MEDIAWATCH DIRGANTARA HUMAN CAPITAL-ASN Watch

Keputusan Presiden (KEPPRES) No.145/M/2015 berdasarkan usulan Ketua DPR RI, digugat ke PTUN karena diduga cacat hukum.

image

Diduga Ketua DPR RI SN mengetahui dan merekomendasikan pengangkatan pejabat Kepala  (Badan Keahlian DPR RI) BKD bertentangan dengan prosedur yaitu harus seleksi terbuka. Seperti diketahui BKD adalah formasi jabatan baru yang posisinya setara dengan jabatan Sekjen DPR RI (Jabatan Tinggi Madya) karena sama-sama bertanggung jawab kepada Ketua DPR RI, hanya saja secara administratif Ketua BKD melapor ke Sekjen DPR RI.Dengan posisi baru ini seharusnya menurut peraturan perundangundangan pengisiannya harus dilakukan secara seleksi terbuka atau lelang terbuka.

Hanya saja saat dikonfirmasikan ke Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara  KASN Prof.Sofyan Effendi, beliau memang pernah dipanggil Ketua DPR dan Sekjen DPR untuk konsultasi, tapi KASN tidak pernah memberi rekomendasi seleksi pengisian formasi jabatan Pimpinan Tinggi Madya) boleh /bisa secara tertutup.Jadi harus secara terbuka dan minimal 3 (tiga) orang  calon yang diajukan ke Presiden RI.

Ketua DPR saat konsultasi dengan Ketua KASN, meminta dispensai agar pengisian jabatan Kepala BKD tidak dilakukan seleksi terbuka karena akan memakan waktu lama, padahal penggunaan anggaran BKD belum dapat dilakukan karena belum ada Pejabat Kepala BKD.Ketua KASN saat itu diyakinkan oleh ketua DPR bahwa pengisian jabatan ini hanya rotasi, padahal dari Kepres Presiden terdapat kejanggalan yaitu pengisian jabatan Kepala BKD oleh Johnson Rajagukguk yang sebelumnya menjabat Deputi PUU dibuat seolah-oleh rotasi biasa padahal berdasarkan Kepres jabatan Kepala BKD jelan mempunyai "magnitude" lebih besar dibanding jabatan Deputi.

F.L.Tobing yang juga aktif di FORTAPAL (Forum Peduli Tenaga Ahli Parlemen) menemukan kejanggalan ini saat berita pelantikan pejabat kepala BKD  yang dilakukan Ketua DPR RI, diketahui tidak melalui seleksi terbuka/lelang.Sangat disayangkan Ketua DPR RI yang seharusnya "mengamankan" produk UU justru menerobos aturan yang ada hanya karena faktor dikejar waktu dan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya dari perturan yang dibuat oleh DPR dan pemerintah.

Swararesi.com juga memiliki bukti rekaman saat wawancara dengan Ketua KASN yang menyatakan bahwa Ketua DPR "merayu" untuk diizinkan mengisi jabatan Kepala BKD tanpa seleksi terbuka.

Diharapkan di PTUN nantinya didapatkan keputusan yang akan meluruskan permasalahan yang ada.

 

 

Berita Foto

Sun, 13 Dec 2015 @20:53


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 swararesi.com · All Rights Reserved