MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

OTT KPK Dramatis dan Menyedihkan

image

Terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Jumat petang lalu (26/5/2017) terhadap  beberapa orang yang diduga melakukan suap, diantaranya seorang pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT).

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyatakan hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ini sesuatu yang sangat dramatis dan  menyedihkan. Karena ini merupakan kejahatan yang sangat berat dan harus diusut tuntas. 

 

“Ini sesuatu hal yang sangat fenomenal, bayangkan  saja penilaian dari prestasi kinerja  suatu kementerian yang nantinya akan berguna untuk langkah-langkah selanjutnya dimanipulasi dalam arti disuap. Ini sesuatu yang betul-betul sangat dramatis dan sangat menyedihkan. Ini  merupakan kejahatan yang  sangat berat dan tentunya ini harus diusut secara tuntas sampai ke akar-akarnya, kalau perlu siapa aktor intelektualnya harus betul-betul bisa dipegang dengan baik,” kata Agus kepada media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2017).

 

Menurutnya, berita tersebut membuat kita semua kaget. Pasalnya, Kementerian Desa PDTT melakukan transaksi bahkan  suap. Ini sebuah pelajaran bagi kita dan hal ini memang harus diberantas. Politisi dapil Jawa Tengah ini, memberikan apresiasi kepada KPK dan mengucapkan terima kasih   telah mengungkap kasus ini.

 

Lebih lanjut, ia menjelaskan  kinerja dari kementerian  mendapat  penilaian dari BPK. Penilaian  pertama yang tertinggi dan  terbaik  adalah wajar tanpa pengecualian (WTP), kemudian wajar dengan pengecualian (WDP) dan yang terakhir adalah disklaimer. Penilaian yang dilakukan BPK ini penting karena digunakan untuk pengajuan anggaran kepada Kementerian Keuangan bagi perencanaan-perencanaan selanjutnya dari suatu kementerian.

 

“Nah sekarang kalau memang dia belum sampai kepada penilaian wajar tanpa pengecualian dan dijadikan predikat wajar tanpa pengecualian,  ini akan menjadi hal-hal yang  merusak daripada program daripada seluruhnya terutama dari program pemerintah melalui kementerian keuangan karena hal ini akan terjadi untuk pengajuan anggaran perencanaan-perencanaan selanjutnya,” jelasnya.

 

“Prestasi ini akan diikutkan manakala misalnya suatu kementerian disklaimer pasti didalam anggarannya akan banyak dibatasi. Tapi manakala WTP tentunya dia akan memberikan kelonggaran-kelonggaran didalam rencana kegiatan kementeriannya,” tambahnya mengakhiri.

Tue, 30 May 2017 @11:50


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Berita Terhangat Minggu Ini
Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved