MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

OPINI : Selamat datang Sistem Pengupahan Berkeadilan untuk Kesejahteraan Pekerja. Perusahaan Media wajib menerapkannya sebagai syarat terverifikasi oleh Dewan Pers.?.

image

Terhitung tanggal 23 Oktober 2017 Pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan diwajibkan

menerapkan Struktur Skala Upah (SSU) dengan sanksi administratif bagi yang mengabaikannya.

Hal ini merupakan realisasi pernyataan  Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakari, pada tahun 2014 bahwa saatnya menggeser dari wacana upah kesistem pengupahan.

 Sebagai pelaksanaan Pasal 92 Ayat 2 dari UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah telah menerbitkani Peraturan Pemerintah yaitu PP Pengupahan No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)  No.1 Tahun 2017 tentang Struktur Skala Upah yang berisikan antara lain , mewajibkan perusahaan menerapkan struktur skala upah (SSU) sejak tanggal 23 Oktober   2017.

Para Praktisi dibidang HRD Manajemen /Personalia berkeyakinan bahwa pengelolaan tenaga kerja perusahaan perlu didukung oleh-sistem-sistem yang baik sehingga peningkatan efektivitas tenaga kerja dapat dicapai seperti yang diharapkan.Salah satu fungsi  pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah mempunyai sistim penggajian atau pengupahan yang efektiv dan kompetitif.Dengan sistim pengupahan yang jelas, dan adanya jenjang kepangkatan yang jelas pula, maka karyawan atau pekerja mempunyai motivasi yang lebih baik dalam meningkatkan  produktivitas kerja yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan Perusahaan.

Sistem pengupahan yang “ideal” yaitu adil (Internally Equitable) dimana pemberi upah harus mempertimbangkan besar kecilnya kontribusi kepada perusahaan dan bersaing (external competitive) yaitu tingkat upah yang ditawarkan harus menarik dan kompetitif dibanding perusahaan lain yang sama kegiatan usahanya.Sistem pengupahan harus sederhana , mudah dimengerti oleh pekerja/buruh , serta terjangkau sesuai kemampuan keuangan perusahaan dan mempunyai  legalitas sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Salah satu bentuk system Pengupahan adalah menerapkan SSU melalui perundingan bipartit diperusahaan dan hasilnya dimasukkan dalam Peraturan Perusahaan  (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Proses penyusunan SSU harus melalui tahapan Analisa Jabatan, Evaluasi Jabatan, Penentuan Harga Jabatan (Job Pricing) dan perancangan Jenjang Kepangkatan (Job Grading) dengan menggunakan metode berjenjang disesuaikan skala usaha perusahaan.

Dalam Petunjuk pelaksanaan penyusunan SSU yang dilampirkan di Permenaker  Nomor 1 Tahun 2017 lebih lengkap dan detail dibandingkan dengan petunjuk di lampiran  Keputusan Menteri Tenaga Kerja  No. 49/Men/IV/2004 tentang Ketentuan SSU dimana tujuannya adalah memberikan kemudahan pemahaman baik Manajemen Perusahaan maupun Wakil Serikat pekerja.

Menurut Direktur Pengupahan  Adriani dari Ditjen PHI & Jamsos Kemenaker saat acara penutupan Konsolidasi Dewan Pengupahan Nasional di Jakarta ( 11-14 Oktober 2017)  menyatakan walaupun isi kedua Peraturan Menteri tersebut sama tujuannya yaitu agar Perusahaan menerapkan SSU, ada perbedaan  yaitu untuk Permenaker No.1/2017 ada termuat ketentuan tentang kewajiban perusahaan menerapkannya dengan pemberian sanksi administrasi bagi perusahaan yang belum menerapkannya  sejak tanggal 23 Oktober 2017, yaitu Pemerintah dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan,   tidak akan mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP) maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Sebenarnya aturan  penyusunan SSU diperusahaan sudah  sejak Tahun 2004  dibuat oleh Menteri Tenaga Kerja melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja  No. 49/Men/IV/2004 telah diatur agar perusahaan menerapkkan SSU, oleh karena itu sebagian perusahaan besar dan menengah sudah menerapkan SSU. Menurut Presiden KSPI Said Iqbal (2016) diperkirakan sekitar 25% perusahaan sudah menerapkan SSU. Adapun Perusahaan yang sudah menerapkan SSU antara lain Perusahaan Industri Manufacturing ,Pertambangan & Energi, Perdagangan, Perhotelan, Perbankan, Usaha jasa  termasuk Perusahaan Penerbitan atau Media Mainstream. Kebetulan Penulis saat mengikuti Workshop SSU  Program Eksekutif di PPM Manajemen (1984), satu angkatan dengan seorang HRD Manager dari perusahaan Media Nasional  yang telah menerapkan SSU dan saat ini perusahaan Media tersebut berkembang pesat dengan jaringan usaha yang luas.

Tujuan dan manfaat dari penerapan SSU untuk menjamin keadilan pengupahan bagi pekerja yaitu untuk kesetaraan upah (Equal Pay for Equal Job) akan membuat nyaman bekerja dan menciptakan suasana kondusif untuk peningkatan produktivitas kerja yang pada akhirnya perusahaan akan merasa puas, karena upah yang diterima perusahaan dalam bentuk produktivitas yang seimbang dengan upah yang dibayarkan.

Permasalahannya banyak perusahaan yang ragu diterapkannya SSU dengan asumsi disamping rumit juga akan menimbulkan beban meningkatnya biaya tenaga kerja (Labor Cost) serta pekerja akan mengetahui besaran gaji Manajemen sehingga dikuatirkan akan menimbulkan gejolak diperusahaan.

Padahal berdasarkan pengalaman penulis yang pernah memimpin Tim Penyusun SSU  sebagai Ketua Steering Committee diindustri skala besar dan perusahaan skala menengah, hasil penyusunan SSU bisa disesuaikan dengan anggaran tenagakerja (Labor Cost) sesuai kemampuan keuangan perusahaan. Kalaupun kemudian terpaksa ada penyesuaian upah  harus dilakukan bisa disesuaikan secara bertahap dan tetap disesuaikan dengan kemampuan perusahaan,  sedangkan mengenai kerahasiaan besaran gaji manajemen tetap bisa dilakukan karena Tim Analisa jabatan merupakan perwakilan Manajemen dan Pekerja yang diwajibkan  menjaga kerahasiaan sesuai dengan peraturan perusahaan yang ada. Untuk mengatasi  masalah kerumitan disain atau penyusunan SSU,  Kementerian Ketenagakerjaan  sudah memberikan pedoman dan tatacara penyususnnan SSU secara detail dan mudah dipahami untuk diterapkan, disamping itu Dirjen PHI & Jamsos Hayani Rumondang, memberikan informasi bahwa saat ini Kemenaker sedang menyusun Aplikasi SSU untuk dapat menjangkau peserta pelatihan secara daring/online  lebih luas skala Nasional. Salah satu lembaga Manajemen di Jakarta sudah melakukan Training Online SSU  dan sangat diminati para manajer maupun pekerja diperusahaan karena disamping murah , jangkauannya secara Nasional tanpa harus meninggalkan pekerjaan. Sehingga masalah kerumitan diharapkan dapat diatasi khususnya perusahaan yang didaerahnya belum atau tidak ada konsultan SDM bidang SSU.

Jadi perlu ditekankan bahwa  tujuan utama penyusunan SSU adalah terciptanya sistim jenjang kepangkatan (grading) yang jelas dan adil dan transparan untuk mencapai kesejahteraan pekerja , karena saat penyusunan SSU  melibatkan Pihak Manajemen dan Pekerja dengan metode dan standar yang telah dibuat pedomannya secara terperinci oleh Pemerintah melalui Permenaker No.1/2017.

Daniel Kotzer, spesialis upah regional (Asia Pacifik) ILO (International Labour Organization) dalam presentasinya di acara Konsolidasi Dewan Pengupahan Nasional (Jakarta 12/10/17) menyatakan dalam menyususn Sistem Pengupahan Nasional buatlah sekompleks mungkin. tetapi tetap sesederhana mungkin.

Diharapkan setelah Era Upah Layak (Kewajiban Penerapan Upah Minimum)  sekarang tiba saatnya Perusahaan dan Pekerja menerapkan Upah berkeadilan dan kompetitif melalui kewajiban penerapan SSU untuk mencapai kesejahteraan pekerja.

 Penulis : Ferdinand L Tobing

- Sekjen HIMARI (Himpunan Praktisi dan Ahli Remunerasi Indonesia0)

- Koordinator Mediawatch. Mantan Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI.

- Koordinator Alumni Program  Eksekutif Development PPM Manajemen.

- Koordinator Pos Klinik Konsultasi Pengupahan di Semarang (Jawa Tengah) *

- Mantan Praktisi,Akademis dan Ketua SPSI Industri Besar (Manufacturing) di Jawa Barat.

Komentar ke Email : fortapal@gmail.com

Sat, 21 Oct 2017 @15:40


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Berita Terhangat Minggu Ini
Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved