5 Langkah Kemnaker Sinkronkan Pelatihan Vokasi Dengan Kebutuhan Industri

image

Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) bersama sejumlah kementerian/lembaga terus bekerjasama dan berkoordinasi untuk mewujudkan link and match antara output pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia industri tersebut.

“Oleh karena itulah saat ini kita sedang bersama-sama kementerian terkait, ini bagaimana pendidikan dan pelatihan vokasi benar-benar dilakukan secara konsisten,” ujar Dirjen Binalattas Kemnaker Khairul Anwar dalam acara RAPIMNAS Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Tahun 2016 di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Dalam rangka mensinkronkan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri, Khairul memaparkan 5 langkah yang dilakukan Kemnaker untuk mendorong tujuan tersebut.

Pertama, membangun sistem informasi pasar kerja. Sistem yang dibangun secara online ditujukan untuk mensinkronkan data kebutuhan dunia industri akan tenaga kerja kompetitif dengan ketersediaan tenaga kerja.

“Ini beberapa tahun terakhir juga telah dibuatkan suatu regulasi yang mengatur wajib lapor kebutuhan tenaga kerja oleh perusahaan secara periodik,” ungkap Dirjen Khairul.

Kedua, standar kompetensi. Sebagai sebuah fondasi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pemerintah terus mengoptimalkan penyususnan standar kompetensi dengan melibatkan dunia usaha dan industri.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen Khairul mencontohkan penyusunan standar kompetensi di Jerman. Dimana The Association of German Chambers of Commerce and Industry (Deutscher Industrie- und Handelskammertag/DIHK) turut serta dalam penyusunan standar kompetensi, menetapkan kualifikasi, menjamin kredibilitas lembaga pelatihan, hingga sertifikasi di negara tersebut.

Oleh karenanya, saat ini pemerintah juga tengah membuat Komite Vokasi yang mana akan memerankan beberapa peran dan fungsi yang telah dilakukan oleh DIHK tersebut.

“Oleh karena itu, kedepan kita ingin secara bertahap dilakukan kordinasi yang baik, sehingga peranan KADIN semakin besar di dalam menjamin memajukan SDM kita ini,” terangnya.

Ketiga, implementasi link and match lembaga pelatihan vokasi dengan industri. Hal ini dilakukan dengan Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah terus didorong untuk melakukan Forum Komunikasi Industri dengan industri setempat. Sehingga kurikulum dan pelaksanaan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri setempat.

“Oleh karena itu kita mendorong setiap daerah ada forum komunikasi industri untuk mendiskusikan kebutuhan tenaga kerjanya hingga kebutuhan kualifikasinya. Disitu kita acu. Dari skema pelatihannya, 70 persen di LPK, 30 persen di industri,” kata Khairul.

Keempat, penguatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) melalui akreditasi, dan terakhir meningkatkan daya SDM dengan sertifikasi profesi.

“Sedangkan bagaimana kita mencapai target secara kuantitas, kita lakukan beberapa upaya. Salah satunya adalah program pemagangan di industri yang maksimum,” pungkasnya.

Mon, 5 Dec 2016 @07:49


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 6+1+8

Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved