Mediawatch : KemenKominfo dapat meniru Kemenkes menerbitkan Kepmen melarang Iklan yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan seperti yang diungkap Ombudsman bahwa pengembang Maikarta diduga melanggar UU No. 20/2011 tentang Rumah susun.

image

Koordinator Mediawatch Swararesi F.L.Tobing menyarankan KemenKominfo dapat meniru Kemenkes menerbitkan Keputusan Menteri melarang Iklan yang diduga melanggar Peraturan Perundang-Undangan seperti yang diungkap Ombudsman bahwa pengembang Maikarta diduga melanggar UU No. 20/2011 tentang Rumah susun.

Komisioner Ombudsman Alamsyah Siregar menilai praktik pemasaran yang dilakukan Lippo ini melanggar Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Hal ini terungkap  dalam diskusi terbuka antara Ombudsman dan Lippo Group sebagai pengembang Meikarta di kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (8/9/2017).

Kata Alamsyah, mengacu pada UU Rusun, promosi baru boleh dilakukan jika proyek yang dipasarkan telah mengantongi izin.

Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 42 ayat (2), yaitu pelaku pembangunan sekurang-kurangnya harus memiliki kepastian peruntukan ruang, hak atas tanah, status penguasaan rusun, dan jaminan atas pembangunan rusun.

"UU menyatakan  marketing tidak boleh dilakukan dilakukan sebelum perizinan selesai? Kebiasaan ini di properti, termasuk Meikarta kayaknya promosi dibiarkan jalan terus," ujar Alamsyah.

Dia juga mempertanyakan, dengan bergulirnya praktik ini di sektor properti, berarti pemerintah telah melakukan pembiaran akan penegakkan aturan.

Koordinator Mediawatch F.L.Tobing berpendapat seharusnya Dewan Pers melakukan teguran terhadap Media Mainstream yang secara menyolok lakukan  pemasangan Iklan Jumbo tentang Meikarta.Hanya saja Dewan Pers akan gamang untuk melakukan koreksi internal mengingat laporan Mediawatch atas dugaan adanya aliran dana ke 16 Media Cetak Nasional untuk pencitraan yang dikemas "konsultan media" yang kebetulan  dilakukan oleh perusahaan besar yang saat ini ada kaitannya dengan pengembangan  Meikarta, Dewan Pers tidak bisa melakukan apa apa untuk mengeluarkan klarifikasi berita yang terungkap disidang Tipikor beberapa waktu yang lalu.

Diharap Negara hadir hadapi Powerfullnya Pemilik Media Mainstream yang tetap memasang Iklan Jumbo walaupun sudah dinyatakan langgar Peraturan Perundang undangan oleh Ombudsman

Salah satu solusi yaitu Kementerian Kominfo dapat mengeluarkan Kepmen yang melarang Media memasang Iklan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.Hal ini sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang melarangan iklan obat-obatan yang tidak sesuai peraturan perundang undangan dan pernah menegur beberapa Media Nasional yang tetap "membandel".

Mengapa harus Kemenkominfo karena disamping secara struktural Kominfo menempatkan PNS Kominfo disekretariat Dewan Pers, juga kita ketahui Dewan Pers dibiayai APBN.

Bagaimana Pendapat Anda ? Silahkan kirim pendapat anda ke redaksi@swararesi.com

 

Mon, 11 Sep 2017 @17:00


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 9+9+5

Copyright © 2017 swararesi.com · All Rights Reserved