MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

Jelang 3 Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres JK, Berantas Korupsi dan Ubah Paradigma Menjadi Indonesia Sentris

image

 Tidak terasa masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa saat lagi, tepatnya 20 Oktober 2017, akan memasuki usia tiga tahun. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku merasakan waktu tiga tahun pemerintahannya berlalu begitu cepat karena terbawa ritme kerja yang tidak pernah mengenal waktu.

“Kalau orang bilang cepat banget, sangat cepat sekali, apalagi kita apa, terbawa arus kerja yang apa ya, yang enggak kenal waktu semuanya, tahu-tahu sudah tiga tahun,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam wawancara khusus dengan LKBN Antara menyambut tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/10).

Ritme kerja Presiden Jokowi memang begitu padat dengan kerapnya melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk meninjau langsung jalannya proyek-proyek infrastruktur di samping untuk memastikan sejumlah program kerja berjalan dan diterapkan sesuai target dan sasaran.

Dalam tiga tahun, Presiden juga merasakan mulai melihat sejumlah proyek infrastruktur mulai mendekati rampung bahkan keseluruhan program dalam tiga tahun pemerintahannya diyakininya sudah akan mencapai 60 persen atau dua pertiga dari target.

“Ya kalau melihat, kalau melihat sisi kayak infrastruktur, itu ya sudah mendekati ke-60 (persen) nanti akan kelihatan ya akhir tahun ini berapa jalan yang sudah selesai atau paling kelihatan sekali ya tahun depan akan kelihatan sekali,” kata Presiden.

Di tahun ini sebagai tahun percepatan, menurut Presiden, proses yang telah berjalan sejatinya untuk mengubah paradigma pembangunan yang semula cenderung Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris.

Ia mencontohkan proyek infrastruktur yang tersebar banyak di berbagai daerah misalnya di Kalimantan ada 24 proyek infrastruktur, di Sulawesi ada 27, kemudian di Maluku dan Papua ada sekitar 13 proyek baik berupa bendungan, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, dan berbagai proyek lain.

Presiden Jokowi meyakini proyek-proyek itu baru akan terlihat dan dirasakan hasilnya terutama pada tahun depan yang sekaligus berarti pemerataan pembangunan mulai terjadi. “Kelihatan sekali akan tahun depan artinya pemerataan pembangunan akan mulai kelihatan, mungkin tahun depan ya 80 persen,” ujarnya.

Pembebasan Lahan dan Regulasi

Mengenai hambatan yang paling dirasakan, menurut Presiden Jokowi, masih seputar persoalan di lapangan termasuk masalah pembebasan lahan meskipun tidak sebanyak pada tahun pertama.

“Kedua terlalu banyaknya regulasi terlalu banyak peraturan entah UU, entah PP, entah Perpres, entah Permen, entah Perda, entah Pergub, entah Perwali, entah Perbupati itu yang ruwet sehingga birokrasi kita tidak bisa bergerak cepat,” ungkap Presiden.

Peraturan itu dinilai Presiden ada yang tumpah tindih dan lain-lain, padahal pada intinya Presiden ingin agar regulasi justru bisa mempercepat dan mempermudah orang untuk melakukan sesuatu, cepat memutuskan, dan cepat bertindak.

“Karena perubahan global kan cepat sekali kalau kita tidak bisa mengikuti perubahan seperti itu gara-gara peraturan yang kita buat sendiri kan lucu sekali,” pungkas Presiden.

Dukung Penguatan KPK

 

Meskipun tidak semua pihak suka dengan pekerjaan pemberantasan korupsi yang dilakukan penegak hukum, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintahan terus mendukung pemberantasan korupsi dan penguatan Komisi Pemberantan Korupsi (KPK).

“Saya rasa tidak usah bolak-balik saya sampaikan bahwa kita mendukung penguatan KPK,” kata Presiden Jokowi.

Konkret saja, Presiden mengemukakan sebentar lagi dirinya akan mengeluarkan perpres (peraturan presiden) atau inpres (instruksi presiden) untuk sisi pencegahan.

Yang paling pentingnya, menurut Presiden, intinya adalah agar semua kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah harus menyiapkan e-budgeting, e-planning dan e-procurement.

Aturan itu sejalan dengan rekomendasi KPK untuk melakukan perbaikan sistem pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mendapat “menu wajib” di tiga sektor yaitu pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan layanan publik yang diterapkan melalui e-planning dan e-budgetingatau e-government, pendirian Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang mandiri, serta pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Itu untuk pencegahan, tapi mengenai penindakan hukum ya silakan mau OTT (Operasi Tangkap Tangan), ada KPK, Saber Pungli sudah kita bentuk,” tambah Presiden.

Masih Jadi PR

Diakui Presiden Jokowi, bahwa korupsi masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintahan yang sudah hampir memasuki tahun keempat pada 20 Oktober 2017 ini. Karena itu, menurut Presiden, penegakan hukuram harus lebih dipertegas.

“Bahwa korupsi ini masih menjadi musuh terbesar kita ya memang pekerjaan besar kita bersama untuk menyelesaikan. Saya kira penegakan hukum harus lebih dipertegas, Saber Pungli juga, hal kecil-kecil juga kita awasi,” ungkap Presiden.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, bahwa yang namanya pemberantasan korupsi pasti ada rakyat semuanya senang tapi kan ada juga yang tidak suka, dan itu merupakan pekerjaan kita bersama. Tidak mungkin kita sendiri-sendiri bekerja menyelesaikan ini.

Ia menyebutkan, untuk memberantas korupsi, mental antikorupsi harus dikenalkan sejak dini, kepada anak-anak, sambung Presiden. “Kalau kita tidak memulainya dari anak-anak, generasi berikutnya ya tidak akan ada pembaruan apa-apa,” ujarnya.

 ( Dikutip dari :berita menpan.go.id : ARL/Humas MenPANRB/Antara/Setkab)

Thu, 19 Oct 2017 @17:04


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved