MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

ILC Watch : Kemenaker harus menetapkan batas "Tarip Atas" biaya training pekerja yang mahal. Menkominfo : Siap membantu Kemenaker membuat aplikasi pelatihan ketenagakerjaan.

image

Koordinator Indonesian Labour Compensation (ILC) Watch F.Tobing, menemukan banyaknya pelatihan,workshop atau seminar yang menjual mahal paket pelatihan berbasis kebijakan Kementerain Ketenagakerjaan antara lain K3, Perancangan Struktur Skala Upah, Sertifikasi Kompetensi,Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial dll.Akibatnya yang mampu mengikuti pelatihan hanya kalangan Manajemen sedangkan wakil Serikat Pekerja terbatas yang berakibat adanya ketimpangan pada saat negosiasi Bipartit di Perusahaan khususnya saat perancangan SSU untuk melengkapi syarat pengesahan Peraturan Perusahaan oleh Dinas Ketenagakerjaan sesuai Permenaker No.1/2017.

Padahal Kurikulum, Materi, Modul dan Instruktur dengan kualifikasi standard SKKNI dimiliki Kemenaker karena pelatihan tersebut adalah produk dari operasionalisasi kebijakan yang dikeluarkan Kemenaker. Bahkan ironisnya Kemenaker dalam melaksanakan Bimtek lebih banyak melibatkan wakil Perusahaan dari bagian HRD yang menyertakan wakil Pekerja berdasarkan "pilihan" Manajemen.

Sebagai Contoh untuk biaya pelatihan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) biaya perpeserta lembaga pelatihan swasta bisa mematok biaya sampai dengan Rp. 9 Juta.

Contoh yang paling aktual adalah Kebijakan Kemenaker melalui Permenaker No.1/2017 tentang kewajiban perusahaan membuat Struktur Skala Upah (SSU) dengan akan memberi sanksi mulai bulan Oktober 2017 kepada Perusahaan yang belum menerapkan SSU tersebut. Akibatnya banyak lembaga pelatihan swasta dan Asosiasi HRD/SDM yang berlomba-lomba menyelenggarakan pelatihan, lokakarya, maupun seminar SSU dengan biaya tinggi yang bisa mencapai Rp. 4 Juta perpeserta. Diduga akibat biaya tinggi ini peserta dari kalangan pekerja atau wakil Serikat Pekerja menghadapi kendala untuk mendapatkan kompetensi yang sejajar dengan kalangan manajemen /HRD. Padahal menurut  Tobing yang pernah menjadi ketua SPSI disalah satu Industri Besar disamping pernah menjabat Remuneration Manager/HRD ,Akademisi,Konsultan dibidang Kompensasi serta Staf Ahli di Komisi IX DPR RI, mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalamannya dalam meyusun SSU diperlukan adanya pemahaman dan persepsi yang sama saat proses Analisa Jabatan, sampai dengan penyusunan Peringkat (Grading) Jabatan yang akhirnya didapatkan SSU yang berkeadilan adalah merupakan produk kerjasama Tim yang diwakili dari Serikat Pekerja dan Manajemen Perusahaan.

ILC Watch mengharapkan dengan sumberdaya yang dimiliki Kementerian Ketenagakerjaan tentunya harus mampu membuat Aplikasi Pelatihan dengan "Gratis" yang bisa dipergunakan oleh semua pihak diPerusahaan dalam menerapkan Kebijakan Pemerintah dibidang Ketenaga kerjaan.Pelatihan dapat menggunakan BLK yang ada tidak perlu di Hotel berbintang agar kuantitas peserta lebih banyak dan merata didaerah-daerah.Dan ini juga akan mengurangi anggaran "proyek" Bimtek yang belakangan ini diminta Presiden Jokowi agar dipangkas untuk penghematan APBN.

Kebijakan KemenPAN&RB yang pernah menganjurkan K/L tidak menyelenggarakan Seminar atau Bimtek dihotel berbintang saat Menterinya dijabat Dr.Yuddy Chrisnandi , perlu dilanjutkan agar peserta latihan bisa ditingkatkan kuantitasnya dengan mengalihkan anggaran sewa hotel berbintang  peruntukannya menjadi biaya mengundang peserta pelatihan untuk kalangan pekerja sehingga jumlah peserta meningkat dan merata didaerah.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, saat dihubungi oleh Koordinator ILC Wath tahun lalu disuatu acara pertemuan masyarakat dengan Presiden Jokowi (Oktober 2016) , menyatakan bahwa Kementerian KomInfo siap membantu Kementerian Ketenagakerjaan untuk membuat aplikasi pelatihan bidang ketenagakerjaan dan hal ini sudah pernah dibicarakan secara informal dengan Menteri Hanif Dakhiri.

Menteri Hanif Dakhiri tahun lalu saat dilaporkannya banyaknya pelatihan lembaga swasta termasuk kampus yang menjual pelatihan berbasis kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan dengan biaya mahal dan eksklusif, beliau terkejut dan akan mempelajari masalah tersebut.

Presiden KSPI Said Iqbal saat dikonfirmasi menyatakan perlunya Pemerintah turun tangan untuk memfasilitasi pelatihan ketenagakerjaan yang berbasis kebijakan Pemerintah yang mudah dijangkau oleh para pekerja sehingga para pekerja mempunyai kualitas yang memadai dalam menghadapi Manajemen secara Bipartit nantinya.Menurut Said Iqbal saat ini diperkirakan baru 25% Perusahaan yang telah menerapkan SSU.

DPD SPSI melalui William Yani yang menjabat Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP sependapat perlunya ada kebijakan Kemenaker untuk akselerasi pelatihan Pekerja dengan melalui Aplikasi agar menjangkau lebih luas dan materi maupun kontennya standard sesuai SKKNI.

Sembari menunggu solusi yang terbaik dan meredam perang harga biaya pelatihan yang dilakukan pihak swasta maka ILC Watch mengharapkan Menteri Ketenagakerjaan menentukan batas "Tarip Atas" untuk biaya pelatihan yang berbasis atau berkonten kebijakan dan peraturan Pemerintah yang dilakukan semua pelaku pelatihan dan pendidikan swasta. Demikian juga pemberian sanksi ke Perusahaan yang belum mempunyai SSU pada bulan Oktober 2017 ditunda sampai dengan selesainya dibuatnya aplikasi pelatihan sesuai standard Permennaker No.1/2017 sehingga pembuatan SSU tidak dipaksakan karena kompetensi pekerja belum memadai sehingga esensi SSU untuk terciptanya upah berkeadilan belum sepenuhnya di SSU mengingat perusahaan yg layak terapkan SSU jumlahnya ratusan ribu.ILC Watch sarankan pelatihan ketenagakerjaan 3 M yaitu Murah, Mudah dan Merata keseluruh daerah salah satu cara diera digitalisasi ini dibuat Aplikasi Pelatihan atau Online Training dengan melibatkan Kementerian Kominfo sehingga  Anggaran Bimtek bisa dihemat dan bila tetap diadakan tidak perlu dihotel berbintang cukup memanfaatkan BLK atau Auditorium dan Ruangan yg dimiliki Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Yang penting jangan Peraturan Pemerintah bidang Ketenagakerjaan jadi barang dagangan Lembaga swasta secara mahal apalagi ditakuttakuti adanya sanksi.Tentu ini bertentangan dengan nawacita Presiden Jokowi.

Kita juga prihatin dengan tetangkap tangan OTT oleh KPK seorang Dirjen diantara beberapa modus korupsi pembangunan pelabuhan juga ditemukan dugaan adanya upeti dari markup biaya sertifikasi pekerja maritim yg merupakan salah satu bentuk "setoran" bagian sertifikasi yg merupakan subordinasi sang Dirjen.

Akan menjadi pertanyaan masyarakat bidang SDM bila uluran tangan Menteri Kominfo untuk digitalisasi training di Kemenaker tidak segera direspon dgn output berupa penekanan biaya Labor Cost secara nasional karena buruh dan pekerja dapat mengikuti pelatihan "gratis" secara online sehingga mampu mengimbangi manajemen saat negosiasi bidang ketenagakerjaan secara  bipartit maupun tripartit karena bila tidak akan timbul kecurigaan bahwa training secara konvensional sengaja dipelihara oleh pihak tertentu agar honorarium dan proyek training atau bimtek dari hotel kehotel tetap langgeng.....

 

Saran ILC Watch ini juga akan dikirim ke Komisi IX DPR,Kemenaker KemenPAN&RB ,keKemenKomInfo,Apindo,KSPI,SPSI ,SBSI, Adpek dan lembaga/instansi lainnya yg berkepentingan dengan pencapaian keseimbangan kompetensi pekerja dan manajemen diseluruh Perusahaan di Indonesia.

Bagaimana pendapat anda silahkan email ke redaksi@swararesi.com

(Berita Foto Fredi., Email Redaksi : redaksi@swararesi.com )

Fri, 28 Jul 2017 @21:48


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Berita Terhangat Minggu Ini
Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved