MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

Mediawatch : PT Arkadia Digital Media Tbk akui anak perusahaannya PT.Arkadia Media Nusantara (AMN) yang mengelola media online suara.com tidak mempublikasikan rilis Mahkamah Konstitusi tentang adanya Uji Materi Undang Undang Pers No. 40/1999.

image

Terungkap dalam Publik Ekspose PT Arkadia Digital Media Tbk akui kepada Mediawatch Swararesi bahwa anak perusahaannya yang mengelola media online suara.com dengan badan hukum

PT. Arkadia Media Nusantara  tidak mempublikasikan rilis Mahkamah Konstitusi  adanya uji materi UU Pers No. 40/1999  sejak tanggal 3 Juli 2018.

Mediawatch mempertanyakannya karena bila Uji Materi UU Pers dikabulkan akan terjadi perubahan peta bisnis media online khususnya didaerah yang diperkirakan akan melahirkan ribuan media skala ekonomi lebih kecil yang akan lebih mendominasi  ekonomi dan bisnis media didaerah, sehingga prediksi ini seharusnya diketahui para investor yang akan membeli saham yang akan diterbitkan oleh Arkadia.

Pimpinan Redaksi Suara.com  perlu menjelaskan  kebijakannya dengan tidak mepublikasikan Uji Materi tersebut padahal wartawan suara.com "ngepos" di Mahkamah Konstitusi dan mengetahui adanya Press Rilis dari Humas MK, karena sesuai peraturan perundangundangan setiap perusahaan yang akan melakukan penawaran saham kepada investor harus memberikan informasi yang lengkap khususnya terhadap prospektif usaha dari perusahaanya baik melalui publik ekspos maupun media informasi lainnya untuk menghindari "penyesatan" yang mungkin terjadi nantinya. 

Untuk itu Mediawatch yang melaksanakan amanat UU Pers 40/1999 pasal 17, akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang adanya fenomena perusahaan media yang telah melakukan go publik menjadi perusahaan terbuka (bukan hanya suara.com)  , tidak melakukan publikasi adanya dinamika dan masalah hukum antar sebagian  masyarakat pers dengan pemegang otoritas pers seperti Dewan Pers dengan adanya gugatan di Pengadilan Negeri Pusat Jakarta, Ombudsman serta Uji Materi di Mahkamah Konstitusi serta Tuntutan Revisi UU Pers ke Komisi I  di DPR. Padahal peraturan OJK, salah satu syarat perusahaan Go Publik adalah harus transparan terhadap permasalahan yang akan, sedang maupun telah terjadi yang berkaitan dengan usaha maupun bisnis agar calon Investor atau pemegang saham perusahaan terbuka dapat ikut memberi masukan maupun koreksi  kepada perusahaannya.

(Tim Litbang Mediawatch Swarara Resi)

 

Tue, 7 Aug 2018 @20:40


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved