MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

Mediawatch : Dewan Pers akan melanggar Undang Undang bila dalam verifikasi tidak mewajibkan Perusahaan Pers menerapkan Pengupahan Yang Layak & Adil untuk Karyawannya.

image

swararesi.com (7/2/17)  Koordinator Mediawatch Swararesi F.L. Tobing mengingatkan Ketua Harian Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat sekaligus Pengurus Dewan Pers  Ahmad Djauhar, agar dalam melaksanakan verifikasi Perusahaan Pers,  didalam Peraturan Perusahaan wajib dicantumkan Perusahaan telah menerapkan Peraturan Perundanganundangan tentang Skala Struktur Upah (SSU) yang mulai berlaku 1 Januari 2017, Sangat ironis bila nantinya ada Media Arus Utama yang sudah lolos verifikasi dan pakai label hologram ternyata belum mematuhi Undang Undang Ketenagakerjaan yang ada.

Selanjutnya dalam konferensi pers di Gedung Dewan Pers ( Senin  6/2/17) pemaparan hasil klarifikasi SPS ke Dewan Pers tentang rencana Verifikasi dan Hologramisasi Media , diakui oleh Ahmad Djauhar bahwa masih banyak Perusahaan Pers yang belum mampu menerapkan Pengupahan yang layak dan adil karena keterbatasan kemampuan Perusahaan.

Sehingga diduga di dalam Peraturan Perusahaan belum semua Perusahaan Media Main Stream / Arus Utama mencantumkan secara jelas dan tegas  tentang kewajiban Perusahaan menerapkan Struktur Skala Upah yang diamantkan UU No. 13/2003 tentang  Ketenagakerjaan melalui PP 78/2015 berlaku effektif mulai 1 Januari 2017.

Menurut Koordinator Mediawatch Swararesi F.L.Tobing, tampaknya ada kekurang pahaman sebagian Pimpinan Perusahaan Pers bahwa dengan diterapkannya PP 78/2015 seolah-olah akan memberatkan beban perusahaan (manpower cost) , padahal esensi dari aturan tersebut adalah agar dalam sistem penggajian diperusahaan diterapkan kelayakan dan keadilan secara transparan.

Layak artinya minimal sudah menerapkan Upah Minimum, sedangkan adil artinya ada kejelasan rasio gaji antara Pimpinan dan Pekerka paling rendah tidak terlalu jauh bedanya. Inilah alasan utama yang selalu dihindari kebanyakan perusahaan akan transparansi sistem kompensasi atau open manajemen. bahkan banyak perusahaan mengelak dengan alasan sistem SSU sangat rumit, padahal F.L.Tobing yang perlah melakukan kajian dan diutarakan dalam abstaksi makalahnya di UNS Solo (2016) memaparkan bahwa SSU bisa diterapkan di Perusahaan Skala Kecil dengan metode sederhana.

Masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kriteria Perusahaan yang lolos dalam verivikasi antara lain Perusahaan Media karyawannya tidak pernah terlibat kasus pelanggaran etika  antara lain memanfaatkan medianya untuk melakukan tindakan "pemerasan" kenarasumebr dengan dikemas sebagai "konsultan media" seperti yang baru-baru ini terungkap di Pengadilan Tipikor dimana ditenggarai ada oknum Wartawan Media Cetak yang menerima ratusan juta dari narasumber yang sedang tersangkut kasus korupsi di KPK.

Untuk itu dalam waktu dekat Mediawatch Swararesi akan menerbitkan buku " 100 Kasus dan Modus Kecurangan Oknum Awak Media Mainstream " hasil penelitian F.L. Tobing selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai Senior Peneliti di lembaga RESI (Riset Ekonomi Sosial Indonesia) .

Walaupun demikian Media Watch pada kesempatan ini mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2017.

Berita Foto Mediawatch Swararesi.

Wed, 8 Feb 2017 @19:52


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved