MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

ASN Watch surati ARB agar Pergantian Ketua DPR RI ditunda sampai kasus PJT Kepala BKD diangkat tanpa seleksi terbuka bertentangan UU ASN, di MKD tuntas.

image

Koordinator ASN (Aparatur Sipil Negara ) Watch F.L.Tobing menyambangi kediaman Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Hari Minggu 27/11/16,untuk menyampaikan surat agar rencana Pengangkatan SN sebagai ketua DPR RI menggantikan Ade Komarudin ditunda, karena pengaduan ASN ke MKD sejak tahun 2015 dugaan SN mengangkat Kepala BKD (Badan keahlian DPR RI) tanpa seleksi terbuka (open bidding) , bertentangan dgn UU ASN 5/2014, masih dalam proses karena Setjen DPR mempersulit membuka surat "rahasia" Ketua DPR (saat itu dijabat SN) ke Presiden, walaupun Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat ( Dalam Sidang tanggal 18/11/16) sudah memerintahkan DPR RI membuka surat Ketua DPR RI (SN) Nomor : PW/12602/DPRRI/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 sebagai dasar pengangkatan Kepala Badan Keahlian DPR RI (BKD)  tanpa seleksi terbuka seperti yang diamanatkan oleh UU ASN No: 5 Tahun 2014, untuk diketahui dan dibuka kepublik.

Alasan permohonan penundaan rencana pengangkatan SN sebagai Ketua DPR RI, menggantikan Ade Komarudin, karena dikuatirkan bila MKD memproses sidang etik atas pengaduan tersebut akan menimbulkan kegaduhan baru, karena pengangkatan Jabatan Tinggi Madya (setara eselon 1) yang dilakukan tanpa seleksi terbuka bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan seolah-olah "mutasi" kepada pejabat yang mengisi posisi Kepala BKD yang berdasarkan Perpres selevel dengan Sekjen DPR yaitu bertanggungjawab langsung ke Ketua DPR.

Pengaduan ke MKD saat itu sudah dibahas dan akan ditindaklanjuti sesuai konfirmasi dari Juniver Girsang Anggota FPDIP, yang saat itu masih menjabat Anggota MKD, dan sampai saat ini belum ada keputusan dari MKD bahwa kasus tersebut sudah ditutup dengan alasan yang jelas.

ASN Watch tetap melakukan penelitian dasar pengangkatan Kepala BKD tanpa seleksi terbuka, hanya saja dipersulit oleh Setjen DPR RI, yang tidak mau membuka isi surat Ketua DPR RI Ke Presiden dasar pengangkatan Kepala BKD tanpa seleksi terbuka.

Walaupun demikian berdasarkan keputusan Majelis Komisioner Komisi Informasi pusat Tgl. 18 November 2016, memerintahkan agar isi surat Ketua DPR (Saat itu dijabat SN) Nomor : PW/12602/DPRRI/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 sebagai dasar pengangkatan Kepala Badan Keahlian DPR RI (BKD)  tanpa seleksi terbuka seperti yang diamanatkan oleh UU ASN No: 5 Tahun 2014 dibuka dan terbuka untuk publik.

ASN Watch mempermasalahkan sistem seleksi yang tertutup karena seperti yang diketahui bahwa penilaian Kinerja Setjen DPR RI oleh KemenPAN & RB  pada tahun 2010 masuk katagori D = Buruk dan pada Tahun 2015 C = Cukup, sehingga menjadi pertanyaan besar mengapa pengisian jabatan Kepala BKD yang sangat strategis tidak dilakukan seleksi terbuka sehingga dapat diikuti oleh PNS Profesional bukan dari Internal Setjen DPR yang punya kompetensi dan kapasitas "piawai " untuk mendongkrak kinerja DPR RI. MPR pada saat bersamaan melakukan seleksi terbuka untuk pengisian jabatan Eselon 1 (Sekjen MPR) dimana peserta seleksi terdapat seorang Profesor dari Universitas bengkulu, walaupun pada akhirnya yang terpilih bukan profesor tersebut, tetapi terlihat ada persaingan yang sehat dan terbuka sesuai amanat UU ASN 5/2014.

ASN Watch mengharapkan agar masalah ini segera diungkap oleh DPR RI agar tidak menimbulkan pertanyaan masyarakat, mengapa DPR saat itu melakukan seleksi Pejabat Tinggi madya (Kepala BKD) bertentangan dengan UU ASN. tentu jawabannya hanya SN dan setjen DPR yang bisa menjelaskannya disidang MKD.

Berita Foto Fredi.

Sun, 27 Nov 2016 @16:56


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved