MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

Mantan Wakil Direktur Litbang Asosiasi PENDETA, "turun gunung" akan adukan Ketua Majelis Hakim HAJI D B S SH, MH ke Komisi Yudisial & Petisi ke MA & PTN atas dugaan Pelanggaran Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim yg adili AHOK.

image

Mantan Wakil Direktur Litbang Asosiasi PENDETA, Ev.Ferdinand .L.Tobing ,  "turun gunung" akan adukan Ketua Majelis Hakim HAJI  D B S SH, MH  ke Komisi Yudisial dan Petisi ke MA & PTN atas dugaan  Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam mengadili terdakwa AHOK.

Berdasarkan kajian yang cermat dan mendalam selama mengikuti sidang serta referensi pendapat dari pakar hukum pidana serta pakar hukum tata negara serta sesuai amanat UUD 1945 bahwa tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan  serta merujuk SK Mahkamah Agung RI tentang Kode Etik Perilaku Hakim (PPH) maka kesimpulan sementara Hakim Haji DBS diduga bertentangan dengan butir 1 dan Butir 3 yang mengharuskan seorang hakin harus bertindak Adil, Arif dan Bijaksana dalam mengadili perkara dipengadilan.

Berkas pengaduan sudah lengkap tinggal mendapatkan salinan putusan pengadilan Nomor Register 1537/Pid.B/2016/PN Jakarta Utara Tanggal 9 Mei 2017 atas nama Ir.Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.

Direncanakan pengaduan akan dimasukkan ke Ketua Komisi Yudisial pada Hari Kamis Tanggal 18 Mei 2017.

Ev. Ferdinand yang pernah mengikuti pendidikan Magister Ilmu Hukum serta mantan Staf Ahli di DPR RI, berkeyakinan bahwa Ketua Majelis hakim D B S  diduga kurang adil dan arif bijaksana dalan memimpin persidangan kasus terdakwa Ahok.

Merujuk Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 215/KMA/SK/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pedoman perilaku hakim diduga DBS kurang memenuhi aturan butir (1) yaitu berperilaku adil dan butir (3) yaitu berperilaku arif dan bijak sana dalam jalankan tugas.

Uraian lengkap serta penjelasan argumentasi Ev. Ferdinand terdapat dalam berkas aduan yang akan diserahkan ke Komisi Yudisial nantinya.

Ev. Ferdinand adalah pelayan penginjilan yang telah ditasbihkan di Gereja Lampung pada tahun 2004 setelah mengikuti pendidikan intensif di Evangelism Explosion International (EE) Bandung-Malang.

Disamping itu Ev.Ferdinand yang mengkhususkan pelayanan pengembangan warga gereja dipedesaan pada tahun 2007 dipercaya menduduki jabatan Wakil Direktur Penelitian dan Pengembangan disalah satu Asosiasi Pendeta yang diakui pemerintah, dan saat itu sering mengundang Bapak Bangsa Gus Dur (mantan Presiden RI ke4) untuk memberikan pencerahan berbangsa dan bernegara setiap Kongres Nasional Asosiasi Pendeta pada saat saat itu (sebelum beliau wafat).

Ev.Ferdinand pernah menjabat sebagai Sekretaris Departemen Gereja dan Masyarakat disalah satu Sinode Gereja Besar di Indonesia, salah satu karyanya adalah merintis komunikasi dengan Departemen Sosial untuk membentuk satgas bencana TAGANA di Sinode Gereja yang saat ini anggotanya pemuda gereja sudah mencapai puluhan ribu di Indonesia.

Saat menjadi Tenaga Ahli Ketua Timja Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI, Ev.Ferdinand merintis Forum Peduli Tenaga Ahli Parlemen (Fortapal ) yang saat itu direstui Sekjen DPR RI  Bpk. Djamal SH.MH. dan saat itu juga mendapat dukungan dari KPK yang diketuai Antasari Ashar untuk perlunya pembekalan anti Korupsi bagi Tenaga Ahli di Parlemen. (2008).

Ev. Ferdinand dalam penjelasannya , berharap pengertian masyarakat bahwa, tujuan pengaduuan ini bukan untuk memperkeruh hubungan harmonis antar umat beragama, tetapi semata perlunya dipahami bahwa ada celah atau "loop hole" dalam peraturan dan perundangundangan di Indonesia yang berkaitan penistaan agama yang perlu segera direvisi serta perlu masukan di dalam RUU Kehakiman yang sedang digodok oleh Eksekutif dan Legislatif. Sehingga "pasal karet" yang diduga ada dalam KUHP dapat dihindari agar tidak menjadikan kegamangan dalam setiap sidang di pengadilan.

Usai Pengaduan ke Komisi Yudisial akan dilanjutkan mengirim Petisi Ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi DKI agar dalam menentukan Majelis Hakim komposisinya berimbang antara Hakim yang menganut agama berbeda agar saat memutuskan perkara tidak terjadi ketidak seimbangan.

Tujuan pengaduan ke Komisi Yudisial bukan semata pembelaan kepada Ahok, tetapi diperlukan "keberanian" upaya perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan berkaitan sengketa Agama.

(Dalam Foto tampak Ev. Ferdinand L Tobing saat sidang Majelis Komisi Informasi Pusat yang mengalahkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai terlapor sidang sengketa Informasi tahun lalu. Foto/HT)

Tue, 16 May 2017 @15:50


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved