Mediawatch : Tekan Angka Korupsi di K/L Perlukah Anggaran Humas Triliunan untuk Media Mainstream dihapuskan demi Independensi Media selaku Watchdog ? Chandra Hamsah : Audit Anggaran Humas K/L bukan tugas KPK tetapi BPK dan BPKP.

image

swararesi.com 24/3/17 Hasil Riset Nielsen terungkap bahwa Anggaran Iklan/Advertorial Kementerian dan Lembaga Negara (K/L)  dan Parpol tahun 2016  sekitar Rp. 8,1 Triliun sebagian dikelola Pusat Komunikasi Publik &  Humas di K/L . Dipertanyakan Independensi Media selaku watchdog bila dalam penugasan di K/L  menikmati anggaran Kehumasan dari K/L yang diawasi walau dalam bentuk kemasan Iklan, Advertorial dan kegiatan Kehumasan lainnya selaku media partner..

Melansir Transparency.org, Senin (13/3/2017), DPR  duduk di peringkat pertama. Peringkat setelahnya ditempati oleh institusi birokrasi dengan 50 persen, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan 47 persen, dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dengan 45 persen.

Hasil survei itu terkonfirmasi antara lain dengan adanya sejumlah anggota DPR yang terlibat dalam kasus korupsi. Salah satunya adalah kasus pengadaan KTP elektronik (KTP-el) tahun anggaran 2011-2012.

Bahkan pada tahun 2013 lalu, KPK mendaulat DPR sebagai lembaga paling korup di Indonesia selama lima tahun berturut-turut. Dikatakan juga bahwa parlemen di Indonesia adalah koruptor dan hanya di Indonesia parlemen yang korupsi. Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, hanya di Indonesia parlemennya melakukan korupsi secara terstruktur.

Menjadi pertanyaan bagaimana peran Media Mainstream melakukan perannya selaku watchdog untuk ikut meminimize kasus Korupsi di Kementerian dan Lembaga Negara (K/L), bila Media sebagai Perusahaan Iklan maupun Awak Media yang "ngepois' di K/L mendapatkan kucuran anggaran Kehumasan baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam diskusi peluncuran buku di BBJ Kompas Palmerah Jakarta ( 24/3/17) hal ini dipertanyakan Mediawatch Swararesi kepada Chandra Hamzah selaku narasumber sekaligus mantan komisioner KPK, apakah ada koorelasi peningkatan korupsi di K/L dengan lemahnya pengawasan Media Mainstream selaku watchdog.

Seperti yang telah diketahui umum bahwa tahun lalu terungkap disidang Pengadilan Tipikor bahwa  11 Media cetak mainstream melalui reporternya diduga menerima dana cukup besar dari salah satu perusahaan yang terlibat kasus korupsi untuk pencitraan dengan kemasan "konsultan media".

 ( lihat berita swararesi 26/10/16 http://swararesi.com/article/181356/komisi-i--dewan-pers-harus-menindaklanjuti-dugaan-adanya-awak-media-cetak-nasional-terima-pungli-milyaran-rupiah-untuk-pencitraan-perusahaan-yg-terungkap-disidang-tipikor.html )

Chandra Hamzah secara diplomatis menjawab bahwa wewenang melakukan audit Anggaran di K/L adalah ada pada BPK atau BPKP.

Berita Foto Ferdinand.

Sat, 25 Mar 2017 @14:12


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 5+0+3

Copyright © 2017 swararesi.com · All Rights Reserved