MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

Aliansi Masyarakat Nusantara selenggarakan Diskusi Publik Mengupas Aturan Peralihan : Konsorsium Asuransi vs BPJS KetenagakerjaanUntuk Tenaga Kerja Indonesia.

image

Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sangat membutuhkan perlindungan. Sudah banyak kasus buruh migran yang tertimpa berbagai masalah di negara penempatan sehingga menjadi korban. Dari berbagai bentuk perlindungan yang dibutuhkan buruh migran, salah satunya asuransi atau jaminan sosial. Sayangnya, asuransi untuk buruh migran Indonesia yang ada selama ini dinilai kurang menguntungkan pesertanya.

 

Oleh karena itu pemerintah berencana mengubah program asuransi buruh migran yang selama ini diselenggarakan melalui sejumlah perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium menjadi dikelola oleh satu lembaga yaitu BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagai salah satu organisasi masyarakat yang concern pada hal-hal yang berkaitan dengan  kebijakan-kebijakan publik, khususnya kebijakan di bidang ketenagakerjaan, Aliansi Masyarakat Nusantara mengapresiasi lahirnya Rancangan Permenaker tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai pengganti dari Permenaker 07 tahun 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia yang akan segera habis masa berlakunya di penghujung bulan Juli 2017 ini.

 

Sebagaimana diketahui sebelumnya, sejak dibentuk pada Agustus 2013 sistem asuransi bagi Tenaga Kerja Indonesiayang dikelola oleh tiga konsorsium asuransi yakni Astrindo, Mitra TKI, dan Jasindo dianggap kurang serius dalam memberikan pelayanan terhadap TKI, mengutip data milik Otoritas Jasa Keuangan,  Sejak dibentuk Agustus 2013 silam hingga September 2016, ketiga konsorsium tersebut telah meraup premi dengan total Rp. 413 miliar dengan rincian sebesar Rp. 145 miliar melalui konsorsium Jasindo, Rp. 152 miliar melalui konsorsium Astindo dan Rp. 116 miliar melalui konsorsium Mitra TKI.

 

Adapun klaim yang telah dibayarkan hingga September 2016 yakni Rp.24,5 miliar untuk 2.647 orang melalui Astindo, Rp.23,5 miliar untuk 2.845 orang melalui Mitra TKI dan Rp.49,9 miliar untuk 4.714 orang melalui Jasindo. 

 

Berdasarkan data-data yang diterima dari Komisi IX DPR RI, aturan tentang penyelenggaraan program jaminan sosial bagi tenaga kerja akan dituangkan dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN).

 

Aturan tentang penyelenggaraan program jaminan sosial untuk buruh migran itu menurut Dede akan dituangkan dalam RUU PPILN. Intinya pemerintah diamanatkan menyelenggarakan jaminan sosial untuk buruh migran melalui sistem jaminan sosial nasional (SJSN). Ketentuan itu nanti mengamanatkan pemerintah menerbitkan peraturan teknis seperti Peraturan Pemerintah. Dimana aturan yang dikeluarkan ini dapat terlaksana dan nasib buruh migrant kita akan terjamin.

Fri, 28 Jul 2017 @19:40


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Berita Terhangat Minggu Ini
Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved