PATTIRO : Diduga salah satu penyebab molornya pembahasan revisi UU ASN di DPR masalah kehadiran Menteri PAN & RB saat rapat di Komisi II DPR.

image

swararesi.com 2/8/17 Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) , Maya Rostanty , menolak dialakukannya Revisi UU ASN, karena peraturan produk turunan UU ASN baru melahirkan 2(dua) Peraturan Pemerintah (PP) disamping pembahasan di DPR berlarut-larut karena diduga MenPAN & RB kadangkala tidak hadir Rapat di Komisi II DPR RI, hal ini terungkap saat acara diskusi media yang diselenggarakan PATTIRO dan Koalisi Reformasi Birokrasi, dikawasan Menteng Jakarta (2/8/17).

Selanjutnya Maya Rostanty menegaskan keberadaan Komisi ASN tetap diperlukan sebagai lembaga Independent.

Arman dari KPPOD mengamini pernyataan Maya Rostanti, karena dianggap janggal produk turunan dari UU ASN berupa Peraturan Pemerintah (PP) baru lahir 2 (dua) PP, UU ASN sudah akan direvisi. Arman harapkan diselesaikan dulu penerbitan semua PP yang direncanakan KemenPAN & RB baru UU ASN dievaluasi kembali.

Berkenan dengan jalannya sistem merit, Program Manager PATTIRO, Wawanudin menyampaikan, pengawal implementasi haruslah lembaga yang terlepas dari pembuat atau pelaksana kebijakan yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara. (KASN).

Hanya saja diakui KASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih perlu dilengkapi Komisi Etik untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau dikeluarkan KASN berkaitan dengan seleksi terbuka untuk Jabatan Tinggi Madya (eselon 1).

PATTIRO akan menindaklanjuti masukan yang diberikan peserta diskusi antara lain adanya kebijakan KASN yang mengeluarkan rekomendasi pengangkatan pejabat eselon 1 tanpa melalui seleksi terbuka seperti yang diamanatkan UU ASN.

Terungkap pula dalam diskusi tersebut bahwa Ketua DPR Setya Novanto pernah diadukan ke Majelis Kehormatan DPR (MKD) oleh ASN Watch, karena mengirimkan surat ke Presiden berdasarkan  rekomendasi Ketua KASN Prof.Sofyan, untuk menerbitkan Kepres untuk pengangkatan Kepala Badan Keahlian DPR (BKD) Johnson Rajagukguk  tanpa melalui seleksi terbuka sesuai yang diamanatkan UU ASN.

Walaupun demikian Maya Rostanti, adanya usulan untuk menghapuskan KASN melalui Revisi UU ASN tidaklah tepat, karena mencederai prinsip independensi dan keterwakilan publik, karena bila kewenangan KASN dikembalikan ke KemenPAN & RB kemungkinan akan terjadi benturan kepentingan dimana KemenPAN & RB sebagai eksekutif juga merangkap sebagai pengawas sistem merit juga.

Wawanudin menekankan bahwa unsur netralitas sangat diperlukan dalam menjalankan fungsi pengawasan.Sebab itu, lembaga tersebut haruslah mandiri, netral, profesional dan bebas dari intervensi politik dengan harapan KASN diharapkan menjalani pengawasan dengan bijak dan perlunya Komisi Etik yang mengawasi KASN.

 

(Berita Foto Fredi)

Wed, 2 Aug 2017 @12:26


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 8+0+0

Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved