MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

Pemohon Uji UU Pers 40/1999 Tambahkan Pasal Batu Uji & refer kedisertasi Dr. Fadli Zon.Bila dikabulkan Mahkamah Konstitusi, peta Dewan Pers yang cenderung dikuasai pemodal besar yg gurita usahanya kuasai daerah ,akan perhatikan media "wong cilik&

image

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) pada Senin (16/7) di Ruang Sidang Panel MK. Ferdinand HL Tobing selaku Pimpinan CV Swara Resimerasa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (2) UU Pers.

Pemohon Uji UU Pers 40/1999 Tambahkan Pasal Batu Uji & refer ke Disertasi Dr. Fadli Zon tentang Ekonomi Kerakyatan versi Dr.M.Hatta.Bila dikabulkan Mahkamah Konstitusi maka peta komposisi Dewan Pers yang cenderung dikuasai pemodal besar dengan gurita usahanya kuasai daerah  akan lebih memihak media "wong cilik.

Ferdinand harapkan Hakim Majelis Konstitusi mempertimbangkan juga keadilan bagi usaha media didaerah yg mengalami kesulitan berusaha dibidang penerbitan pers bila UU Pers membatasi kesempatan berusaha hanya kepada perusahaan pemodal berbadan hukum seperti PT,Yayasan dan Koperasi saja.Padahal ps 33 ayat 4  UUD NRI 1945 jelas dan tegas bahwa demokrasi ekonomi harus berjalan di Indonesia.

Dalam sidang kedua yang dipimpin Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul tersebut, Pemohon menyampaikan poin-poin perbaikan, di antaranya penambahan pasal yang dijadikan batu uji berupa Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D, dan Pasal 28I UUD 1945, menyertakan kedudukan direktur dalam struktur organisasi perusahaan serta memperkuat definisi dari perusahaan berbadan hukum dan badan usaha menurut ahli. “Berdasarkan bunyi Pasal 28I, kami merasakan perlakuan diskriminatif dengan adanya pemberlakuan UU Pers ini karena yang diakui hanya yang berbadan hukum, sedangkan berdasarkan Pasal 9 ayat (1), setiap WNI berhak mendirikan perusahaan pers,” jelas Ferdinand.

 

Di samping itu, berkaitan dengan dirinya selaku pimpinan  perusahaan penerbitan, Ferdinand pun telah menambahkan keterangan kedudukan hukum dirinya yang memiliki kewenangan bertindak mewakili perusahaan yang dipimpinnya dalam mengajukan perkara yang teregistrasi Nomor 51/PUU-XVI/2018 ini.

 

Sebelumnya, Pemohon menyatakan pasal a quo mengurangi hak konstitusionalnya untuk melakukan usaha sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 28F UUD NRI 1945. Ketentuan a quo juga dinilai memberikan batasan berupa larangan bagi perusahaan pers berbadan usaha (seperti CV) yang tidak tergolong dalam perusahaan berbadan hukum untuk mengelola usaha di bidang pers dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi masyarakat. Di samping itu, tambah Ferdinand, pasal a quo telah meniadakan hak perusahaan berbadan usaha secara ekonomi.

Ditambahkan oleh Ferdinand Ringkasan Disertasi Doktor dari Dr. Fasli Zon Wakil Ketua DPR RI, yang isinya menguatkan uji materi yaitu Pasal 33 UUD NRI 1945 juga berlaku bagi perusahaan perseorangan, konsekwensi dari Demokrasi ekonomi.

 

Menurut Ferdinand, adanya Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/E-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers yang hadir 15 tahun setelah UU Pers diundangkan, tidak memberikan perlindungan hukum atas karya jurnalistik saat pihaknya melaksanakan tugas peliputan dan pemberitaan yang dipublikasikan, baik secara cetak maupun elektronik sebagai pers yang merdeka.Untuk itu, Pemohon  meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Wed, 18 Jul 2018 @12:23


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved