Opini : Keyakinan JPU memenangkan perkara, dipatahkan Majelis Hakim dengan temuan fakta persidangan bahwa dakwaan JPU ke Ir.Soegiharto (Hoky) tidak terbukti & diperkuat Yurisprudensi Mahkamah Agung.Mobil Tahanan Kejari Bantul batal digunakan Hoky.

image

Opini : Keyakinan Jaksa Penuntut Umum (JPU)  memenangkan perkara dengan tuntutan hukuman tinggi dan denda besar serta terdakwa Hoky langsung ditahan dengan harapan posisi majelis hakim dilematis, berhasil dipatahkan Majelis Hakim PN Bantul dengan temuan fakta persidangan bahwa dakwaan JPU ke Ir.Soegiharto (Hoky) Ketum APKOMINDO,  tidak terbukti bersalah & diperkuat Yurisprudensi Mahkamah No.AgungNo.475K/Pdt.Sus/2010  bahwa Logo organisaasi tidak dapat diatasnamakan atau dimiliki  pribadi atau perseorangan.

Majelis Hakim PN Bantul yang dipimpin Ketua Subagyo SH.M.Hum, membebaskan  Ir. Soegiharto (Hoky) Ketum Apkomindo dari semua tuntutan pidana maupun denda  termasuk memerintahkan harkat dan martabat Ir.Soegiharto (Hoky) dipulihkan.

Atas Tuntutan JPU yaitu 6 (enam) tahun penjara, denda Rp. 4 Milyard dan terdakwa langsung ditahan sebenarnya telah membuat dilematika bagi Majelis hakim untuk mengambil keputusan.

Untuk itu kita dapat melihat pandangan seorang mantan hakim pengadilan negeri (Ketut Darpawan) tentang paradigma keputusan hakim sbb  (lihat artikel : http://www.hukumpedia.com/ketutdarpawan/pengaruh-surat-tuntutan-pidana-bagi-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-pemidanaan )

Rutinitas sebagian hakim menentukan pidana dengan cara perhitungan matematis sederhana didasarkan pada tuntutan pidana , yang masih terus terpelihara hingga kini, menurut pandangan saya sangat memperihatinkan dan berbahaya bagi dunia peradilan. Tidak saja karena membuat hakim seolah-olah menundukkan diri pada kehendak penuntut umum, tetapi juga berpotensi mengorbankan keadilan. Mengapa demikian? Karena hakim tidak mengetahui apa metode yang digunakan oleh penuntut umum dalam menentukan berat ringan sanksi pidana yang dituntutnya. Jika terjadi disparitas dalam surat tuntutan antara satu perkara dengan perkara lain yang sejenis, sedangkan tingkat kesalahan terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan sama, maka putusan hakim yang hanya didasari atas perhitungan matematis minimal setengah atau dua pertiga dari tuntutan pidana tersebut bisa berujung pada ketidakadilan. Sekalipun ada anggapan disparitas pemidanaan adalah sebuah keniscayaan, mengingat setiap perkara pidana, meskipun sejenis, memiliki perbedaan-perbedaan yang akan mempengaruhi hakim dalam penjatuhan pidana, namun disparitas pemidanaan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, setiap pemidanaan harus memiliki dasar argumentasi yang kuat.

Jika pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, yakni setengah atau dua pertiga dari tuntutan penuntut umum dianggap adil, setelah mempertimbangkan berbagai variabel seperti berat ringan kesalahannya, nilai kerugian atau akibat yang ditimbulkan pada korban, cara terdakwa melakukan perbuatannya, sikap terdakwa setelah melakukan tindak pidana atau sikap terdakwa selama persidangan, dan lain sebagainya, maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun, jika penjatuhan pidana didasarkan semata-mata pada perhitungan matematis minimal setengah, dua pertiga, atau sama dengan tuntutan yang diajukan untuk menghindari adanya upaya hukum atau menghindari kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak sepatutnya muncul, maka praktik tersebut sudah melenceng dari kewajiban hakim dalam memutus perkara. Bisa dikatakan bahwa dalam situasi seperti itu, hakim tidak bersungguh-sungguh dalam mengadili suatu perkara.

Dari uraian diatas kita dapat simpulkan bahwa Majelis Hakim PN Bantul dalam memutuskan bebasnya Hoky,bukan dengan pidana setengah atau dua pertiga dari tuntutan JPU Kejari Bantul,  benar-benar berdasarkan pertimbangan yang sungguh-sungguh dan berkeadilan bukan sekedar matematis sederhana dan rutinitas , dengan asumsi walaupun JPU melakukan Uapaya Hukum atas Keputusan bebas Hoky, dengan adanya Yurisprudensi MA tersebut nantinya Pengadilan Tinggi maupun MA akan merujuk kepada  Yurisprudensi tersebut.

Bagaimana pendapat anda ? Silahkan email ke : redaksi@swararesi.com

( Tampak Foto : Mobil kejaksaan Negeri Bantul telah stanby sejak siang sampai dengan sidang pengadilan Ir.Soegiharto diadakan,mobil dengan sopir  tepat berada dipintu sebelah Majelis Hakim PN Bantul bersidang  senin tgl. 26/9/17) 

( Opini oleh Litbang swararesi : F.L.tobing)

Tue, 26 Sep 2017 @11:42


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 2+4+1

Copyright © 2017 swararesi.com · All Rights Reserved