MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

Mungkinkah Setya Novanto setelah jadi Ketua DPR , akan dihadang kasus " Papa Minta Jabatan" yang masih mengendap di MKD sejak tahun 2015.

image

Terungkap dalam Diskusi RMOL  "Novanto : Antara Citra Partai dan DPR"  di kawasan Cikini (29/11/16) bahwa  di MKD masih mengendap aduan masyarakat tentang SN saat menjabat Ketua DPR (September 2015) yang diduga melanggar etik karena mengangkat Pejabat Tinggi Madya Kepala Badan keahlian DPR tanpa proses seleksi terbuka (openbidding) bertentangan dengan UU ASN 5/2014.Kasus tersebut pada saat dikonfirmasi dengan salah satu anggota MKD saat itu Juniver Girsang dinyatakan layak disidangkan. hanya saja "mengendap" karena saat itu SN sedang disidangkan MKD dengan kasus "Papa Minta Saham" yang berakhir dengan pengunduran diri SN sebagai ketua Golkar dan digantikan Ade Komarudin dari fraksi yang sama (Partai Golkar).

Pembicara dalam Diskusi yang diadakan RMOL tersebut yang hadir adalah Adhie M Massardi Koordinator Gerakan Indonesia bersih (GIB), Ahmad Doli Kurnia (Politisi Golkar), Dadang Rusdiana (Anggota DPR F-Hanura, Ray Rangkuti (Direktur LIMA untuk Indonesia) diminta ikut mengawal kasus tersebut agar disidangkan di MKD.

Pengaduan ASN ke MKD sejak tahun 2015 dugaan SN mengangkat Kepala BKD (Badan keahlian DPR RI) tanpa seleksi terbuka (open bidding) , bertentangan dgn UU ASN 5/2014, masih dalam proses karena Setjen DPR mempersulit membuka surat "rahasia" Ketua DPR (saat itu dijabat SN) ke Presiden, walaupun Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat KIP ( Dalam Sidang tanggal 18 November 2016) sudah memerintahkan DPR RI membuka surat Ketua DPR RI (SN) Nomor : PW/12602/DPRRI/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015, sebagai dasar pengangkatan Kepala Badan Keahlian DPR RI (BKD) tanpa seleksi terbuka seperti yang diamanatkan oleh UU ASN No: 5 Tahun 2014, untuk diketahui dan dibuka kepublik.

ASN Watch sebagai pelapor telah surati ARB  (27/11/16) agar Pergantian Ketua DPR RI ditunda sampai kasus PJT Kepala BKD diangkat tanpa seleksi terbuka bertentangan UU ASN, di MKD tuntas, hanya saja walaupun ARB telah mengirim surat ke Pimpinan DPR Tanggal 28/11/16 pagi, akhirnya Ketua Dewan Pembina dan DPP Partai Golkar sepakat Setya Novanto kembali menjadi ketua DPR RI menggantikan Ade Komarudin.

Dalam diskusi tersebut terungkap bahwa Setjen DPR (Yang waskilnya hadir disidang KIP)  , diduga tidak memberikan informasi kepada awak Media Koordinatoriat Parlemen tentang adanya sidang sengketa di Komisi Informasi Pusat antara DPR RI dengan ASSN Watch,yang dimenangkan pemohon (ASN Watch-F.L.Tobing) , sehingga DPR wajib membuka surat "rahasia" Ketua DPR (Setya Novanto) ke Presiden RI, alasan mengangkat PJT Kepala BKD tanpa seleksi terbuka yang bertentangan dengan UU ASN 5/2014.

Untuk itu ASN Watch F.L.Tobing minta komitmen dari para Narasumber sebagai Tokoh dibidangnya, agar berkenan mengawal sidang di MKD pelanggaran etik SN, agar tetap diadakan.

Berita Foto Fredi

Tue, 29 Nov 2016 @17:13


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved