MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

Peneliti PSHK : Adanya resistensi seleksi terbuka PJT Madya diterapkan di lingkungan Kejaksaan disebabkan UU ASN ada permasalahan, karena tidak diatur nomenklatur khusus untuk jabatan Fungsional Jaksa.

image

Adanya keberatan oleh Pejabat Tinggi Kejaksaan terhadap penerapan  seleksi terbuka PJT Madya di lingkungan Kejaksaan, menurut Peneliti PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan )  Miko Ginting ini bukan diakibatkan adanya resistensi terhadap Reformasi Birokrasi di lingkungan Kejaksaan. Tetapi dikarenakan Jabatan Jaksa yang fungsional mempunyai ciri khas sehingga pada level tertentu harus berdasarkan karir belum diatur di UU ASN. Hal ini diungkapkan Miko dalam jumpa pers dan diskusi media di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (4/8/2017).

Masyarakat kembali dikejutkan dengan berita bahwa KPK pada 2 Agustus 2017 dikabarkan menangkap Kajari Pamekasan, hal ini menambah panjang daftar Jaksa yang terkena kasus akibat tindakan koruptif. Untuk itu ICW melakukan pertemuan diskusi media dengan Nara Sumber antara lain dari MaPPI, PSHK, IUCW dan YLBHI dengan tema menyikapi  kinerja kejaksaan diera Jaksa Agung dijabat Prasetyo.Peneliti Hukum ICW, Lalola Easter menyebut ada 34 jaksa yang terlibat korupsi di era kepemimpinan Prasetyo.

Selanjutnya Miko menyatakan : "Pengawasan saja tidak cukup tanpa penindakan, tanpa penegakan disiplin, penegakan hukum itu tidak akan cukup. Ini semua tidak akan terjadi jika kejaksaan agung tidak membuka diri terhadap perubahan-perubahan ( tidak resisten terhadap reformasi birokrasi). Sistem pengawasan kejaksaan harus dievaluasi ulang dalam rangka reformasi."

Menjadi pertanyaan apakah salah satu penyebab kejadian koruptif selalu terulang di oknum kejaksaan dikarenakan  sistem pengawasan yang tidak efektif atau dikarenakan sistem perekrutan memerlukan penempatan tenaga Non Kejaksaan yang dapat direkrut dari eksternal khususnya untuk pengisian Jabatan Tinggi Madya seperti yang diamanatkan oleh UU ASN.

Hanya saja ketika swararesi.com mewawancarai salah seorang Pejabat Tinggi dilingkungan Kejaksaan, terungkap bahwa Kejaksaan pada prinsipnya menolak pelaksanaan rekrutmen PJT Madya dari lingkungan luar Kejaksaan seperti yang diatur di UU ASN.

Menurut Miko, walaupun UU ASN punya masalah dalam hal nomenklatur jabatan kejaksaan, tapi PSHK sependapat bahwa dalam konteks Reformasi Kejaksaan perlu dilibatkan orang-orang profesional dari luar kejaksaan seperti yang pernah di formalkan dalam UU Kejaksaan tahun 2005. hanya saja perlu ditenntukan nomenklaturnya agar jabatan Kejaksaan yang Funsional dikenal dan dapat diadopsi dalam peraturan seleksi terbuka  di UU ASN.

Disis lain pengisian jabatan di Kejaksaan hanya Jabatan Jaksa Agung yang bisa diisi dari luar kejaksaan atau non karir, walaupun hal ini juga menjadi polemik dikalangan sesepuh Jaksa.

Dipenutup acar para Narasumber sepakat mengajukan permohonan kepada Presiden Jokowi  agar Jabatan Jaksa Agung yang diemban Prasetyo dievaluasi ulang dan bila perlu diganti dengan pejabat lain yang lebih kompeten agar kejaksaan tidak semakin terpuruk.

Berita Foto Fredi.

Fri, 4 Aug 2017 @14:10


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved