MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

FORTAPAL : DPR sebaiknya dalami teknik & mekanisme pengambilan keputusan khususnya pelaksanakan fungsi peradilan dari MKEK IDI terhadap Dr.dr Terawan Agus penerima anugerah Bintang Mahaputra.

image

Koordinator FORTAPAL (Forum Alumni Tenaga Ahli Parlemen) Ferdinand L Tobing memberikan saran  kepada komisi IX DPR sebaiknya mendalami teknik dan mekanisme pengambilan keputusan dalam menerapkan fungsi peradilan dari MKEK IDI ketika harus mengambil keputusan khususnya konsideran yang meringankan atas pemecatan sementara dari keanggotaan IDI serta larangan izin praktek selama 12 bulan terhadap Mayjen. Dr.dr  Terawan Agus P penerima anugerah Bintang Mahaputra dan penghargaan lainnya atas jasanya dibidang kedokteran.

Dalam menerapkan fungsi peradilan harus berdasarkan metodologi yang terukur dan berimbang berdasarkan guidance yang baku (SOP) berdasarkan azas keadilan bukan bertujuan penghukuman semata apalagi dipengaruhi justifikasi yg tendensius atau subjektif karena adanya pengaruh perbedaan persepsi dari disiplin ilmu yang berbeda mengingat pengetahuan fungsi peradilan dari para "hakim" diMKEK IDI. 

Seorang hakim seharusnya mempunyai sikap yang melekat pada dirinya saat melakukan fungsi peradilan yaitu,objektif,kompeten dan faktual.Masalah kompetensi anggota MKEK IDI kita tidak ragukan dan yakin mereka terpilih dan dipilih oleh IDI dengan sangat selektif. Bagaimana dengan sikap Objektivitas dan Faktualitas terhadap masalah ini yang masih perlu dipertanyakan.

Ketiga sikap diatas merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki dikuasai siapapun yang diberi amanat untuk menghakimi seseorang dengan prinsip keberhatihatian mengingat hasil keputusannya mempunyai dampak luar biasa bagi karir,reputasi dan lembaga tempat bekerja  yang dihakimi.Untuk itulah dilembaga kehakiman dibentuk komisi yudisial untuk mengawasi para hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan.

Hal ini perlu dipertanyakan oleh komisi IX karena pertanyaan ini bukan mencampuri apalagi intervensi masalah etika, sains dibidang medis dan internal kedokteran/IDI , tetapi untuk transparansi serta pertanggungjawaban profesi atas suatu keputusan yang punya dampak kepada masyarakat.

Dengan timbulnya polemik atas keputusan KMEK yang pernah juga dialami Dr.Warsito dll, tentu menjadi pertanyaan siapakah yg melaksanakan pengawasan atas proses dan hasil keputusan MKEK IDI sudah bersikap adil dan terukur dengan melihat "paperwork" para pengambil keputusan,juga perlu diketahui masyarakat bahwa sebelumnya telah dilakukan proses normatif antara lain pemberian teguran lisan,peringatan tertulis, panggilan klarifikasi dll, disini peran DPR sebagai wakil rakyat yang merasa resah atas keputusan para "hakim" KMEK yang begitu absolut dan tertutup padahal dampaknya dirasakan langsung terhadap masyarakat calon pasien Dr.dr Terawan yang saat ini masuk daftar antri.

Fahri Hamsah, Wakil Ketua DPR RI ,meminta agar MKEK IDI buka bukaan atas proses dan hasil pengambilan keputusan yang direkomendasikan ke PB IDI tersebut.Karena menurut Fahri ada dua aliran etik yaitu aliran alternatif dan aliran baku yg berlaku di IDI.

Disamping itu telah terungkap bahwa belum semua masalah kedokteran mempunyai payung hukum karena perkembangan dan dinamika di ilmu kedokteran begitu cepat sedangkan pembuat regulasi belum dapat mengimbanginya dan ini perlu kebijakan khusus kepada para dokter yg berani membuat terobosan sepanjang telah melalui kajian keilmuan dibidangnya dan terbukti bermanfaat bagi masyarakat berdasarkan data yang ada.

Kepala Balitbangkes Siswanto diacara Rakor di Jakarta (6/4/18) menyatakan untuk uji klinis phase 1 telah dilakukan dan disertasi Ilmiah Dr.dr Terawan sudah diuji di Unhas (Universitas Hasanudin) Makasar.

Selamat bekerja wakil rakyat yang mulia sambil menunggu Kemenkes yang belum mengambil sikap karena diduga faktor kolegial sehingga kegiatan Dr.dr Terawan sudah lama berjalan tidak pernah ada tindakan koreksi.

Komisi IX telah menjadwalkan RDP dengan IDI, KEMENKES dan Dr.dr Terawan Agus Putranto pada hari Senin Tgl. 9 April 2018.

Opini oleh : Ferdinand L Tobing dari Fortapal : Forum Alumni Tenaga Ahli Parlemen mantan Tenaga Ahli Ketua Timja di Komisi IX DPR RI. Komentar anda dapat dikirim via email ke : fortapal@gmail.com

(Foto Istimewa)

Fri, 6 Apr 2018 @11:50


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Berita Terhangat Minggu Ini
Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved