MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

FORTAPAL : Mensesneg/setkab & KASN jangan kebobolan lagi dengan meneruskan Surat Ketua DPR ke Presiden dasar terbitnya Kepres pengangkatan Pejabat Tinggi Madya padahal surat usulan ketua DPR diduga melanggar UU ASN .

image

Koordinator FORTAPAL (Forum Tenaga Ahli Peduli Parlemen) F.L.Tobing,menyarankan  KemenSetneg & KASN (Komisi ASN) agar tidak  meneruskan surat Ketua DPR ke Presiden untuk terbitkan Kepres pengangkatan Sekjen dan Badan BKD , tanpa seleksi terbuka bila dianggap  melanggar UU ASN .Pasca Setya Novanto ditahan  sementara waktu bila perlu Setjen dan BK DPR RI disubordinasikan ke Kementerian Sekretariat Negara, sembari melakukan penata ulang manajemen birokrasi yang selama di pimpin Ketua DPR Setya Novanto banyak kebijakan yang diduga melanggar UU ASN seperti pengangkatan Sekjen dan Kepala Badan Keahlian tanpa proses Seleksi Terbuka.

Penyimpangan yang kasat mata antara lain proses rekrutmen Kepala Badan Keahlian dan Sekjen DPR tanpa dilakukan seleksi terbuka seperti yang diamanatkan oleh UU ASN. Diduga kebijakan ini diambil agar pejabat tersebut mudah diatur untuk mengambil kebijakan untuk kepentingan Ketua DPR. Walaupun kebijakan ini dikritisi para pengamat, ICW, KASN, Media Nasional dan Lembaga lainnya, dengan entengnya dijawab karena eselon selevel maka cukup diadakan rotasi untuk pejabat Tinggi Madya.Akibatnya jabatan penting tersebut diisi oleh pejabat yang akan memasuki pensiun (senioritas) bukan meritrokasi yang berarti masih menganut pola suksesi sebelum adanya UU ASN.

Akibatnya sebagai "tanda terimakasih"Kebijakan Setjen DPR terdapat beberapa kebijakan dukungan setjen DPR  di "warnai"kepentingan amankan citra Ketua DPR, padahal seharusnya jelas dan tegas dalam Perpres No. 27/2015 tentang Sekjen dan Kepala Badan Keahlian DPR  adalah sebagai unsur penunjang DPR secara kelembagaan.

Salah satu contoh baru-baru ini Plt.Sekjen DPR mengeluarkan surat "sakti"ke Ketua KPK agar pemanggilan Ketua DPR sebagai saksi harus seizin Presiden, padahal Ketua DPR statusnya tersangka dugaan korupsi yang menurut ahli hukum pidana termasuk pidana khusus.

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedududukan sebagai Kesekretariatan Lembaga. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Perpres Nomor 27 Tahun 2015 tentang Setjen dan BK DPR RI) dinyatakan bahwa Setjen dan Badan Keahlian DPR RI adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI. Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian.

Koordinator Fortapal F.L. Tobing saat menjadi Tenaga Ahli di salah satu Komisi di DPR, dengan latar belakang sebagai konsultan senior SDM, dapat melihat kompetensi beberapa pejabat dibirokrasi DPR yang cenderung biasa-biasa saja, salah satu ukurannya pada tahun 2010 oleh Kemenpan & RB kinerja Setjen DPR dinilai paling Rendah dibanding Kementerian dan Lembaga Pemerintah yang lain, dengan nilai CC.

Dengan ditersangkakan mantan Ketua Koordinatoriat Wartawan MPR, HM ,terungkap bahwa kedekatannya dengan Setya Novanto sudah berlangsung cukup lama sehingga terjawab sudah keluhan masyarakat yang merasa berita yg merugikan SN cenderung beritanya tidak muncul dimedia nasional. Contohnya antara lain  berita dilaporkannya Setya Novanto ke MKD karena diduga melanggar UU ASN sejak tahun 2015 tidak jelas prosesnya karena tidak ada satupun media di parlemen yang mengangkat berita tersebut.Akibatnya MKD merasa laporan pelanggaran UU ASN bukan hal yang penting karena tidak diangkat Media Nasional.. Demikian juga berita saat Majelis Hakim disidang Majelis Komisi Informasi Pusat yg keputusannya  mengalahkan Setya Novanto selaku ketua DPR karena tidak  membuka informasi yang diminta pelapor dari masyarakat.Padahal rilis jalannya sidang Komisi Informasi Pusat sudah dikirim ke Koordinator dan wartawan Media Parlemen dan Biro Pemberitaan Setjen DPR sejak sidang pertama tetapi tidak ada satupun wartawan yang meliput dan memberitakannya  disamping itu banyak lagi keluhan masyarakat tentang kesan media dilingkungan Parlemen diduga dipengatuhi  Biro Pemberitaan DPR.Apakah ada kaitannya aggaran untuk media parlemen cukup besar bisa membuat pena tumpul masih perlu diuji.

Selanjutnya Tobing mengharapka perlu adanya Reformasi Birokrasi dilingkungan Setjen DPR agar tidak terkontaminasi kepentingan pribadi ketua DPR disamping itu perlu rekrutmen Jabatan Tinggi Madya di Setjen DPR khususnya jabatan Sekjen DPR dilakukan secara terbuka sehingga nantinya didapatkan tenaga profesional non PNS , bukan pejabat yang jelang pensiun karena senioritasnya dihadiahi Jabatan sekjen DPR tanpa seleksi terbuka dan melanggar UU ASN. 

Komentar dan tanggapan anda dapat dikirim ke email : redaksi@swararesi.com

Mon, 20 Nov 2017 @18:32


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved