MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

Mediawatch ungkap motivasi Medsos publikasi berita " Imagineer" Eko Patrio tentang teroris Bekasi.

image

Mabes Polri akan periksa pengelola Media Sosial yang memberitakan "imagineer" dari Eko Patrio Anggota DPR RI Fraksi PAN (lihat http://swararesi.com/article/182636/penuhi-panggilan-polisi-eko-patrio-mengaku-ada-media-sosial-yang-mengarang-bebas.html )
Hasil Investigasi Mediawatch diduga motiv publikasi berita tersebut cenderung masalah  ekonomi pengelola blog/website tersebut untuk mendapatkan "income" dari meningkatnya pengunjung situs mereka yang melihat atau meng "klik" iklan disitusnya.

Dari hasil penelusuran Koordinator Mediawatch F.L.Tobing salah satu situs Medsos yang membuat berita Imaginer tersebut, ada peningkatan rating alexa serta jumlah iklan di tampilan halaman situs mereka.

Apalagi Medsos tersebut tidak bisa masuk katagori Media Daring yang diatur oleh UU Pers cq Dewan Pers.Antara lain tidak jelas identitas dan alamat serta badan hukum pengelola.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa ada cara mudah mendapatkan uang dari mengelola blog atau website dengan cara membuat berita menarik agar banyak pengunjung tergiring membaca situs tertentu,

Mediawatch tanpa ingin menggurui apalagi "mengajar burung terbang" ,dan yakin pihak berwajib mudah untuk membongkar kasus ini.

Mediawatch belakangan ini memang sedang melakukan penelitian intensif terhadap fenomena "berbisnis" dengan menggunakan Mediasosial untuk menghasilkan uang bagi pengelola yang dikelola secara pribadi tetapi memanfaatkan "loophole" UU Pers dan HAM.

Terakhir dari seorang pakar IT di Bogor, Mediawatch mendapatkan informasi "bisnis" ini sudah sangat berkembang pesat dan signifikan.

Dipertanyakan apakah Pihak Ditjen pajak juga sudah mencium bisnis ini yang seharusnya terkena pajak. memang Menkeu Sri Mulyani sedang gencar-gencarnya meminta Google untuk membayar pajak dari bisnis iklan ini, lalu bagaimana dengan pengelola yang mendapatkan penghasilan dari bisnis iklan ini, apakah sudah punya NPWP atau taat membayar pajak ?. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah.

Mediawatch (Sesuai UU Pers pasal 17) terpanggil menelusuri masalah ini hanya terbatas dari sisi "Ekonomi" tidak dari sisi "Politik dan Pidana" yang sudah menjadi ranah pihak yang berwajib khususnya kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan.

Foto : Istimewa.(Humas Polri)

Sun, 18 Dec 2016 @18:02


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved