MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

Disertasi Doktor Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI, menjadi referensi Uji Materi , UU Pers Nomor. 40/1999 di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Pemilik Penerbitan Pers berbentuk Perseroan Komanditer.

image

Dinilai Merugikan Usaha Penerbitan Pers berbentuk Perseroan Komanditer , UU Pers Nomor. 40/1999 Diuji di Mahkamah Konstitusi. Adapun pasal yang diuji adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) UU Pers.

Disertasi Doktor Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI,  menjadi referensi Uji Materi  , UU Pers Nomor. 40/1999 di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Pemilik Penerbitan Pers berbentuk Perseroan Komanditer,Ferdinand L Tobing dengan nomor perkara : 51/PUU-XV/2018 dengan sidang perdana Tanggal 3 Juli 2018

Menurut Ferdinand, adanya Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/E-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers yang hadir 15 tahun setelah UU Pers diundangkan, tidak memberikan perlindungan hukum atas karya jurnalistik saat pihaknya melaksanakan tugas peliputan dan pemberitaan yang dipublikasikan, baik secara cetak maupun elektronik sebagai pers yang merdeka.

“Oleh karena itu, Pemohon beranggapan pasal a quo merugikan hak konstitusional untuk bekerja secara bersama dengan asas kekeluargaan dan menimbulkan ketidakadilan yang luar biasa dalam penyelenggaraan usaha di bidang pers,” disampaikan Ferdinand di hadapan sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dengan didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Suhartoyo.

Untuk itu, Pemohon  meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ferdinand yang telah mempersiapkan Uji Materi UU Pers sejak tahun 2014, pada Tahun 2017 di Gedung Parlemen menemui Dr. Fadli Zon usai seminar kebangsaan dan memohon izin mendapatkan risalah buku disertasi Doktor beliau untuk menjadi referensi atau rujukan Ahli dalam pengujian materi UU Pers ke Mahkamah Konstitusi.

Dr. Fadli Zon dalam ringkasan disertasinya " Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta (1926-1959) mengungkapkan dianutnya Demokrasi Ekonomi mendatangkan konsekuensi natara lain dijunjungnya prinsip keadilan sosial dalam tata kelola perekonomian Nasional sesuai dengan bunyi pasal 33 UUD NRI 1945dan prinsip usaha bersama tidak meniadakan bentuk perusahaan perseorangan.

Disamping Dr. Fadli Zon , Ferdinand juga memasukkan referensi dari beberapa Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia yang menyatakan pasal 33 UUD NRI 1945 usaha bersama yang mencakup perusahaan Komanditer.

Sidang lanjutan akan diadakan pada Hari Senin Tanggal 16 Juli 2018 di MK pada pukul 14.00. WIB dengan agenda menyampaikan Perbaikan PUU termasuk penambahan pendapat Ahli yaitu Dr. Fadli Zon.

(Tim Litbang Mediawatch Swararesi.com).

Mon, 16 Jul 2018 @10:49


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved