KPPOD : Pengangkatan Sekjen DPR RI tanpa proses seleksi terbuka!. ASN Watch : SK Presiden pengangkatan Sekjen DPR RI akan digugat ke PTUN.

image

Peneliti Komite Pemantauan Pe­laksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Armand Suparman menyatakan bahwa Pengangkatan Sekjen DPR RI tanpa proses seleksi (open bidding). Atas temuan tersebut Koordinator ASN Watch  F.L.Tobing akan menggugat : SK Presiden tentang pengangkatan Sekjen DPR RI  ke PTUN karena dianggap bertentangan dengan amanat UU ASN.

Temuan ini terungkap saat acara diskusi media yang diselenggarakan oleh PATTIRO di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta. ( 2/8/17).

Saat peserta diskusi mempertanyakan , mengapa Ketua KASN memberikan rekomendasi kepada Ketua DPR RI untuk mentolelir pengangkatan Kepala BKD di bulan September 2017 tanpa seleksi terbuka, padahal tidak jelas cantelan hukumnya di UU ASN apakah Ketua KASN  (Komisi Aparatus Sipil Negara) punya wewenang memberi rekomendasi Pengangkatan Pejabat Tinggi (PJT) Madya (Eselon 1) boleh dilakukan tanpa seleksi terbuka.

ASN Watch juga mendapatkan informasi bahwa Achmad Djuned yang sebelumnya menjabat Plt.Sekjen DPR RI karena masih menjabat Deputi (secara hirarki jabatan beliau sebagai Deputi adalah "bawahan" Sekjen DPR RI demikian juga jabaran Wakil Sekjen tidak selevel dgn Sekjen) , Achmad Djuned telah dilantik oleh Ketua DPR RI Setya Novanto menjadi Sekretaris Jenderal DPR RI menggantikan Winantuningtyas Titi Swasanany yang sudah purna tugas, dengan alasan tidak perlu seleksi terbuka karena sifatnya hanya mutasi.Perlu diuji secara hukum dan akademis apakah kenaikan jabatan yang seharusnya masuk katagori promosi bisa dianggap mutasi demi mengamankan proses seleksi dilakukan " tertutup"

Untuk klarifikasi dan mendapatkan kejelasan serta salinan SK Presiden, ASN Watch akan melayangkan surat ke Ketua DPR RI pada hari Jumat tanggal 3/8/17 sekaligus meminta salinan SK Presiden dasar pengangkatan Serkjen DPR RI tanpa seleksi terbuka.

Penerbitan SK Presiden untuk pengangkatan PJT Madya dilingkungan DPR seperti Kepala BKD dan Sekjen DOR menurut salah satu pejabat Kantor Sekretariat Negara adalah berdasarkan surat Ketua DPR yang merujuk Rekomendasi Ketua KASN.

ASN Watch telah mempertanyakan ke PTUN apakah masih bisa mengajukan gugatan SK Presiden yg menurut peraturan perundangundangan berlaku hanya 90 hari sejak SK terbit atau diketahui penggugat. Karena ASN Watch baru mengetahui dugaan penyimpangan tersebut pada tanggal 2 Agustus 2017, maka pengajuan gugatan ke PTUN belum kadaluwarsa.

ASN Watch tidak mengajukan aduan Ketua DPR ke MKD, mengingat pengalaman yang lalu yaitu bila yang diadukan Ketua DPR maka proses sidang di MKD memerlukan  waktu yang panjang dan perjuangan berat dan diduga tertahan lama diproses telaah oleh tenaga ahli MKD.Padahal beberapa politikus anggota sepakat bahwa SN layak disidang di MKD saat itu.

ASN Watch memutuskan lebih effektif bila melakukan gugatan ke PTUN, disamping ASN Watch akan menghadirkan saksi ahli Guru Besar dibidang Administrasi Organisasi dan SDM untuk menghilangkan kerancuan perbedaan mutasi dan promosi.

Diduga telah terjadi efek "snow ball" di lingkungan Setjen DPR RI yaitu promosi jabatan yang seharusnya dilakukan secara terbuka (open bidding) "dikemas"menjadi mutasi sehingga tidak perlu merekrut calon PJT Madya yang profesional non PNS untuk mendapatkan kandidat yang cukup handal meningkatkan kinerja DPR RI. Padahal  Lembaga MPR konsisten  melakukan seleksi terbuka untuk pengisian Posisi Sekjen MPR dan PJT sejak tahun 2015.

Untuk itulah dalam diskusi media yang diselenggarakan PATTIRO dan Koalisi Reformasi Birokrasi, disimpulkan perlu diusulkan dibentuk Komite Etik yang mengawasi KASN agar tidak membuat kebijakan diluar batas wewenangnya, seperti yang terjadi di DPR yang berakibat terjadi pengulangan kebijakan Ketua DPR untuk melakukan seleksi PJT Madya tanpa seleksi terbuka yang dikemas dengan istilah "hanya mutasi" sehingga seolah-olah hadiah bagi PJT yang akan pensiun. Terlepas dari temuan kelemahan KASN, Koalisi Reformasi Birokrasi antara lain PATTIRO dan KPPOD tetap menolak Revisi UU ASN bila berujung pada pembubaran KASN.

Alasan KASN bahwa belum terbitnya PP tentang wewenang memberikan rekomendasi mentolerir tidak melakukan seleksi terbuka untuk PJT, sebetulnya kurang tepat karena pengaturan wewenang KASN cukup jelas di UU ASN yaitu KASN boleh memberikan rekomendasi hanya untuk level jabatan PJT Pratama saja. Peraturan Menteri PANRB yang terbit saat Menterinya dijabat Dr.Yuddi Crisnandi juga masih menjadi pedoman tehnis.

Ketua KASN Prof.Sofyan saat dikonfirmasi dikantornya awal 2017 ketika mengundang media untuk konferensi pers atas isu pembubaran KASN yang rencananya akan dilakukan oleh DPR melalui 

revisi UUASN  secara tidaklangsung Prof.Sofyan mengakui kemungkinan kekeliruan dalam rekomendasi hanya saja Prof.Sofyan harapkan jangan membakar "lumbungnya" alias membubarkan KASN karena oleh DPR dianggap kehadiran KASN kurang effektif dan untuk penghematan APBNsehingga fungsi KASN dilebur ke Kementerian PAN & RB.

Salah satu isi UU ASN yang fenomenal ialah pengisian formasi jabatan ASN bisa merekrut profesional Non PNS khususnya untuk jabatan PJT Madya/Eselon 1 sebagai contoh Prof. Rheinald Kasali pernah menjabat Kepala BPEN.

Untuk itulah ASN Watch bertekat menguji SK Presiden yang diduga tidak seseuai UU ASN agar tidak merugikan para profesional yg berminat mengisi jabatan PJT Madya di Kementerian dan Lembaga Pemerintah.

bagaimana pendapat anda ? Silahkan email ke : redaksi@swararesi.com 

(lihat juga berita : http://swararesi.com/article/163662/ketua-dpr-ri-sn-resmi-diadukan-fortapalasn-watch--kemahkamah-kehormatan-dprri-mkd-atas-dugaan-pelanggaran-uuasn-no52014-yaitu-proses-pengangkatan-kepala-badan-keahlian-dpr-ri-bkd-an-johnson-rajagukguk-tidak-dilakukan-seleksi-terbuka.html ) 

Catatan : Pendapat Koordinator ASN Watch adalah berdasarkan profesionalitas yang berpengalaman di dunia riset,akademis, tenaga ahli disalah satu komisi di DPR dan konsultan SDM.

(Berita Foto : Fredi/Hartono)

Thu, 3 Aug 2017 @17:29


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 7+3+9

Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved