MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

Grab Indonesia menolak revisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelengaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang dilakukan pemerintah.

image

Grab Indonesia menolak revisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelengaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang dilakukan pemerintah.

Terdapat tiga poin yang dirasa keberatan dari revisi PM 32 tersebut. Ketiga poin itu yakni, penetapan tarif batas atas dan bawah, pengenaan STNK atas nama perusahaan, dan pembatasan kuota armada taksi online.

Sebelumya, Kementerian Perhubungan telah melakukan revisi terhadap PM 32. Terdapat 11 poin yang telah direvisi. Salah satunya yakni, penetapan tarif batas atas dan bawah pada taksi online.

Foto

Sat, 18 Mar 2017 @18:30


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved