MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

Pengacara Partai Hanura Kubu Daryatmo,H.Adi Warman SH, MH MBA Siap Menggugat Penyebar Berita Hoax.

image

 Pengacara Partai Hanura  Kubu Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo SIP, hasil Munaslub Partai Hanura, Adi Warman, SH MH, di dampingi Waketum Partai Hanura Wisnu dan Didi Apriadi menggelar Konferensi pers , sehubungan dengan adanya berita hoax yang sengaja digulirkan kubu Oesman Sapta Odang dan Herry Lontung.di Grand Slipi Tower Jakarta (18/5).

Perkara Partai Hanura yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mendapat perhatian lebih publik dan masyarakat luas karena dipicu oleh adanya pemberitaan terhadap putusan perkara seolah-olah PTUN telah  mengeluarkan Keputusan yang menguntungkan kubu Oesman Sapta Odang. Pemberitaan yang dianggap Hoax tersebut dapat menyesatkan publik dan menimbulkan keresahan bagi para kader dan simpatisan partai Hanura serta membuat masyarakat umum terkecoh dengan fakta sebenarnya.

Kubu Oesman Sapta Odang (OSO)  dan Herry Lontung telah mengklaim bahwa kubu mereka telah memenangkan putusan fiktif positif  PTUN, padahal sengketa ini masih bergulir di PTUN, hal ini yang membuat pemberitaan Hoax di masyarakat luas dan sangat menyesatkan.

Dengan register perkara nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT, pada tanggal 22 Januari 2018 oleh DPP Partai Hanura hasil Munaslub II tahun 2018, oleh Ketua Umum Daryatmo dan Sekjen Sarifuddin Sudding, melawan Kemenkumham sebagai tergugat dan melawan yang mengaku DPP Partai Hanura oleh Oesman Sapta Odang dan Herry Lontung Siregar yang masing-masing sebagai Ketua umum dan Sekjen sebagai tergugat II Intervensi, dengan obyek sengketa untuk membatalkan dalam perkara terhadap surat Kemenkumham dengan nomor : M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti 2015-2020.

Perkara permohonan dengan register perkara nomor : 12/P/FP/2018/PTUN-Jkt, tanggal 17 April 2018 dengan pihak penggugat oleh DPP Partai Hanura kubu Daryatmo, hasil Munaslub II tahun 2018, menurut H. Adi Warman yang juga sebagai kuasa hukum dari Daryatmo dan Syarifudin Sudding, dengan pembatalan SK M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018, sejauh ini masih dalam pemeriksaan di PTUN oleh saksi-saksi yang diajukan oleh para tergugat dua intervensi yaitu Oesman Sapta Odang dan Herry Lontung, akan tetapi sebelumnya pada tanggal 19 maret 2018 majelis hakim PTUN Jakarta mengeluarkan penetapannya  yaitu, mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan sengketa yang dimohonkan oleh penggugat, mewajibkan tergugat Kemenkumham untuk menunda pelaksanaan keputusan nomor : M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 tentang kepengurusan DPP Partai Hanura masa bakti 2015-2020, Memerintahkan kepada panitera PTUN Jakarta untuk memberitahukan berlakunya penetapan ini kepada pihak yang bersengketa dan menunda pembebanan biaya perkara yang timbul akibat penetapan ini sampai dengan putusan akhir.

“Terhadap penetapan putusan tersebut, Kemenkumham sebagai tergugat melaksanakannya dengan baik dan sampai saat ini masih tercantum pada kalimat catatan dalam website resmi dirjen AHU Kemenkumham terkait dengan SK Partai Hanura”, pungkas Adi Warman. (Ferdinand)

Fri, 18 May 2018 @23:49


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Berita Terhangat Minggu Ini
Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved