MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

Permenaker Nomor 1 Tahun 2017, Perusahaan Harus Terapkan Skala Upah , agar tidak terkena sanksi administratif saat pengesahan Peraturan Perusahaan/KKB.

image

Permenaker Nomor 1 Tahun 2017, Perusahaan Harus Terapkan Skala Upah , agar tidak terkena sanksi administratif saat pengesahan Peraturan Perusahaan/KKB.

Perusahaan di seluruh Indonesia, mulai dari sekarang  sudah harus mempersiapkan struktur skala upah bagi para pekerjanya agar tidak terkenan sanksi administratif.

Untuk itu Himari sangat mengapresiasi atas kerja cepat Direktorat Pengupahan di Direktorat Jenderal PIH yang telah melakukan Bimbingan Teknis tentang cara penyusunan Struktur Skala Upah (SUSU)  dibeberapa daerah secara marathon.

“Disamping UMK/UMP yang diberikan kepada pekerja dari tahun ke tahun. Perusahaan juga harus menerapkan struktur skala upah,” jelas Sekjen Himari (Himpunan Praktisi dan Ahli Remunerasi)  F.L.Tobing usai mendengarkan RDP antara jajaran Kemenaker dengan Komisi IX di DPR beberapa waktu yang lalu.

Diharapkan upah berkeadilan akan terlaksana disetiap perusahaan yang menerapkan SUSU sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

Tobing menjelaskan, struktur skala upah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dan diperkuat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang struktur dan skala upah.

“Dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, diatur secara spesifik pada pasal 14. Sedangkan dalam Permenaker RI Nomor 1 tahun 2017 tentang struktur dan skala upah lebih diperjelas secara rinci mengenai mekanisme penetapan skala upah bagi pekerja/buruh di perusahaan. Permen ini efektif berlaku pada 1 Oktober 2017,” jelas Tobing.

Sebelumnya, kata Tobing peraturan tentang struktur dan skala upah sudah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) Nomor 49 Tahun 2004 Tentang Struktur dan Skala Upah. Namun, aturan tersebut sudah tidak berlaku lagi.

“Hal itu disebabkan, aturan yang baru lebih terperinci dan lebih menguntungkan terhadap para pekerja/buruh. Dengan keluarnya Permenaker Ri Nomor 1 Tahun 2017, maka Kepmenaker RI Nomor 49 Tahun 2004 Tentang struktur dan skala upah dengan sendirinya telah dibatalkan,” kata dia.

Aturan baru tentang skala upah tersebut, sudah sangat jelas sebagai acuan perusahaan dalam menentukan upah bagi pekerja/buruh. Selama ini, terkadang pekerja yang 10 tahun dengan pekerja yang baru satu tahun di perusahaan, upahnya sama. Hanya karena pertimbangan bahwa pekerja yang baru masuk memiliki ijazah strata satu.

“Dalam aturan tersebut, sudah diatur sedemikian rupa sebagai petunjuk bagi perusahaan untuk menetapkan skala upah. Ada emapt hal utama yang perlu menjadi pertimbangan bagi pengusaha, yakni pendidikan, pengalaman kerja, keahlian dan masa kerja,”

Bagi Perusahaan atau Pekerja yang ingin mengetahui permasalahan dalam penyusunan SUSU silahkan email ke : redaksi@swararesi.com

Thu, 13 Jul 2017 @19:49


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved