KPK diadukan Mediawatch ke Pansus Angket KPK, diduga tebang pilih tidak menindak lanjuti temuan kasus dugaan suap keoknum Media Cetak Nasional untuk "Memoles" berita perusahaan terlibat korupsi di Pengadilan Tipikor.

image

Koordinator Mediawatch Swararesi F.L.Tobing  Pagi ini (18/8/17) menyambangi posko pengaduan Pansus Angket KPK menyampaikan surat pengaduan keposko Pansus Angket KPK, atas dugaan adanya pembiaran oleh KPK  tidak menindak lanjuti temuan kasus dugaan suap keoknum 16 Media Cetak Nasional untuk  "Memoles" berita perusahaan terlibat korupsi di Pengadilan Tipikor.

Dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta , Rabu 19 Oktober 2016 terungkap adanya oknum 16 Media Cetak dialokasikan dana masing masing sekitar Rp. 450 - 600 juta, untuk mengkondisikan atau "memoles" berita perusahaan besar yang terlibat kasus korupsi menjadi positif, seperti yang dibacakan Jaksa dipersidangan berdasarkan surat elektronik yang diterima jaksa. (lihat berita antaranews.com tgl.19 Oktober 2016).

SejakNovember 2016, Mediawatch Swararesi melakukan klarifikasi dan konfirmasi ke Dewan Pers, PWI, KPK, ICW baik secara lisan, media elektronik maupun surat resmi, tetapi tidak ada respon cukup lama.Diduga ada keseganan untuk menindaklanjuti kasus yang menyangkut Media masa.

Walaupun beberapa media sudah melakukan klarifikasi melalui media milik mereka, tetapi karena masalah ini terungkap disidang Tipikor seharusnya KPK menindaklanjuti atau melakukan investigasi seperti yang dilakukan KPK terhadap kasus lainnya yang terungkap disidang Tipikor.

Adapun Media Cetak Nasional yg diduga dialokasikan dana pencitraan adalah (inisial) Koran T, Majalah T, Majalah G, Majalah S, Majalah R, Majalah F, Koran RM, Koran N, Koran J dan Koran I.Koran BI, Tabloid K, Koran MI, Koran SI, Koran JktP dan Koran R, seperti yang dikutip dari antaranews.com

Anggota DPR Komisi I Tantowi Yahya (sebelum menjadi dubes) dan Syarif Hasan ( lihat berita swararesi.com 26 November 2016), mendukung Mediawatch untuk melakukan investigasi kasus tersebut 

Mediawatch melihat ada kecenderungan Kementerian ataupun Lembaga Negara, "segan" bila berhadapan dengan Media Mainstream. Padahal hasil temuan Mediawatch hampir terdapat 70an kasus penyimpangan oknum Media Mainstream dalam bertugas untuk kepentingan pribadi maupun secara tidak langsung melakukan "framing" untuk kepentingan "oplah" atau omset penjualan.

Sangat disayangkan bila KPK sebagai lembaga anti rasuah yang integritasnya cukup baik dianggap meliwatkan tindak lanjut atas kasus diatas. Padahal KPK untuk kasus lainnya biasanya sangat tanggap terhadap temuan fakta hukum dipersidangan untuk ditindaklanjuti.

Menurut F.L. Tobing tujuan Pengaduan ini semata untuk perbaikan KPK kedepan agar semua temuan dipersidangan ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi dan melakukan klarifikasi bila tidak terbukti masuk katagori korupsi.

Demikian juga Dewan Pers diharapkan melakukan pembinaan internal khususnya tindaklanjut terhadap pengaduan dugaan korupsi di media anggotanya.

F.L.Tobing menegaskan Legalitas Mediawatch sesuai UU Pers No.40 Tahun 1999 Bab VII pasal 17, yaitu peran masyarakat memonitor media Nasional.Mediawatch tercatat di Setjen DPR dan MPR sejak tahun 2013.

Fri, 18 Aug 2017 @11:09


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 7+8+5

Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved