MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

KSPI Menolak rencana Pemerintah yang akan melakukan penurunan nilai Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk pekerja padat karya.

image

swararesi.com 24/7/17 Presiden KSPI Said Iqbal : Menolak penurunan nilai Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk pekerja padat karya.

Dalam Konferensi Pers ini,Presiden KSPI Said Iqbal memberikan penjelasan sikap kaum buruh terkait beberapa isu antara lain sebagai berikut:

Menolak rencana Pemerintah yang akan melakukan penurunan nilai Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang akan diberlakukan Menteri Keuangan,karena hal ini akan membuat daya beli buruh makin anjlok serta bertolak belakang dengan spirit Tax Amnesty.
Daya beli kita lebih rendah dari negara-negara tetangga,upah rata-rata Thailand lebih tinggi dari upah rata-rata di Indonesia.Upah rata-rata di Indonesia paling rendah di Negara Asia.Untuk itu KSPI menolak keras kebijakan Menteri Keuangan yang akan menurunkan PTKP.

Menurunnya daya beli berimbas pada PHK puluhan ribu buruh di sektor ritel,garmen, keramik,dan pertambangan.PHK sudah banyak terjadi seperti Sevel dan perusahaan yang lainnya.Ribuan Karyawan yang di PHK Tangerang dan Bekasi sampai di tawari pesangon buat karyawan PHK.Ketimpangan Ekonomi makin parah ”Banyaknya pabrik garmen yang tutup karena tidak sanggup lagi untuk membiayai para karyawannya.Darurat PHK perlu upaya selamatkan buruh-buruh yang akan menjadi pengangguran..

Menolak rencana Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menetapkan nilai upah industri padat karya dibawah nilai upah minimum di Kabupaten Purwakarta,Kabupaten Bogor,Kota Depok,dan Kota Bekasi.KSPI meminta kepada Wapres dan Manaker untuk tidak melakukan penurunan nilai upah minimun di 4 kabupaten tersebut.

Kampanye serikat buruh se-Asia Pasifik tentang kenaikan Upah Minimum+50.

Rencana mempidanakan Direksi BPJS Kesehatan yang melanggar penerapan Undang-Undang BPJS. Misalnya terkait dengan ketentuan 6 bulan setelah ter PHK,buruh tidak dilayani BPJS-nya.BPJS kesehatan harus tetap melanyani karena  di undang-undang jelas dinyatakan sudah m3njadi kewajiban BPJS Kesehatan melayani walau pekerja sudah di PHK.

(Berita Hartono).

Tue, 25 Jul 2017 @12:17


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Berita Terhangat Minggu Ini
Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved