MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

KASN akan dibubarkan DPR, apakah karena sering terbitkan surat "sakti" rekomendasi pengangkatan PJT tanpa seleksi terbuka ?. Ini jawaban Prof.Sofian Effendi Ketua KASN.

image

swararesi.com (6/1/17). Terungkap bahwa rencana Revisi UU ASN, salah satu tujuannya adalah membubarkan Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN) . Ketua KASN Prof.Sofian Effendi  dalam media briefing di kantor KASN (6/1/17) membantah bila salah satu penyebabnya , adanya laporan masyarakat  ke Komisi II DPR RI , bahwa KASN sepanjang Tahun 2016 telah menerbitkan beberapa surat rekomendasi untuk pengangkatan PJT tanpa seleksi terbuka, diduga bertentangan dengan UU ASN.

Saat dikonfirmasi oleh swararesi.com apa dasar hukumnya KASN memberikan rekomendasi yang bertentangan dengan UU ASN, yaitu menyetujui pengangkatan PJT Madya tanpa melalui seleksi terbuka, Prof. Sofian memberikan bermacam-macam alasan termasuk adanya Inpres No. 3 yang memperbolehkan KASN memberikan rekomendasi pengangkatan PJT tanpa seleksi terbuka, padahal dalam UU ASN, rekomendasi untuk kebijakan melakukan seleksi PJT tanpa seleksi terbuka hanya untuk jabatan PJT Pratama.

swararesi.com dalam investigasinya paling sedikit menemukan adanya 4 (empat) rekomendasi KASN yang menyetujui pengangkatan PJT tanpa seleksi terbuka.

Salah satu temuan yang sempat menjadi polemik adalah, berkat lobby ke Ketua KASN oleh ketua DPR  (saat itu dijabat Setya Novanto) , KASN mengeluarkan rekomendasi menyetujui pengangkatan PJT Madya, Kepala Badan Keahlian DPR, tanpa seleksi terbuka. padahal MPR saat yang bersamaan melakukan seleksi terbuka untuk pengisian PJT Madya yaitu Sekjen MPR. menjadi pertanyaan saat itu diketahui sejak tahun 2010 Kinerja Setjen DPR dinilai Kementerian PAN & RB  buruk (DD) dan pada tahun 2015 nilainya CC (Cukup) sehingga mengapa seleksi tidak dilakukan terbuka sehingga bisa mengundang tenaga profesional, seperti yang dilakukan MPR dimana salah satu peserta seleksinya terdapat kandidat seorang Profesor dari Akademisi.

Menjadi pertanyaan yang sampai saat ini belum terjawab, mengapa saat mengambil kebijakan Ketua KASN tidak melakukan koordinasi dengan Menteri PAN & RB yang secara hirarki , sepanjang belum terbitnya PP (Peraturan pemerintah) untuk UU ASN  maka MenPAN&RB harus dilibatkan bila KASN mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan UU ASN.

Kementerian PAN & RB, melalui salah satu pejabatnya saat itu (saat Menteri PAN&RB dijabat Prof. Yuddy)  memberikan informasi ke swararesi.com bahwa dalam PP yang akan diterbitkan nantinya akan diatur pembentukan Komite Etik di KASN.

Saat dikonfirmasi keKomisi II saat itu anggota DPR Arteria Dahlan sangat menyayangkan kebijakan KASN , demikian pula Anggota MKD saat itu Juniver Girsang, sepakat bila masalah ini dilaporkan ke MKD karena Ketua DPR (saat itu dijabat Setya Novanto) telah  menggusulkan ke Presiden, pengangkatan PJT Madya tanpa seleksi terbuka padahal diduga  bertentangan dengan UU ASN.

Masih banyak pertanyaan belum terjawab, mengapa sampai DPR mengusulkan KASN dibubarkan, padahal belakangan ini semakin marak terjadinya penyimpangan dalam pengisian jabatan didaerah yang memerlukan keberadaan  Lembaga Independen seperti KASN.

Berita Foto Fredi/Ferdinand

Fri, 6 Jan 2017 @14:08


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved