MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

Tangkis Tuduhan Prabowo Media Mainstream Antek , Jokowi harus Moratorium Ratusan Milyard Anggaran Kehumasan K/L & BUMN khususnya yang mengalir kemedia dari APBN,APBD & BUMN. GungunHeryanto : Berita bisa Bias akibat Politik Redaksi Ownership.

image

Direktur  MediaWatch Swara RESI Ferdinand Tobing  merasa Pemerintah perlu  Tangkis Tuduhan Prabowo bahwa Media Mainstream Antek yaitu dengan carai segera  Moratorium Ratusan Milyard Anggaran Kehumasan Kementerian/Lembaga & BUMN  khususnya yang mengalir kemedia dari APBN,APBD & BUMN dalam berbagai bentuk kegiatan kemitraan dengan media termasuk Advertorial , Iklan Jumbo & Sponsorship dari  K/L & BUMN.yang seharusnya cukup dipublikasi di Media/Website Internal K/L & BUMN..Analis Komunikasi Publik Gungun Heryanto dalam diskusi publik(15/12/18) menyatakan pemberitaan media  bisa Bias akibat  Politik Redaksi dari Institusi  Ownership.

Tobing berdasarkan penelitian bertahun-tahun tentang media mainstream daan organisasi media menemukan bermacam-macam kegiatan kemitraan yang menjadi "cash cow" bagi perusahaan media yang mencapai jumlah ratusan milyarddi K/L dan BUMN. (Hasil Riset Konsultan Media Internasional Nielsen 2017).

Bahkan Mediawatch Swararesi pernah menyurati Dewan Pers agar anggaran untuk wartawan dalam bentuk Media Tour ke Bali dll serta dibiayainya beberapa media mainstrean mengikuti kunjungan pejabat negara ke Luar Negeri,kegiatan Sosialisasi oleh PemRed, di hotel berbintang diduga tidak sesuai dengan kode etik Dewan Pers. Hanya sampai saat ini tidak direspons dengan anggapan itu kegiatan yang sudah dianggarkan di APBN.APBD maupun BUMN. Padahal kucuran dana ini membuat adanya rasa "ewuh pakewuh " terhadap pemberi proyek kemitraan dalam hal media akan menjalankan fungsi " watchdog".

Mediawatch pernah melaporkan dugaan kasus suap yang terungkap di pengadilan tipikor dari 16 Media Cetak Nasional ke Dewan Pers, inipun kurang mendapatkan respon.Artinya sudah ada yang salah dari beberapa Media yang berdasarkan UU Pers 40/1999 punya misi sosial tapi secara perlahan tetapi pasti lebih mengutamakan pengembangan perusahaan pers yang pada akhirnya akan memperlemah fungsi kontrol media terhadap K/L dan BUMN.

Mediawatch Swara RESI akan memaparkan temuan dari hasil penelitiannya dalam catatan Akhir Tahun dalam waktu dekat ini di Jakarta.

Pada kesempatan yang lain Ketua Bawaslusaat ditemui MediaWatch di Peninsula Hotel ( 15/12/18) menganjurkan agar usulan Moratorium Anggaran Kehumasan K/L & BUMN khususnya porsi untuk media termasuk bermacam macam kegiatan agar dilaporkan ke DPR,KPU,KPI,Dewan Pers,

Seperti yang dikutip dari Beritaenam.com (6/12/18)  Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto kesal dan menyebut media sebagai antek.

Prabowo merasa media tidak objektif saat memberitakan acara reuni 212.

“Redaksi kamu (wartawan) bilang gak ada orang di situ hanya berapa puluh ribu, itu kan tidak objektif gak boleh dong. Kebebasan pers jurnalis itu harus objektif memberi tahu apa adanya,” tegas Prabowo saat ditemui di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (5/12).

Menurutnya, rakyat tidak akan percaya kepada media jika menyajikan informasi tak objektif. Mantan Danjen Kopassus itu sudah malas berbicara dengan media.

Sun, 16 Dec 2018 @12:45


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2019 swararesi.com · All Rights Reserved