MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

Ketua Dewan Pers akui ke Ombudsman RI, ada kelalaian administratif tidak beritahu hasil putusan sidang Komisi Pengaduan Dewan Pers ke koordinator Mediawatch. Menkominfo agar evaluasi effektivitas dan kinerja PNS Kominfo di sekretariat pengaduan DP

image

Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo , menjelaskan kepada Ombudsman RI, melalui Surat Nomor : 215/DP-K/IV/2018 Tanggal 23 April 2018. bahwa atas pengaduan Mediawatch ke Ombudsman diakui oleh Dewan Pers ada  kelalaian administratif  yaitu tidak mengirim hasil putusan sidang Komisi Pengaduan Dewan Pers ke koordinator Mediawatch Ferdinand L Tobing.

Media watch dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh UU Pers pasal 17, telah mengirm surat ke Dewan Pers pada tanggal 26 April 2017 untuk meminta klarifikasi berita media Antaranewsw.com ( http://www.antaranews.com/berita/591133/saksi-lippo-biayai-pencitraan-positif-nurhadi )  atas dugaan suap senilai milyaran rupiah  yang dilakukan perusahaan L terhadap 16 Media Cetak Nasional untuk membuat berita pencitraan atas kasus korupsi yang sedang di proses di pengadilan Tipikor Jakarta.

Mediawatch merasa jawaban atas surat tersebut berlarut-larut karena beberapa bulan tidak ada jawaban dan kesimpulan bahkan F.L.Tobing merasa heran bahwa saat ditanyakan S.O.P penanganan pengaduan tidak dapat diperlihatkan oleh petugas yang mengaku mereka adalah PNS Kominfo yang di tempatkan di Dewan Pers.

Karena sudah hampir setahun menunggu jawaban Dewan Pers,Mediawatch  terpaksa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan melaporkan ke Ombudsman RI dengan dugaan adanya mal administrasi di Dewan Pers dalam menangani pengaduan masyarakat khusunya bila yang diadukan adalah Media Nasional yang diduga dominan "menguasai" Dewan Pers.

Mediawatch menghimbau  Menkominfo agar melakukan evaluasi profesionalitas serta kinerja PNS Kominfo yang ditempatkan di sekretariat pengaduan Dewan Pers khususnya tatacara menangani pengaduan masyarakat terhadap Media Mainstream anggota Dewan Pers yang diduga melakukan pelanggaran Etika Jurnalistik karena disamping terlalu lama proses penanganannya timbul kesan adanya "psycholigical barrier"  dalam menangani pengaduan masyarakat terhadap dugaan perilaku koruptif di oknum Media Nasional.

(Litbang Mediawatch swararesi.com)

Tue, 3 Jul 2018 @18:45


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved