SKKNI Terus Ditinjau Agar Sesuai Dengan Kebutuhan Industri

Dirjen Satrio menjelaskan, wewenang penyusunan dan review SKKNI ada di bawah komando kementerian dan lembaga (K/L) yang membidangi masing-masing sektor. Sedangkan pihak Kemnaker berkewajiban endorsement SKKNI tersebut. Oleh karenanya, ia akan terus mendorong masing-msing K/L untuk terus meninjau SKKNI agar relevan dengan perkembangan industri.

“Nah ini memang ada beberapa SKKNI yang katakanlah, tetap kita meminta sektor agar menyempurnakanlah kebutuhan. Karena tugas membuat SKKNI ini kan sektor, kita memfasilitasi untuk melakukan SKKNI,” lanjut Dirjen Satrio.

Perlu masyarakat pahami, SKKNI digunakan sebagai acuan dalam pembinaan, persiapan SDM yang berkualitas, kompeten yang diakui oleh seluruh pemangku kepentingan (stake holder) dan berlaku secara nasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SKKNI juga sebuah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional. Adapun, SKKNI didasarkan pada 5 prinsip:

1. Relevan dengan kebutuhan dunia usaha atau industri di masing- masing sektor atau lapangan usaha;   
2. Valid terhadap acuan dan/atau pembanding yang sah;
3. Aseptabel oleh para pemangku kepentingan;
4. Fleksibel untuk diterapkan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan
5. Mampu telusur dan dapat dibandingkan dan/atau disetarakan dengan standar kompetensi lain, baik secara nasional maupun internasional.