MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

FAP-Asosiasi Pendeta : mengajukan Petisi ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI serta ke Mahkamah Agung (MA) agar komposisi Hakim yang mengadili kasus Penodaan Agama berimbang terdiri dari hakim yang berbeda latar belakang Agamanya.

image

 

Forum Alumni Pengurus Asosiasi Pendeta  -(FAP-API) yang dibesut putra Veteran Pejuang Kemerdekaan RI Nasrani (10 November 2016) Dikoordinir Ev. Ferdinand L Tobing, mantan Wakil Direktur Litbang  DPP Asosiasi Pendeta Indonesia (API) mengajukan Petisi ke Pengadilan Tinggi DKI dan Mahkamah Agung agar komposisi susunan Majelis hakim yang mengadili kasus Penodaan Agama komposisinya berimbang terdiri dari Hakim yang berbeda latar belakang agamanya.

Seperti yang diketahui Majelis Hakim yang diketuai Haji DWD SH,MH  di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, awalnya terdiri dari anggota hakim yang beragam latar belakang Agamanya.Hanya saja saat seorang Hakim yang menganut Agama Kristen Wafat, maka Ketua Pengadilan Negeri yang juga merangkap Ketua Majelis Hakim Haji DWD yang mengadili kasus Pidana Penistaan Agama oleh terdakwa Ahok, mengganti Hakim yang wafat dengan Hakim lain yang berakibat Komposisi anggota Hakim menjadi mayoritas berlatar belakang Agama yang sedang diduga dinista oleh Ahok.Untuk itu Ev.Ferdinand L Tobing mengadukan Ketua Majelis Hakim Haji DWD SH MH, ke Komisi Yudisial karena diduga melanggar kode etik Hakim yang harus bertindak adil dan arif bijaksana sesuai pedoman SK MA khususnya saat menentukan komposisi anggota Majelis Hakim.

Menurut Ev.F.L.Tobing berdasarkan kajian yang cermat dan mendalam selama mengikuti sidang serta referensi pendapat dari pakar hukum pidana serta pakar hukum tata negara serta sesuai amanat UUD 1945 bahwa tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan  serta merujuk SK Mahkamah Agung RI tentang Kode Etik Perilaku Hakim (PPH) maka kesimpulan sementara Hakim Haji DBS diduga bertentangan dengan butir 1 dan Butir 3 yang mengharuskan seorang hakin harus bertindak Adil, Arif dan Bijaksana dalam mengadili perkara dipengadilan.

Berkas pengaduan sudah lengkap tinggal mendapatkan salinan putusan pengadilan Nomor Register 1537/Pid.B/2016/PN Jakarta Utara Tanggal 9 Mei 2017 atas nama Ir.Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.

Direncanakan pengaduan akan dimasukkan ke Ketua Komisi Yudisial pada Hari Kamis Tanggal 18 Mei 2017 disusul Petisi ke Pengadilan Tinggi DKI dan Mahkamah Agung.

Merujuk Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 215/KMA/SK/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pedoman perilaku hakim diduga DBS kurang memenuhi aturan butir (1) yaitu berperilaku adil dan butir (3) yaitu berperilaku arif dan bijak sana dalam jalankan tugas.

Tujuan pengaduan ke Komisi Yudisial bukan semata pembelaan kepada Ahok, tetapi diperlukan "keberanian" upaya perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan berkaitan sengketa Agama, melalui jalur hukum.

(Tampak Foto saat Ev.Ferdinand L Tobing berziarah di Makam pahlawan peringatan hari pahlawan 10 November,  saat masih menjabat di salah satu Departement di Pengurus Pusat Organisasi Putra Veteran Pejuang Kemerdekaan RI yang saat itu diketua Sapta odang adik Oesman Sapta Odang Ketua DPD/Pimpinan MPRRI periode saat ini/Berita Foto/HT)

Thu, 18 May 2017 @16:09


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved