Korupsi E-KTP : Lindungi Saksi, Bisa Manfaatkan Layanan LPSK

image

Layanan perlindungan saksi yang menjadi tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hendaknya dapat dimanfaatkan para penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum. Dengan memastikan perlindungan bagi para saksi, diharapkan suatu kejahatan dapat terungkap melalui proses peradilan ideal.

Layanan perlindungan saksi yang menjadi tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hendaknya dapat dimanfaatkan para penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum. Dengan memastikan perlindungan bagi para saksi, diharapkan suatu kejahatan dapat terungkap melalui proses peradilan ideal.

 

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menyoroti perkembangan proses peradilan kasus korupsi KTP elektronik, dimana pada persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), Jakarta Pusat, Kamis (23/3), salah seorang saksi tiba-tiba mencabut dan membantah semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Meskipun saksi mengaku terancam oleh penyidik saat di-BAP, keterangannya tidak serta merta dipercaya majelis hakim. Kemungkinan saksi mendapatkan tekanan dari pihak-pihak lain terkait megakorupsi ini juga terbuka. Karena itu perlindungan bagi saksi dalam kasus ini sangat diperlukan karena potensi ancamannya cukup tinggi,” kata Semendawai, Jumat (24/3).

Semendawai mengatakan, salah satu alasan dibentuknya LPSK yaitu membantu terwujudnya proses hukum yang ideal. Salah satunya dengan memastikan perlindungan dan hak-hak bagi saksi, khususnya dalam kasus korupsi. Karena itu dia mengimbau penegak hukum dapat memanfaatkan layanan perlindungan yang diamanatkan negara kepada LPSK.

Menurut Semendawai, pada saat pembacaan dakwaan, sejumlah nama, mulai pejabat, politisi hingga pengusaha disebut-sebut menerima percikan uang dari kerugian negara yang mencapai Rp2,9 triliun tersebut. Mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam kasus dengan kerugian negara terbesar yang ditangani KPK, ancaman terhadap saksi juga tinggi.

Apa yang terjadi pada saksi yang dihadirkan jaksa, yaitu mantan anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani, juga besar kemungkinan akan terjadi pada saksi–saksi lainnya. Apalagi, jika para saksi itu memang mendapatkan tekanan dari pihak tertentu untuk tidak menyeret nama-nama lain saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.

Karena itu, LPSK menilai upaya KPK yang langsung menangkap tersangka lainnya, AA, sebagai langkah yang tepat. Hal ini dirasa penting mengingat potensi ancaman fisik atau intimidasi juga diterima tersangka AA juga terbuka. Apalagi, peran AA dalam kasus ini disebut-sebut cukup penting karena diduga menjadi pihak yang aktif membagi-bagikan uang.

Khusus bagi AA, Semendawai menilai terbuka bagi yang bersangkutan untuk mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC). Dengan menjadi JC, selain ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti membantu penegak hukum mengungkap tersangka lain dan mengembalikan hasil kejahatannya, juga bisa mendapatkan perlindungan dan penghargaan lainnya.  (Humas LPSK)

Sat, 25 Mar 2017 @14:04


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 8+9+8

Copyright © 2017 swararesi.com · All Rights Reserved