Uji Materi Jilid 2 akan diajukan Serikat Pekerja, Setelah Empat uji materi atau judicial review (JR) atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015, tentang Pengupahan gagal di Mahkamah Agung (MA).

image

 Empat uji materi atau judicial review (JR) atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahunb 2015 tentang Pengupahan yang dilakukan oleh Serikat Pekerja gagal di Mahkamah Agung (MA).

Akibatnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tidak dapat memenuhi rekomendasi dari Panitia Kerja (Panja) tentang Pengupahan komisi IX DPR yang diputuskan pada masa persidangan III tahun sidang 2015-2016 agar mencabut PP Pengupahan dan mengganti dengan beleid yang baru.

Sekadar catatan keempat proses JR yang ditolak itu adalah pertama, terkait PP 78 tahun 2015, terhadap UU 21 tahun 2000 tentang SP/SB, UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan pemohon Lembaga Pembelaan Hukum Advokasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

Kedua, Uji Materiil Pasal 44 ayat (2) PP 78 tahun 2015 terhadap UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Perkara Nomor 69 P/HUM/2015 dengan Pemohon Komite Aksi Upah-Gerakan Buruh Indonesia (Kuasa Hukum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia).

Ketiga, Uji Materiil Pasal 43 dan Pasal 44 ayat (2) PP 78 tahun 2015 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU 25/2007 tentang Penanaman Modal, serta UU 12/2011 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan pemohon Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda).

Keempat, Uji Materiil Pasal 43 dan Pasal 44 ayat (2) PP 78 tahun 2015, terhadap UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan Pemohon Ketua Dewan Pengurus Kantor Dagang dan Industri Kabupaten Bangkalan.

Atras gagalnya juducial review di MA maka,Konfederasi Serikat Buruh Indonesia ( KSPI ) dan buruh Indonesia kembali melakukan judicial review Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015) ke Mahkamah Agung. Pasalnya, keberadaan PP 78/2015 menyebabkan hilangnya hak berunding buruh dalam penetapan upah minimum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU Ketenagakerjaan no 13 tahun 2003.

Berlakunya PP 78 juga mengakibatkan pembatasan kenaikan upah buruh hanya sebesar 15-20 dollar atau seharga kebab di satu negara. Demikian disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Jum’at (3/3/2017).

Sebelumnya KSPI sudah mengajukan judicial review terhadap PP 78/2015, tetapi ditolak oleh Mahkamah Agung. Alasannya, karena masih ada salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang juga di judicial review di Mahkamah Konstitusi.

“Saat ini perkara di Mahkamah Konstitusi sudah putus. Tidak ada lagi uji materi terkait UU 13/2003 di MK. Sehingga tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk tidak memproses uji materi terkait PP 78/3015,” kata Said Iqbal.

Lebih lanjut Said Iqbal menjelaskan, dalam gugatannya, buruh meminta agar Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) PP 78/2015 dicabut.

Menurutnya, Pasal 44 ayat (2) mengakibatkan hilangnya hak berunding serikat buruh. Hak berunding adalah hak yang sangat fundamental bagi serikat buruh. Hal ini ditegaskan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Konvensi ILO Nomor 87, Konvensi ILO Nomor 98, dan Konvensi ILO Nomor 131.

“Faktanya buruh dirugikan akibat PP78/2015 yang menghilangkan hak berunding. Seperti kasus di Pasuruan. Dewan Pengupahan sudah sepakat kenaikan upah di atas PP 78/2015, tetapi kesepakatan itu menjadi tidak berarti karena Gubernur memutuskan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat 2,” tegas Iqbal seperti yang dilansir melalui rilis ke swararesi.com

Sekjen HIMARI ( Himpunan Praktisi dan Ahli Remunerasi Indonesia) F.L.Tobing menghimbau kepada pihak Serikar pekerja melalui KSPI, agar kewajiban perusahaan terapkan Struktur Skala Upah (SSU) yang ada di PP 78, tetap dipertahankan agar Upah Adil secara Nasional tercapai..

Berita Foto Fredi.

Sat, 4 Mar 2017 @16:47


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 8+2+2

Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved