Mediawatch : Dilaporkannya 3 media massa ke Polda Metro Jaya oleh Dirdik KPK tanpa melalui Dewan Pers perlu dicermati insan pers . Menkominfo agar evaluasi effektivitas penempatan PNS di Sekretariat Dewan Pers.

image

Koordinator  Mediawatch  F.L.Tobing  mencermati adanya fenomena Dewan Pers akan ditinggalkan oleh masyarakat yang merasa pribadinya  diperlakukan tidak adil oleh pemberitaan media massa.   Dilaporkannya 3 media massa ke Polda Metro Jaya  oleh  Dirdik KPK  tanpa melalui Dewan Pers sebagai gambaran puncak gunung es adanya sumbatan penanganan pengaduan di Dewan Pers.

Temuan Mediawatch dalam menangani pengaduan masyarakat Sekretariat Dewan Pers agak gamang saat diminta menjelaskan kriteria skala prioritas penanganan surat pengaduan masyarakat.

Mediawatch yang menyampaikan pengaduan untuk meminta klarifikasi atas adanya dugaan oknum 16 Media Cetak Nasional akan menerima dana " pencitraan"  oleh perusahaan besar dengan alokasi dana yang dikemas  untuk "konsultan media" yang terungkap disidang pengadilan Tipikor .

Pengaduan ini disampaikan karena saat diskusi diacara media gathering di Mabes Polri yang saat itu dihadiri Div Humas Brigjen Pol Rikwanto, Ketua Dewan Pers Yoseph  tidak bisa menjelaskan secara tuntas dan meminta Mediawatch agar memasukkan pengaduan ke Dewan Pers.

Padahal pertanyaan Mediawatch diberikan sesuai arahan dan saran anggota DPR Komisi I Tantowi Yahya  (FPG) dan Hasan Syarief (FPD) diakhir 2016.

Koordinator Mediawatch swararesi terkejut mengikuti proses penanganan surat pengaduan "ala" Dewan Pers. Setelah 3 (tiga) bulan tidak ada kabar, balasan baik komunikasi melalui telepon atau surat, maka Mediawatch mendatangi Sekretariat Dewan Pers bagian pengaduan.Kepala Bagian Pengaduan menjelaskan bahwa proses lama karena pengaduan banyak yang masuk, bukan karena yang diadukan ini Media Mainstream karena aparatur Sekretariat Dewan Pers adalah PNS yang merupakan subordinasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pejabat PNS di Sekretariat Dewan Pers bahkan disibukkan "menyelidiki" kelembagaan Mediawatch swararesi apakah berbadan hukum bukannya melihat permasalahan secara substansial ,padahal keberadaan mediawatch melaksanakan amanat UU Pers pasal 17 tentang pelibatan masyarakat untuk mengawasi Dewan Pers. Mediawatch sendiri operasionalnya tidak dibiayai "Iklan Jumbo" ataupun APBN, walaupun sekitar 3 tahun lalu Ketus SPS Dahlan Iskan sependapat dengan F.L.Tobing bahwa Mediawatch sebaiknya "Otonom" dan rekomendasi Presiden melalui Kantor Sekretariat negara saat itu sudah dikirimkan ke Kantor Menkominfo.Tujuannya agar Mediawatch effektivitasnya kerjanya lebih baik.Mediawatch berusaha menghubungi Ketua Dewan Pers Yoseph melalui WA tapi sayangnya tidak direspons.

Kepada Menteri Kominfo Rudiantara, F.L.Tobing secara lisan sudah pernah menyampaikan hal ini disaat acara diskusi di Jakarta Theater dikawasan Thamrin beberapa waktu yang lalu.

Untuk sementara bisa dimaklumi mengapa pejabat selevel  Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Brigjen Aris Budiman melaporkan 3 media massa ke Polda Metro Jaya bukan mengadukan ke Dewan pers.Kemungkinan Aris Budiman ingin laporannya cepat diproses oleh Polda Metro jaya yang kinerjanya semakin diapresiasi oleh Masyarakat yang mengalami gangguan Kamtibmas.

Bagaimana Pendapat anda? Silahkan kirim ke Email : redaksi@swararesi.com

(Kolom Opini oleh Koordinator Mediawatch Swararesi).

Thu, 7 Sep 2017 @20:31


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 3+6+2

Copyright © 2017 swararesi.com · All Rights Reserved