MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

Opini Prof. Muladi, Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center tentang Media Watch

image

Prof. Muladi, Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center tentang pentingnya Media Watch

Prof. Muladi, sebagai ketua tim RUU KUHP nasional, memaparkan bahwa prinsip yang digunakan dalam bidang politik hukum adalah prinsip persamaan dalam hukum, dan "kami tidak melihat insan pers sebagai seseorang atau beberapa orang yang mempunyai privilege (hak istimewa) di dalam negara demokrasi. Yang kami tuntut dalam pidana itu bukan pers sebagai pembawa misi demokratiknya melainkan bagian dari tanggung jawab individualnya, yang mungkin tidak profesional." Yakni,  pers melakukan penipuan, manipulasi  atau malapraktik lainnya.  Jadi "mengapa harus takut pada UU Pidana kalau kita baik, professional. Jadi pidana hanya digunakan kalau memang sangat diperlukan. Contohnya pornografi, yang tidak dapat diatasi dengan hukum perdata."

Mass media penting, kebebasan pers juga penting. Tetapi orang jarang berdiskusi tentang mutu jurnalisme. Di Indonesia, mutu jurnalisme memerlukan pembenahan, dan ini terkait dengan prinsip profesionalisme. Begitu juga dengan tanggung jawab sosial, dan ketiga adalah ketaatan kepada kode etik. "Dalam ketiga hal itu kita masih miskin sehingga pembatasan-pebatasan itu saya kira masih diperlukan,"  kata Muladi. Ia menyayangkan penelitian Reporter Sans Frontiers yang tidak  mengikutsertakan pengukuran tentang mutu jurnalisme.

Agar pers jangan  ingin bebas saja. Pers bebas memang bagian dari demokrasi, tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus diperhatikan; moralitas dari kepentingan yang lain, civil morality, potential victims atau bahkan pernah jadi korban malapraktik pers.

Jadi menurut hemat Muladi, parameter media watch adalah, UUD, acuan kepada instrumen internasional tentang HAM, dan kebebasan mengutarakan pendapat. Pertama, kalau pers melanggar hak orang lain; kedua, bertentangan dengan ketertiban masyarakat, moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Dalam sebuah diskusi internasional pernah dimaklumkan "Universal Declaration of Human Responsibility" (Deklarasi Universal tentang Tanggung Jawab Asasi Manusia) sebagai pasangan dari Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia). Ini akan diajukan ke Sidang Umum PBB oleh International Council yang anggotanya terdiri dari mantan-mantan presiden termasuk B.J. Habibie.

Media Watch THC, kata Yudhista, didirikan tahun 2000 bersamaan dengan peluncuran THC di bawah Media Development Center, dengan kedudukan independen. (Dikutip dari Habibie Center 2005).

Sun, 16 Dec 2018 @12:10


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2019 swararesi.com · All Rights Reserved