Sekjen HIMARI (Himpunan Praktisi & Ahli Remunerasi) dari Swararesi Remuneration Consulting, apresiasi terbitnya Permenaker No.1/2017 tentang Struktur Skala Upah (SUSU) sebagai operasionalisasi PP Pengupahan 78/2015

image

Sekjen HIMARI (Himpunan Praktisi & Ahli Remunerasi) dari Swararesi Remuneration Consulting,  apresiasi terbitnya Permenaker No.1/2017  tentang Struktur Skala Upah (SUSU) sebagai operasionalisasi  PP Pengupahan 78/2015.

Sekjen HIMARI Ferdinand Tobing selaku Senior Konsultan dari Swararesi menemui langsung Dirjen PHI di DPR RI Senin ( 27/3/17)  usai RDP Menteri Tenaga Kerja dengan Komisi IX DPR RI u8ntuk mengucapkan selamat atas terbitnya Permenaker No.1/2017 yang merupakan landasan operasional perintah Undang-Undang tentang Pengupahan khususnya Struktur dan Skala Upah (SUSU).

Tahun lalu Menakaer Hanif menjelaskan usai PP ditandatangani Presiden, bahwa PP 78/2015 tentang Pengupahan itu sangat menguntungkan buruh. Faktanya, dari semua provinsi yang melaporkan penetapan UMP 2016, yang memakai PP Pengupahan kenaikan UMP-nya mencapai 11,5 persen sesuai data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dari BPS. Adapun provinsi yang tidak menggunakan PP Pengupahan, kenaikan UMP-nya berkisar 6-9 persen. Jadi malah lebih kecil kenaikannya kalau tidak pakai PP Pengupahan", ujarnya di Jakarta, Rabu (25/11/2015).

Oleh karena itu, kata Hanif, tidak cukup alasan bagi kalangan buruh untuk tidak menerima PP Pengupahan yang jelas menguntungkan buruh, kecuali jika ada tendensi lain yang bersifat non-buruh.

Hanif mengungkapkan PP Pengupahan bukan hanya menguntungkan buruh, tapi juga menguntungkan mereka yang belum bekerja dan kalangan dunia usaha.

"Semuanya diuntungkan dengan PP Pengupahan ini. Buruh diuntungkan karena upah pasti naik setiap tahun dengan besaran kenaikan yang sangat signifikan. Dunia usaha juga diuntungkan karena ada kepastian menyangkut besaran kenaikan upah setiap tahun, sehingga dunia usaha bisa berkembang dan memperbanyak lapangan kerja. Kalangan pengangguran yang 7,5 juta orang atau mereka yang belum bekerja juga diuntungkan karena peluang kerja makin banyak, sehingga mereka bisa masuk ke pasar kerja dan mendapat pekerjaan untuk penghidupan mereka," dia menjelaskan. 

Menurut Hanif, di luar itu juga masih banyak keuntungan yang didapat buruh dengan adanya PP Pengupahan. Misalnya, diatur juga mengenai pendapatan non-upah seperti bonus, THR, uang service dan lain-lain yang menjadi hak buruh. Buruh yang berhalangan, baik karena sakit atau menjalankan tugas serikat pekerja, juga wajib dibayar.

Struktur dan skala upah di mana pengupahan mempertimbangkan masa kerja, golongan/jabatan, pendidikan, prestasi dan lain-lain juga wajib diterapkan oleh perusahaan, sehingga upah buruh bisa adil, proporsional, dan layak.

Perusahaan yang tidak menjalankan struktur dan skala upah diancam sanksi sesuai UU 13/2003 dan ditambah sanksi administratif dalam PP Pengupahan, seperti sanksi pemberhentian sebagian atau seluruh proses produksi hingga pembekuan perusahaan.

"Banyak sekali keuntungan yang diperoleh buruh dengan PP Pengupahan. Saya gagal paham kalau masih ada yang menolak, kecuali karena ada kepentingan yang bersifat non-buruh", kata dia saat itu.

Oleh karena itu, Hanif berharap semua pihak dapat menerima PP Pengupahan sebagai kebijakan terbaik yang bisa diambil.

Sesuai dengan ketentuan pelaksanaan PP Pengupahan yang berlaku mulai Tanggal 1 Januari 2017 maka Kementerian Tenaga Kerja menerbitkan Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2017 sebagai landasan operasional dan dilaporkan ke Komisi IX DPR RI saat RDP pada hari Senin Tanggal 27/3/17.

Berita Foto Fredi

Thu, 30 Mar 2017 @22:41


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 6+7+8

Copyright © 2017 swararesi.com · All Rights Reserved