruskan berita agar lebih kontekstual sesuai kode etik jurnalistik serta pemberitaan kedepan lebih baik.(fredi).

Mon, 4 Feb 2019 @18:32


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2019 swararesi.com · All Rights Reserved